x
Komite IV DPD dan Kemenkeu bahas program pembangunan dan dana aspirasi

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Keuangan untuk membahas perkembangan perekonomian global dan domestik tahun 2010, serta proyeksi ekonomi makro dan kebijakan fiskal tahun 2011. Dalam rapat tersebut sempat dibahas mengenai dana aspirasi anggota DPR sebanyak Rp 15 miliar per anggota. Raker dilangsungkan di ruang rapat Komite II, lantai 3 Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV, Abdul Gafar Usman (asal Riau) dan Ella M. Giri Komala (asal Jawa Barat). Selain itu hadir juga anggota dari Komite I dan II DPD. Sementara, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, didampingi wakil menteri keuangan Anny Ratnawati dan Dirjen Perimbangan Keuangan, Mardiasmo.

Dalam presentasinya, Agus Martowardojo memaparkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2011. Agus mengungkapkan keoptimisannya akan laju pertumbuhan ekonomi global yang akan membaik dengan pertumbuhan 4,2% setelah tahun sebelumnya turun hingga -0,6% di tahun 2009.

Selanjutnya, penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2011 juga mempertimbangkan tantangan perekonomian global dan domestik, diantaranya gejolak pasar keuangan dunia, kenaikan harga komoditas dunia, serta peningkatan kegiatan sektor riil dan pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

Dikatakan Agus, proyeksi ekonomi makro 2011, terutama pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih tinggi dari tahun 2010, guna mendukung penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di tahun 2011. Selain itu, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2011 diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2011, yaitu: pembangunan kesejahteraan, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum, sejalan dengan triple track strategy (pro-poor, pro-job, dan pro-growth). Untuk mendukung program pembangunan dalam tahun 2011 serta menjaga kesinambungan fiskal, defisit anggaran tahun 2011 diproyeksikan sekitar 1,7% dari PDB.

Setelah pemaparan Menteri Keuangan, beberapa anggota Komite IV mengajukan pertanyaan dan tanggapannya. Ahmad Farhan Hamid (Asal NAD) meminta penambahan DAU pertahun sebesar 1%, karena ketergantungan daerah dari APBD sangat besar untuk percepatan daerah. Farhan juga meminta pertimbangan urgensinya tingkat pemahaman dana aspirasi oleh Pemerintah, DPD serta DPR, dan harus melakukan kajian yang serius untuk memahami substansi dana aspirasi.

Pertanyaan mengenai dana aspirasi juga dilontarkan oleh A.M. Fatwa (asal DKI) dan Erma Suryani Ranik (asal Kalimantan Barat). A.M. Fatwa secara tegas menentang adanya dana aspirasi tersebut dan meminta Menteri Keuangan untuk menyelesaikan masalah ini dengan tegas. Erma juga menyatakan ketidaksetujuannya akan dana aspirasi karena dianggap tidak adil untuk tiap propinsi jika dilihat dari jumlah anggota DPR tiap dapil. Selain itu, Erma juga meminta agar dalam percepatan pembangunan infrastruktur, Menteri Keuangan memperhatikan pembangunan daerah perbatasan.

Menanggapi soal dana aspirasi, Agus mengaku pihaknya serius mengkaji usulan tersebut. Hal ini disebabkan Kementerian Keuangan khawatir dana aspirasi melanggar undang-undang. "Kami mengkaji masalah ini dengan serius sebab nanti malam pembicaraan soal ini dimulai dengan DPR hingga 16 Juni 2010. Di awal kami lihat dan khawatirkan ada potensi melanggar undang-undang," kata Agus.

11 Juni 2010
Kembali
LIVE STREAM