x
NU dan DPD bisa bersinergi

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga tinggi negara yang membawa aspirasi suara daerah dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan yang membawa suara umat sama-sama mempunyai peran yang strategis untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika

Menyadari kebutuhan keterwakilan daerah semacam DPD sebagaimana diamanatkan konstitusi, seharusnya fungsi, tugas, dan wewenang DPD ditata sama kuat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai keterwakilan partai politik. Dengan begitu, sistem parlemen dua kamar (bikameral) di Indonesia akan benar-benar terwujud tanpa mengarah kepada negara federal.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengatakan, sistem bikameral belum konsisten diberlakukan di Indonesia. Buktinya, DPD belum berperan signifikan dibanding DPR, padahal kehadirannya bisa bermanfaat untuk kebaikan rakyat dan tidak menjadi lembaga tinggi negara yang mubazir.

”Sekarang ini sistemnya satu setengah kamar, jadi tanggung sekali. DPD selama ini kurang mendapatkan peran dibandingkan dengan DPR,” katanya saat menyambut rombongan pimpinan dan anggota DPD di Kantor PBNU Jl Kramat Raya No 164 Jakarta, Rabu (12/5). “Sehingga kinerja DPD belum maksimal. Atau, apa karena politik kita belum bisa lepas dari partai politik?”

Karena politik Indonesia masih didominasi partai politik maka biaya yang harus ditanggung oleh negara menjadi sangat besar, seperti pemilihan kepala daerah (pemilukada). Makanya, Said Aqil mengusulkan penyederhanaan partai politik asalkan prosesnya tidak melanggar undang-undang dan konstitusi.

Lebih jauh dikatakan, sekarang ini mayoritas partai politik dan pemerintah (pusat dan daerah) menyatakan ekonomi mengalami pertumbuhan yang baik hingga 4,5%. Tapi faktanya, banyak rakyat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten dan daerah-daerah lainnya yang miskin, susah, dan tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya. “Jadi, kemiskinan masih terus bertambah,” tutur Said Aqil.

Namun Said Aqil mengingatkan, kehadiran DPD tidak menjadi perangkap bagi Indonesia menuju negara federal, karena sebagai negara kepulauan Indonesia rentan terhadap ancaman disintegrasi. ”Dalam Muktamar ke-32 di Makassar, NU meminta seluruh elemen negara untuk memikirkan secara serius rumusan sistem parlemen bikameral yang tepat sesuai dengan UUD 1945 dan komitmen menegaskan NKRI. Bahwa, posisi DPD ditempatkan dengan tepat sebagai satu sisi dari dua kamar,” katanya.

Ditambahkan, NKRI merupakan komitmen NU untuk menegaskan model negara kesatuan. ”NU telah menegaskan bahwa empat pilar, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Kebhinnekaan sudah final dan tidak perlu dibahas lagi,” katanya.

Irman bersepakat dengan usulan PBNU untuk memperkuat DPD. Menurutnya, DPD sebagai lembaga tinggi negara yang membawa aspirasi suara daerah dan NU sebagai organisasi keagamaan yang membawa suara umat sama-sama berperan strategis untuk menjaga NKRI, UUD 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. ”DPD dan NU dapat sama-sama mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara yang saling menghormati setiap perbedaan bangsa yang ada,” katanya.

Ia berharap, kepengurusan PBNU yang baru bisa bekerjasama dengan DPD untuk memperjuangkan kepentingan umat. ”Visi DPD adalah mendorong kemajuan pembangunan, khususnya pembangunan yang berorientasi pada kemajuan daerah. DPD berharap agar kerjasama dengan NU dapat terwujud karena banyak agenda yang bisa diperjuangkan bersama,” katanya.

Oleh karena itu, DPD berharap peran-peran keumatan NU dilanjutkan oleh kepengurusan PBNU yang baru. Lebih dari itu, peran-peran tersebut lebih nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ”Saya yakin kepengurusan PBNU yang baru NU akan tetap eksis sebagai organisasi muslim terbesar. Saya juga yakin kepengurusan NU yang baru akan membawa NU menjadi organisasi yang memiliki peran keumatan lebih nyata.”

Oleh karena itu, ia mengajak PBNU bersinergi memperjuangkan agenda publik. Irman mengatakan, ada simpul yang mempertemukan visi DPD dengan cita-cita NU, yakni membangun bangsa yang lebih baik lagi. “DPD senantiasa mengharapkan dukungan dari semua organisasi civil society, seperti NU, untuk mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara,” katanya.

Menurutnya, agenda publik yang harus diperjuangkan bersama itu, antara lain, pemberantasan kemiskinan dan korupsi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta agama. Berbagai problem kemanusiaan seperti kemiskinan, penindasan, ketidakadilan, dan kebodohan yang menimpa rakyat menjadi pusat perhatian bersama. “Ini merupakan lahan jihad dan perjuangan yang nyata,” ujarnya.

Sementara itu, Said Aqil menyatakan, NU siap bekerjasama dengan berbagai pihak asalkan demi kepentingan umat. Kepengurusan PBNU yang baru berkomitmen untuk memfokuskan perhatian kepada masalah keumatan dan menjauhi politik kekuasaan. “Presidennya siapa, wakil presidennya siapa, silakan saja, NU tidak akan ikut campur.”

Rombongan pimpinan dan anggota DPD disambut oleh Said Aqil bersama Sekretaris Jenderal PBNU Iqbal Sullam dan beberapa pengurus PBNU jajaran syuriyah dan tanfidziyah. Sedangkan Irman didampingi kedua wakil ketua, Laode Ida (Sulawesi Tenggara) dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas (DI Yogyakarta), serta beberapa anggota DPD yang berlatar belakang dan menjadi pengurus NU di daerah atau basis konstituennya sebagian besar adalah warga Nahdliyin.

Irman juga berharap warga Nahdliyin berpartisipasi dalam merumuskan format demokrasi di Indonesia. ”Mengingat identitas NU sebagai organisasi moderat dan terbuka selama ini telah mendorong banyak perubahan dalam kehidupan demokrasi,” katanya.

Pihaknya memuji NU yang siap di garda untuk menjaga kerukunan umat beragama. Apalagi, NU selalu menjaga hubungan dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Kantor Waligereja Indonesia (KWI), Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia, dan organisasi keagamaan lainnya. ”Artinya NU lahir bukan untuk warga Nahdliyin saja atau umat Islam, melainkan telah menegaskan jati diri sebagai organisasi islam yang terbuka dan menampilkan wajah islam yang rahmatan lil alamin,” katanya.

Selain itu, ia menyinggung fatwa haram merokok. Said Aqil berharap kalangan ulama berhati-hati mengeluarkan fatwa. Bahwa kedudukan hukumnya yang belum pasti (qoth’ie) atau masih dhonny (dugaan, kira-kira) dalam Al Qur’an dan Al hadits, maka dalam memutuskan harus hati-hati.

“Kalau babi, darah, bangkai, dan sebagainya jelas haram. Apalagi yang terkait dengan kehidupan rakyat banyak. Untuk rokok ini, di Gudang Garam saja sebanyak 49 ribu orang atau 99% adalah warga NU. Dari pegawai sampai tukang parkir warga NU. Mereka mengadu ke NU,” ujarnya. Jadi, fatwa itu harus mempertimbangkan banyak aspek yang menyangkut hajat hidup rakyat.

NU Tidak Berpolitik Kekuasaan

Said Aqil kembali meyakinkan DPD bahwa NU akan sungguh-sungguh kembali ke Khittah NU 1984. Ketika NU dipimpin oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sudah tidak berpolitik kekuasan. “Syahwat politik itu memang menggoda, tapi kalau kuat tidak akan tergoda. Saya sendiri berjanji untuk tidak berpolitik kekuasaan.”

“Dengan Khittah, NU hanya berpolitik kebangsaan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara yang lebih besar. NU akan terus memperkuat civil society, kekuatan peradaban umat dan bangsa Indonesia,” tandasnya. Said Aqil mencontohkan, keberagamaan yang diberlakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah.

Ketika itu, Nabi tidak menginginkan pendirian darul Islam (negara Islam) dan juga bukan negara Arab, melainkan negara Madinah, yaitu negara yang berdiri di atas peradaban umat manusia yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, kesejahteraan, keadilan, demokrasi, plurisme, toleransi, dan sebagainya. Oleh karena itu, bagi NU, NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika sudah final.

“Sejak dulu, NU tidak pernah berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai darul Islam, tetapi darussalam (negara damai, sejahtera),” ucapnya. Bukti sejarahnya, dari 1.400 pesantren di bawah NU tidak satu pun santrinya yang terlibat gerakan teroris.

Mengenai kepengurusan PBNU, ia mengatakan sudah terbentuk tetapi masih ada saja yang belum sepenuhnya menerima susunan hasil Muktamar NU ke-32 NU di Makassar, akhir Maret lalu. Isu-isu jangan mencederai citra keulamaan NU sehingga muktamar NU mendatang sebaiknya Ketua Umum Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dipilih saja oleh beberapa ulama besar (ahlul hal wal aqdhi).

11 Juni 2010
Kembali
LIVE STREAM