Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
LAODE IDA: BKPRS DIHARAP MEMBERI NILAI TAMBAH BAGI PEMBANGUNAN SULAWESI

Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) setelah 10 tahun diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan Sulawesi. Demikian salah satu hal yang mengemuka dalam sambutan Wakil Ketua DPD Laode Ida di pertemuan Tahunan Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi di Hotel Makassar Golden, Makassar Sabtu (12/2). Wakil Ketua DPD menjadi pembicara dalam pertemuan Tahunan BKPRS bersama dengan Ketua DPR Marzuki Alie.

Kaukus ini merupakan wadah bagi semua stakeholder Pulau Sulawesi untuk secara bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan Pulau Sulawesi. Pertemuan ini dihadiri oleh Seluruh anggota DPD dan DPR asal Sulawesi, Gubernur dan Ketua DPRD seluruh Sulawesi.

Wakil ketua DPD dalam kesempatan tersebut didampingi oleh para anggota DPD asal Sulawesi. Laode Ida dalam sambutannya berjudul Peranan DPD RI dalam Pembangunan Daerah menyatakan upaya memperjuangkan agenda kesulawesian, sebab pembangunan antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia dirasakan masih timpang. Secara khusus lagi pembangunan kawasan regional Sulawesi dirasakan masih belum berdampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat Sulawesi.

Laode Ida mengharapkan lembaga lebih memberikan value added (nilai tambah) kesulawesian. Misalnya trans Sulawesi masih belum terwujudkan, padahal trans Sulawesi tersebut sangat efektif untuk pembangunan Sulawesi agar seluruh Sulawesi dapat dijangkau dengan mudah. Karena itu anggota DPR dan DPD asal Sulawesi diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi ini.. Agenda lain, misalnya Pembangunan Selayar juga akan berdampak kepada pembangunan seluruh kawasan Sulawesi. Tip lain adalah setiap stakeholder Sulawesi harus memiliki kebanggaan bersama sebagai masyarakat Sulawesi.

DPD tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada program. Karena itu diperlukan usulan dari bawah (dari setiap Propinsi) sangat penting dan selanjutnya diperjuangkan oleh DPR dan DPD asal Sulawesi. Oleh karena itu sinergitas antara DPD dengan DPR sangat diperlukan. BKPRS perlu merumuskan secara bersama agenda bersama untuk pembangunan Sulawesi. DPD sudah berinisiatif memprakarsai pembangunan kerjasama kawasan, misalnya pembangunan Teluk Bone.

DPD akan membuka kantor perwakilan DPD di setiap propinsi. Kantor ini bukan menjadi saingan siapapun di daerah. Tetapi DPD memerlukan sinergitas dengan setiap pihak di daerah. Kantor DPD di daerah tersebut mengaharapkan dapat menampung berbagai aspirasi dari stakeholder daerah.

Hasil pertemuan ini akan membuat kesepakatan bersama, untuk menjadi agenda bersama yang akan diperjuangkan bersama. Misalnya trans Sulawesi. Karena itu Komisi V DPR dapat mengundang menteri PU untuk membahas trans sulawesi. Jangan sampai pemerintah pusat jangan hanya memikirkan Jawa dan Sumatra. Dengan penyebaran infrasturktur ke Sulawesi akan menjadi daya tarik sendiri bagi bangsa indonesia lain sehingga penyebaran penduduk tidak hanya ke Jawa.

Ketua DPR Marzuki Alie dalam tema harmonisasi legislatif dan eksekutif dalam pembangunan daerah menyatakan komitmen yang kuat untuk mendorong Kawasan Timur Indonesia dalam mengejar ketertinggalan dari kawasan Barat. Dengan majunya kawasan Timur akan mengurangi arus urbanisasi dari timur ke Barat. Reformasi telah menghasilkan otonomi daerah, namun otonomi tersebut juga memberikan ekses negatif misalnya kewenangan DPRD yang berlebihan, pejabat daerah yang bermewah-mewah ditengah warganya yang masih miskin. Pejabat daerah bahkan memiliki mobil yang harganya 1.8 M melebihi mobil pejabat pusat. Karena berita negatif terhadap otonomi daerah merupakan tantangan. Menurut Marzuki bahwa otonomi harus terus dijalankan dan melakukan berbagai usaha untuk mengurangi ekses negatif tersebut.

15 Februari 2010
Kembali
LIVE STREAM