x
Kritik DPD terhadap pertemuan RAKERNAS tampak siring

DPD menilai bahwa rapat kerja Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Tampak Siring, Bali pada 19-22 April, yang dihadiri Presiden SBY, Wapres Boediono, para menteri, dan seluruh gubernur seluruh Indonesia dianggap kurang efektif. Alasannya, selain waktunya yang singkat, jumlah peserta terlalu banyak. Diskusi mengenai hasil rakernas tersebut digelar dalam acara Perspektif Indonesia di Press Room DPD RI , Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta , Jum’at (23/4). Tema talk show yaitu “Membedah Program Pro Rakyat Pasca Rakernas Tampak Siring”. Pembicara dalam acara tersebut adalah Abdul Gafar Usman (Wakil Ketua Komite IV DPD RI), Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Bersatu II), serta Kwik Kian Gie (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Persatuan Nasional Era Megawati Soekarnoputri).

Menurut Abdul Gafar Usman, manfaat pertemuan Tampak Siring hanyalah silaturahmi dan evaluasi. Gafar mengatakan, yang dibutuhkan rakyat daerah saat ini adalah cepat dan tepat dalam mengimplementasikan berbagai program. “Masyarakat tidak membutuhkan teori besar, yang penting apapun yang dilakukan pemerintah, bisa menjawab masalah yang didengar, dirasa, dilihat rakyat,” ujarnya. Gafar melanjutkan, rakyat menilai pemerintah telah menjalankan tugas bila melihat ada pembangunan, mendengar ada kemajuan, dan merasakan sendiri manfaat dari kebijakan.

Selain itu, Gafar mengkritisi masalah pembentukan Komite Inovasi Nasional oleh Presiden SBY, yang dianggap sebagai sebuah bentuk pemborosan anggaran negara. "Terlalu banyak anggaran negara dihabiskan untuk komite-komite seperti itu," ujar Gafar.

Menurut Gafar, pembentukan komite tersebut justru melegitimasi apa yang selama ini menjadi kelemahan pemerintah. Anggota DPD perwakilan Riau ini juga mempertanyakan, untuk apa dibentuk kementerian-kementerian apabila masih ada pembentukan komite-komite baru. "Ini aneh, kita memerlukan investasi yang banyak, tetapi justru kita menggunakan dana yang ada dengan royal," katanya.

Kwik Kian Gie juga berpendapat hal yang sama. Kwik mengatakan, rapat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu lebih banyak menghasilkan kesimpulan dangkal, tidak realistis, dan omong kosong. "Luasnya cakupan persoalan yang dibedah tak sebanding dengan waktu pembahasan yang relatif singkat. Kajian-kajian yang jauh lebih komprehensif, mendalam, dan dibuat oleh pakar di bidangnya, sejatinya sudah dibuat oleh Badan Perencanaan Nasional (Bappenas). Tapi kajian Bappenas yang dibuat oleh orang-orang bergelar Phd dari seluruh dunia ini tidak dibaca. Jadi bagaimana tidak dangkal," katanya.

Kwik pun mencontohkan target investasi pemerintah yang mencapai Rp 1000 triliun per tahun hingga 2014. Ia mengatakan, saat ini seluruh pendapatan pemerintah hanya Rp 900-an triliun. Sehingga, Kwik khawatir target mendapatkan nilai investasi Rp 1000 triliun diperoleh dengan mengobral sumber daya alam (SDA) ke investor asing.

"Investasi itu masih kurang. Rp 900 triliun itu aja habis buat belanja rutin. Lalu dari mana uangnya? Apa mau utang lagi? Kalau utang kan harus bayar bunga," tanyanya. Hal lain yang dikritik Kwik adalah pembangunan infrastruktur yang menyangkut hajat hidup orang banyak diserahkan kepada swasta. "Kalau investasi swasta, yang memakai (infrastruktur) harus membayar mahal biar laba. Listrik naik, ya terpaksa biar investornya laba," pungkasnya.

Sementara itu, Tifatul Sembiring menegaskan, Rakernas Tampaksiring di Bali membahas bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tifatul menjelaskan, pertemuan pemerintah pusat dan daerah di Istana Tampak Siring, Gianyar, Bali , bertujuan mengevaluasi kendala kebijakan selama ini dan bagaimana mengimplementasikannya sehingga lebih banyak investasi nasional.

Pemerintah juga membicarakan program yang pro rakyat antara lain menyediakan saran infrastruktur bagi Usaha Kecil Menengah. "Intinya semua bagaimana mengimplementasi," tandas Tifatul.

Menurut Tifatul, pemerintah juga memiliki program yang pro terhadap kelompok-kelompok miskin dan terlantar. Misalnya, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, program keluarga harapan dan kredit usaha rakyat. Adapun peran swasta dalam proyek infrastruktur, kata Tifatul, memang sangat dibutuhkan. Karena, guna mengejar pertumbuhan ekonomi, interkoneksi antar pulau di Indonesia harus baik. Pemikiran ini pula yang melandasi rencana pembangunan jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. "Jadi bukan berarti maksudnya, wahai kapitalis mari datang cari laba," katanya.

Tifatul Sembiring membantah jika disebutkan untuk mendapatkan nilai investasi Rp 10.000 triliun dalam lima tahun mendatang maka Indonesia harus diobral ke investor asing. Tifatul Sembiring juga menanggapi masalah Komite Inovasi Nasional yang dibentuk untuk menindaklanjuti penelitian-penelitian dan merevitalisasi balai-balai pendidikan sekaligus memberi intensif kepada para inovator. Tifatul mengatakan pembentukan komite ini sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang harus di-support oleh inovasi. "Kementerian sering terjebak pada program-program yang bersifat short term (jangka pendek)," katanya.

26 April 2010
Kembali
LIVE STREAM