x
Komite I DPD akan Menyelenggarakan Roundtable Discussion Penataan Ruang

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menyelenggarakan roundtable discussion kendala dan solusi penataan ruang sebagai lanjutan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang tersebut mengamanatkan setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, merevisi masing-masing rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Salah satu aspek pengawasannya ialah penyesuaian peraturan daerah (perda) tentang RTRW, khususnya di tingkat kabupaten/kota, yang tenggang waktunya tiga tahun, merujuk ketentuan aturan peralihan undang-undang, yang berarti tenggatnya tahun 2010. Namun, penyesuaian masing-masing perda RTRW, baik provinsi maupun kabupaten/kota, hanya selesai sedikit, yakni enam perda provinsi, delapan perda kabupaten, dan satu perda kota.

Di daerah-daerah yang gagal merevisi RTRW-nya terjadi banyak masalah pembangunan, khususnya menyangkut penataan ruang. Kendala mereka antara lain konflik batas kawasan hutan dengan area penggunaan lain, konflik batas wilayah administrasi, kawasan terbuka hijau dan kawasan budidaya, kawasan pesisir-pantai-laut, kawasan lahan pertanian pangan, pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, kawasan perbatasan, dan kerjasama antardaerah.

Hasil kajian Komite I DPD menyimpulkan bahwa pelaksanaan UU 26/2007 belum lengkap karena tanpa dukungan peraturan pemerintah dan peraturan derivatif lainnya, ketidaksesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, RTRW belum bersinergi dengan rencana pembangunan daerah, serta proses dan prosedur pengesahan perda RTRW yang bertele-tele.

Akhirnya, aspirasi masyarat dan daerah yang tersampaikan ke Komite I DPD ialah keinginan, bahkan desakan, untuk mengubah UU 26/2007. Perlukah perubahan UU Penataan Ruang itu? Oleh karena itu, Komite I DPD akan menyelenggarakan roundtable discussion kendala dan solusi penataan ruang hari Senin, 11 Februari 2013, pukul 09:00-13:00 WIB, di Ruangan GBHN Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Narasumbernya adalah perwakilan pemerintah pusat (kementerian/lembaga), dewan perwakilan, dan pemerintah daerah, yaitu Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Kehutanan (Kemhut), Kementerian Pertanian (Kemtan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perindustrian (Kemperin), Kementerian Perumahan Rakyat (Kempera), Kementerian Lingkungan Hidup (LH), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Informasi Geospasial, Komisi V DPR RI, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Komite I DPD RI, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

08 Februari 2013
Kembali
LIVE STREAM