x
Masalah Ujian Nasional menjadi bahasan utama Raker DPD RI dengan KEMDIKNAS

Masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN), karena itu diperlukan usaha untuk memperkecil bahkan meniadakan penyimpangan tersebut. Masalah UN tersebut menjadi pembahasan utama dalam rapat kerja Komite III DPD RI dengan Menteri Pendidikan Nasional. Raker dipimpin oleh Ketua Komite III DPD, Sulistiyo, didampingi wakil ketua, Abdul Azis Qahhar Mudzakkar dan Darmayanti Lubis. Raker berlangsung di ruang rapat GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (02/3).

Dalam raker tersebut, Sulistiyo mengungkapkan bahwa ada dua masalah pokok yang dinilai mengkhawatirkan oleh DPD RI, yaitu adanya UN telah mereduksi pendidikan jadi pengajaran, dan pengajaran menjadi latihan soal-soal, serta terdapat dampak negatif yang cukup besar.

Pada kunjungan kerja sebelumnya, Komite III menemukan beberapa masalah di daerah, diantaranya UN dianggap tidak sejalan dengan ujian yang ada pada UU Sistem Pendidikan Nasional; ironis jika UN digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaran pendidikan; UN tak sejalan dengan prinsip diversifikasi kurikulum, apalagi dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan; hanya beberapa pelajaran saja yang dianggap penting; serta UN dianggap bertentangan dengan otonomi daerah.

Komite III mengkhawatirkan adanya anggapan masyarakat yang berkembang di daerah mengenai UN sebagai satu-satunya penentu utama kelulusan. “Sebab syarat yang lain boleh tidak lulus, tapi kalau ujian nasional tidak lulus tetap tidak bisa. Satu kabupaten sampai terjadi diskusi, sama sekali tidak ada sekolah yang berani tidak meluluskan siswanya kalau ujian nasionalnya lulus, tetapi kriteria yang lain tidak lulus,” ungkap Sulistiyo. Komite III juga menemukan terdapat hal-hal negatif yang dilakukan sekolah untuk meluluskan siswanya, diantaranya membocorkan soal, memberikan jawaban, mengubah jawaban siswa setelah UN, serta menempatkan seorang siswa yang dianggap cerdas dalam ruang UN.

Menanggapi temuan Komite III tersebut, Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, mengakui bahwa memang ada penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan UN. “Sehingga yang kami konsentrasikan sekarang adalah bagaimana memperkecil penyimpangan-penyimpangan yang sering kali, entah itu dilaporkan masyarakat atau kita sendiri melalui inspektorat yang kita tugaskan adanya penyimpangan-penyimpangan itu,” ujar Muhammad Nuh.

Selanjutnya Mendiknas mengatakan untuk mengatasi masalah UN, Kementrian Diknas melakukan beberapa upaya yaitu: pertama, membangun ideologi pelaksanaan UN yaitu prestasi dan jujur; kedua, memperkecil terjadinya penyimpangan dengan pengawasan yang ekstra ketat pada saat proses penggandaan, jalur penggandaan hingga distribusi, membuat tipe soal yang berbeda dalam satu ruangan, serta memperpanjang mata rantai pengawasan saat UN berlangsung.

Dalam rapat kerja tersebut, Mendiknas juga mempresentasikan pemetaan hasil UN, perkembangan nilai hasil UN dan persentase kelulusan UN, dana penyelenggaraan UN, Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan serta pengangkatan tenaga honorer bidang pendidikan.

Pada tahun pelajaran 2008/2009, rata-rata ketidaklulusan UN SMA/MA jurusan IPS mencapai 8%, sementara IPA sekitar 3%-4%. Sementara dana dalam pelaksanaan UN mencapai 560 milyar, berkurang sekitar 92 milyar dibandingkan tahun sebelumnya. Turunnya jumlah dana, karena kebutuhan per siswa juga berkurang dari Rp 52.000/ siswa menjadi Rp. 49.000/siswa.

Mengenai Dana Alokasi Khusus, mulai tahun 2010, pemerintah menetapkan kebijakan bahwa setelah program rehabilitasi ruang kelas SD dianggap selesai, maka perbaikan ruang kelas mulai diarahkan ke jenjang berikutnya, yaitu SMP. Sehingga, fokus pembangunan pendidikan SD, mulai tahun 2010 diarahkan untuk peningkatan mutu pendidikan.

Dalam hal pengangkatan guru honorer, harus didasarkan atas hasil analisis kebutuhan guru antara Ditjen PMPTK Depdiknas bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kualifikasi akademik dan kompetensi guru sesuai UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sementara itu untuk meningkatkan kompetensi guru, melalui Kemendagri menginstruksikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membuat peraturan daerah tentang pemerataan guru (redistribusi) dan penataan guru yang mismatch di Kabupaten/Kota masing-masing.

Pemaparan Mendiknas mendapat pertanyaan serta masukan dari anggota Komite III mengenai koordinasi pelaksanaan UN dari daerah yang masih lemah, usaha untuk menghadapi hasil UN yang murni, masalah penggandaan dan distribusi soal UN, perlunya moratorium UN untuk melihat mutu pendidikan di Indonesia, kurikulum yang membebani siswa dengan mata pelajaran yang banyak, pengajar yang tidak mempunyai basis pendidikan, serta pemakaian DAK untuk sarana dan prasarana.

Hasil dari rapat kerja ini akan digunakan Komite III dalam kegiatan pengawasan UN pada bulan Maret-April mendatang, serta mengawal pelaksanaan UN.

03 Maret 2010
Kembali
LIVE STREAM