x
Keynote Speech Ketua DPD RI Pada Seminar Nasional Alumni IPDN

"PERAN DPD RI DALAM MENGAKTUALISASIKAN KEPENTINGAN DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA”

Selasa, 25 November 2014

 

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Oom Swasti Astu.

 

Bhineka Nara Eka Bhakti...

Puji syukur ke hadirat Tuhan YME atas segala kesempatan yang diberikan sehingga kita semua dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dapat bertemu dalam acara seminar nasional yang digagas oleh jajaran pengurus dan para alumni praja IPDN khususnya Angkatan 01.

Bahagia rasanya bertemu dengan para alumni praja, para intelektual yang telah terjun langsung dalam birokrasi dan pemerintahan. IPDN adalah anak kandung para birokrat dalam negeri, di tempat itulah diantaranya ditentukan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Tidak semua orang berkesempatan menimba ilmu di institusi ini, maka saya berharap anda semua bersyukur karena pernah menimba ilmu di kampus tersebut.

Lebih jauh dari itu, nama IPDN kemudian juga akan melekat sebagai simbol pemersatu para alumninya untuk membentuk satu ikatan keluarga besar yang saling mendukung dan berbagi. Saya berharap jiwa korsa IPDN akan terus hidup dan dimanfaatkan dengan baik untuk berbakti kepada bangsa dan negara.

Para mantan praja IPDN dan Hadirin yang berbahagia,

Seorang Ilmuwan Sosial Politik terkenal Joseph Schumpeter mengatakan, ”Bureaucracy is not an obstacle to democracy but an inevitable complement to it.(Birokrasi bukanlah sebuah penghambat atau titik lemah bagi demokrasi, tetapi sebaliknya pelengkap tak terpisahkan bagi demokrasi itu).

Kutipan di atas menyadarkan kita mengenai peran penting birokrasi dalam demokrasi. Dalam semua sistem pemerintahan, termasuk demokrasi, birokrasi adalah sektor yang selalu mendapat perhatian karena tanpanya sistem keseluruhan akan lumpuh fungsinya.

DPD RI menyadari hal tersebut dan oleh karenanya berusaha menjalin komunikasi dengan para birokrat, termasuk para alumni IPDN. Kami berharap jalinan komunikasi ini akan memperkuat tekad bersama dan saling pengertian dalam menyusun bangunan kemajuan bagi negara tercinta.

Para hadirin yang saya hormati,

Seperti saudara semua ketahui keberadaan DPD RI tidak lepas dari semangat Gerakan Reformasi untuk melakukan pembangunan sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu amanah Gerakan Reformasi adalah penguatan lembaga perwakilan demi terwujudnya mekanisme checks and balances sehingga sistem ketatanegaraan menjadi lebih sehat. Hal ini berangkat dari praktik penyimpangan praktik kekuasaan eksekutif yang membawa kita pada sistem otoritariansme dan totalitarianisme.

Selain memperkuat kewenangan DPR RI, maka DPD RI merupakan kamar kedua parlemen Indonesia untuk mewujudkan bikameralisme dalam lembaga legislatif Indonesia. DPD RI dilahirkan untuk menjadi penyambung aspirasi dan kepentingan daerah dalam pembentukan kebijakan nasional.

Bersamaan dengan pemberlakuan otonomi daerah, kelahiran DPD RI diharapkan mampu mewujudkan pembangunan nasional dan memperkuat NKRI melalui pembangunan yang berbasis pada kepentingan dan aspirasi daerah di seluruh Indonesia.

Seiring dengan itu, kami maklum bahwa masyarakat terus mempertanyakan kinerja DPD RI. Banyak pihak bahkan mempertanyakan urgensi dan fungsi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan kita. Meskipun demikian, DPD RI  tetap berusaha melakukan yang terbaik. Ini dibuktikan dari kinerja DPD RI dalam tiga fungsi legislatif yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran.

Pada Periode pertama (2004-2009) DPD RI dan telah menyampaikan kepada DPR RI 196 keputusan yang terdiri dari 19 usul RUU, 92 pandangan dan pendapat, 7 pertimbangan, 49 hasil pengawasan, dan 29 keputusan DPD RI yang berkaitan dengan anggaran.

Pada periode kedua (2009-2014), kita juga telah menyampaikan kepada DPR sejumlah 258 keputusan DPD RI, yang terdiri dari 29 usul RUU, 113 pandangan dan pendapat, 7 pertimbangan, 76 hasil pengawasan, 24 pertimbangan DPD RI yang berkaitan dengan anggaran. 4 usulan terkait Prolegnas, dan 5 buah rekomendasi DPD RI.

Pada periode ketiga ini, DPD akan berusaha semaksimal mungkin memainkan perannya dan tampil paling depan untuk mengakomodir kepentingan daerah. Bila kita melihat perkembangan dinamika politik bangsa Indonesia saat ini, peran DPD RI sangat dinantikan untuk menjadi jembatan penghubung yang dinamis antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (Nasional).

Saudara bisa melihat bagaimana peranan DPD RI dalam pemilihan Pimpinan MPR RI yang lalu. Bahkan, saat ini Pemerintahan Presiden Joko Widodo senantiasa mengajak para senator DPD RI untuk bersama-sama dalam kunjungan kerja ke beberapa daerah di Indonesia maupun pertemuan di luar negeri.

Aktualisasi Kepentingan Daerah

Ada banyak alasan baik secara filosofis maupun pragmatisme, DPD RI melihat diskursus aktualisasi kepentingan daerah sebagai sebuah keniscayaan dalam membangun sebuah paradigma baru yang kokoh sebagai landasan pembangunan sistem ketatanegaraan kita.

Sikap DPD RI jelas dalam hal ini yaitu beranjak pada beberapa pemikiran: pertama, bahwa fakta sejarah menunjukkan eksistensi dan peran daerah dalam pembentukan bangsa dan negara. Fakta sejarah ini seharusnya dipakai sebagai alat untuk mengenali karakter kita sebagai sebuah bangsa.

Kedua, pengalaman sejarah tentang praktik sentralisasi yang kontraproduktif dengan tujuan berbangsa dan bernegara. Harus diakui bahwa otonomi daerah, pilkada langsung dan beberapa aspek pelaksanaannya masih punya banyak kelemahan. Namun, sisi positifnya seperti peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat harus dipandang sebagai harapan untuk perbaikan di masa mendatang. DPD RI mempunyai tanggung jawab moral untuk mencegah resentralisasi kekuasaan seraya terus memperbaiki kualitas otonomi daerah.

Ketiga, pertimbangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kehadirannya harus dirasakan oleh seluruh rakyat di seluruh daerah di Indonesia; dan keempat, konteks zaman dimana globalisasi dan pasar bebas menjadi kenyataan yang harus disikapi dengan sejumlah penyesuaian termasuk di dalamnya penyesuaian kelembagaan.

Hadirin yang berbahagia,

Menurut hemat saya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk itu: pertama, agregasi aspirasi masyarakat yang mendukung. Selama ini DPD RI telah menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan berbagai kalangan seperti akademisi, LSM dan para tokoh. Sambutan mereka dalam hal penguatan DPD RI sangat positif. Terdapat kesamaan kesepahaman yang kuat antara elemen-elemen masyarakat dengan DPD RI untuk melakukan penguatan kelembagaan DPD RI. Hal ini ditemukan dalam berbagai Focus Grup Discussioon (FGD) dan hasil kajian mendalam mengenai hal ini.

Kedua, resistensi elit dan partai politik. Perubahan budaya politik dan paradigma memberikan optimisme bahwa dengan pendekatan dan komunikasi yang baik persamaan pemahaman akan bisa dicapai pada periode ini.

Saudara-saudara Yang Terhormat,

Ada beberapa harapan peran yang dapat dijalankan oleh DPD dalam mengaktualisasikan kepentingan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia ke depan.

  1. Fungsi artikulasi. Dalam konteks hubungan antar daerah dan pusat, DPD diharapkan dapat menyuarakan aspirasi dan melakukan advokasi atas kepentingan daerah di tingkat pusat. Sedangkan dalam konteks hubungan internal daerah, DPD diharapkan berperan melakukan pembinaan, konsultasi, ataupun pengawasan terhadap kinerja pembangunan daerah, baik pada tingkat Kabupaten/kota maupun Provinsi.
  2. Fungsi fasilitatif. Dalam konteks hubungan antara pusat-daerah, DPD diharapkan dapat menjadi meditator yang handal dalam menjembatani dan menegosiasikan kepentingan daerah dengan pusat. Sedangkan, dalam konteks hubungan antar Kabupaten/Kota dan Provinsi, DPD diharapkan berperan aktif dalam forum Musrenbang memfasilitasi dan memberi masukan atau pertimbangan yang realistik dan konstruktif berkenaan dengan penetapan prioritas pembangunan daerah.
  3. Fungsi Evaluatif. DPD juga diharapkan terlibat secara serius dalam mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Posisi DPD yang lebih netral secara politis karena tidak merepresentasikan kepenitngan partai politik dan konstituen, diharapkan mampu menilai dan mengoreksi pelaksanaan pembangunan secara obyektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat secara umum.

Dalam hubungannya dengan visi Pemerintahan Baru, DPD RI siap mendukung penyerapan aspirasi dan kepentingan daerah ke depan. Visi kemaritiman yang didengungkan oleh pemerintahan baru tersebut akan didikuti oleh perubahan struktural yang cukup mendasar. Perubahan fokus dari aspek darat ke aspek kelautan harus diikuti oleh kesiapan infrastruktur dan suprastruktur bukan saja di tingkat elit tetapi juga di tingkat masyarakat.

Menurut hemat saya, salah satu aspek yang menjadi kelemahan pelaksanaan pembangunan pada periode–perode yang lalu adalah paradigma pembangunan yang terlalu mengejar pertumbuhan dan meninggalkan aspek-aspek lain seperti pembentukan kekuatan ekonomi masyarakat asli daerah tersebut.

Hal ini ditandai dengan struktur penguasaan proyek-proyek pembangunan yang lebih didominasi oleh pengusaha luar daerah. Indikator lainnya adalah rendahnya penyerapan tenaga profesional asli daerah. Daerah lebih banyak menjadi penonton. Atau, sekalipun daerah diajak berpartisipasi, tingkat distribusi ‘kue pembangunan’ di daerah itu sendiri direbut oleh segelintir orang. Hal ini membuat terjadinya ketimpangan kesejahteraan di daerah yang makin parah dari waktu ke waktu.

Kedua, kelemahan lain dari pelaksanaan pembangunan yang lalu adalah rendahnya upaya komprehensif untuk membangun daerah dengan berfokus pada core business masing-masing. Tidak ada koordinasi lintas sektor yang benar-benar menunjang pembangunan daerah secara lebih sistematis. Masing-masing sektor seperti berjalan sendiri-sendiri atau tumpang tindih. DPD RI berharap pada periode baru ini ada penguatan sinergi yang cukup baik sehingga daerah bisa berkembang dengan optimal.

Ketiga, saya juga berpendapat bahwa pada perode lalu banyak sekali agenda reformasi sistem yang belum tuntas pada periode yang lalu. Kita tentu saja mendukung diteruskannya berbagai reformasi kelembagaan tersebut dengan tetap mempertimbangkan berbagai faktor-faktor yang berpengaruh.

Ke depan DPD RI akan makin aktif dalam menangkap dan memperjuangkan aspirasi daerah. Kita mengingnkan adanya tatanan baru yang lebih baik dalam semua aspek, terutama pemberdayaan masyarakat, perubahan struktur ekonomi, penekanan angka kemiskinan dan pemangkasan angka ketimpangan baik antar kelas maupun antar daerah.

Saudara-saudara yang berbahagia,

Perubahan radikal itu juga akan terjadi di level kebijakan-kebijakan. salah satunya yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo adalah pengalihan subsidi BBM ke sektor Produktif. ke depan, langkah-langkah mendasar yang serupa akan terjadi. Ini menuntut kesiapan semua pihak baik birokrasi, politikus maupun lembaga-lembaga yang lain untuk mengoptimalkan dampak positif sekaligus menekan dampak negatif.

Saya berharap bahwa DPD RI bersama seluruh jajaran birokrasi bisa bekerja secara optimal. Kita tidak membutuhkan orang-orang yang hanya tahu mengkritik saja, kita butuh orang-orang yang ikut menyukseskan program pemerintah dengan memberikan masukan dan ide-ide cemerlang yang sejalan dengan cita-cita kita bersama sebagai sebuah bangsa.

Demikian yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas waktu yang sangat berharga ini. Semoga Tuhan Yang maha Esa membimbing kita semua.

Terima kasih atas perhatian anda semua.

Wassalamualaikum wr.wb.

Bhineka Nara Eka Bhakti... 2x

 

KETUA DPD RI,

 

IRMAN GUSMAN

25 November 2014
Kembali
LIVE STREAM