Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
MPR Membentuk Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) mengalami perkembangan yang positif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membentuk Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia. DPD mengharapkan Tim Kerja menghasilkan rekomendasi Perubahan Kelima UUD 1945.

“Perkembangan positif aspek politik-formal usulan kita,” Wakil Ketua Kelompok DPD Prof Dr Dra Hj Istibsjaroh SH MA (senator asal Jawa Timur) menyatakannya saat membaca Laporan Kelompok DPD di hadapan Sidang Paripurna DPD, Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2). “Kami bertekad untuk mengawal penyempurnaan sistem ketatanegaraan kita melalui Perubahan Kelima UUD 1945 dalam Tim Kerja.”

Pimpinan MPR membentuk Tim Kerja melalui keputusan pimpinan MPR nomor 5/PIMP/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat Keanggotaan Tahun 2012-2014. “Kelompok DPD mengharapkan Tim Kerja menghasilkan rekomendasi Perubahan Kelima UUD 1945 untuk disampaikan kepada pimpinan/anggota MPR agar ditindaklanjuti,” perempuan kelahiran Jombang, 19 September 1957, ini menyambung.

Guru besar ilmu tafsir Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya, ini menyatakan, Kelompok DPD juga mengharapkan peran Tim Kerja bernilai strategis, partisipatif, dialogis, masif, transparan, dan akuntabel. “Kendati Pasal 37 UUD 1945 mengatur mekanisme amandemen konstitusi, kami tetap mengupayakan penggalangan dukungan tanda tangan untuk memenuhinya. Saat ini kami masih memerlukan minimal 99 tanda tangan di luar anggota DPD.”

Setelah terbentuk, Tim Kerja melakukan serangkaian pertemuan untuk membahas kerangka umum antara lain struktur dan jumlah keanggotaan, tugas dan fungsi, ruang lingkup materi, tugas sub-subtim kerja, dan agenda kegiatan. Terakhir, Tim Kerja berhasil untuk menyepakati struktur dan jumlah keanggotaan serta tugas dan fungsi tambahan, di luar tugas dan fungsi pokok, merujuk perkembangan isu-isu mutakhir.

Jumlah keanggotaannya terdiri atas 45 anggota, yaitu sembilan anggota Fraksi Partai Demokrat (F-PD), enam anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG), enam anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), empat anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), tiga anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), tiga anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), dua anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), dua anggota Fraksi Partai Gerindra, dua anggota Fraksi Partai Hanura, dan delapan anggota Kelompok DPD.

Sedangkan struktur keanggotaannya terdiri atas lima pimpinan, yakni satu ketua dan empat wakil ketua, yaitu Dr Ir Mohammad Jafar Hafsah (F-PD) selaku ketua serta wakil-wakilnya Dr Yassonna H Laoly MSc (F-PDIP), Dipl-Ing Bambang Soeroso (Kelompok DPD), Ir Rully Chairul Azwar (F-PG), dan Tb Soenmandjaja (F-PKS).

Tim Kerja membagi pelaksanaan tugasnya menjadi Subtim Kerja I dan Subtim Kerja II. Tugas Subtim Kerja I meliputi kajian implementasi Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika; kajian konsepsi konstitusi; dan kajian dinamika aspirasi usulan perubahan kelima UUD 1945; sedangkan tugas Subtim Kerja II meliputi kajian penguatan lembaga negara, kajian evaluasi putusan MPR, dan kajian evaluasi produk perundang-undangan.

Termasuk tugas dan fungsi tambahan ialah kajian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MPR, DPR, DFPD, dan DPRD) menjadi empat undang-undang, yaitu UU tentang MPR, UU tentang DPR, UU tentang DPD, dan UU tentang DPRD; kajian wacana garis-garis besar haluan negara; dan kajian laporan kinerja tahunan lembaga negara.

Laporan Kelompok DPD mencantumkan total dukungan usulan amandemen konstitusi yang berjumlah 9.774 dukungan, yang terdiri atas dukungan stakeholder daerah, organisasi kemasyarakatan, 99 perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dukungan mereka terungkap di berbagai kegiatan seperti sarasehan nasional dan sarasehan lokal, uji sahih, pekan konstitusi, dan rapat dengar pendapat umum.

Bahkan beberapa elemen masyarakat, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muslimat NU se-Jawa Barat, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sulawesi Selatan, Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Forum Rektor menghasilkan rekomendasi penyempurnaan sistem ketatanegaraan melalui Perubahan Kelima UUD 1945. Mereka menyampaikannya kepada pimpinan MPR.

26 Februari 2013
Kembali
LIVE STREAM