Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
KOMITE II DPD SINGGUNG PERSOALAN MINYAK, LISTRIK, DAN ENERGI

Selain kehutanan, Laporan Komite II DPD masa sidang I tahun sidang 2009-2010 di Sidang Paripurna DPD Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Kamis (10/12/09), juga menyinggung persoalan energi dan ketenagalistrikan. Laporan dibaca Ketua Komite II DPD Bambang Soesilo (Kalimantan Timur).

Komite II DPD mencatat, eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya mineral dan energi nasional, terutama minyak dan gas (migas), berangsur-angsur menyurut setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Salah satu penyebabnya, Pasal 31 UU 22/2001 mewajibkan investor membayar berbagai pungutan eksplorasinya di Indonesia.

Sebagai gambaran, sepanjang tahun 1978-1998 jumlah sumur minyak bumi selalu di atas 110 sumur eksisting. Ketika UU 22/ 2001 dibahas, jumlahnya menjadi 90 sumur eksisting, dan setelah diberlakukan maka eksplorasi dan eksploitasi migas hanya di 62 sumur eksisting, bahkan hanya tersisa 36 sumur eksisting tahun 2003 yang terkoreksi menjadi 62 sumur eksisting tahun 2005.

Kecenderungan penurunan produksi minyak mentah akibat mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) dan tingginya impor BBM, selain kapasitas kilang yang tidak bertambah sehingga surplus neraca perdagangan minyak mentah hanya tersisa US$ 316 juta.

Sebagai akibat langkanya BBM, biaya operasional PT PLN (Persero) juga membengkak hingga 60% dari total penerimaan PT PLN (Persero) sekitar Rp 170 triliun. Ketergantungan pembangkit listrik PT PLN (Persero) terhadap BBM harus dikurangi dengan mengupayakan sumber-sumber pasokan non-BBM atau alternatif sumber energi yang “renewable energy” seperti batubara, geothermal (panas bumi), angin, dan gas.

Ketergantungan terhadap BBM yang tinggi juga mengakibatkan kelangkaan listrik yang belakangan ini menjadi permasalahan di hampir seluruh daerah di Indonesia. Karenanya, Pemerintah harus segera membangun pembangkit listrik bertenaga non-BBM seperti program 10.000 Megawatt listrik bertenaga batubara yang hingga kini belum selesai.

Pemerintah daerah dalam UU 30/2009 tentang Keternagalistrikan diatur agar berpartisipasi memenuhi energi listrik tetapi hingga belum diikutsertakan. Selain itu, pengaturan Tarif Dasar Listrik (TDL) regional sebagaimana diamanatkan UU tersebut belum diimplementasikan guna mempercepat investasi listrik di daerah. Hingga saat ini, peraturan pemerintah sebagai instrumen pelaksananya belum dikeluarkan.

Celakanya, hingga kini pun blueprint energi nasional belum terumuskan dan terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Subsidi energi listik meningkat karena Pemerintah ketergantungan terhadap BBM yang tinggi.

Komite II DPD mendesak Pemerintah mempercepat realisasi pembangunan pembangkit listrik guna merelisasikan program 10 MW dengan mengikutsertakan pemerintah daerah serta investor melalui pemberian stimulus kredit bagi yang akan menanamkan modalnya. Komite II DPD merekomendasikan agar pembangkit listrik yang baru tersebut menggunakan energi alternatif yang lebih murah dan ramah lingkungan atau tanpa energi fosil yang operasionalnya cenderung lebih mahal.

20 Januari 2010
Kembali
LIVE STREAM