Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
John Pieris: “DPR-DPD sudah terlibat sengketa kewenangan antarlembaga negara”

Keengganan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melaksanakan perintah atau suruhan (amar) putusan Mahkamah Konstiusi (MK) ihwal konstitusionalitas hak dan/atau kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara antara DPR dan DPD.

“Kami sudah sampai kepada sengketa kewenangan antarlembaga negara, toh surat kami tidak ditanggapi. Kami sudah sampai pada tingkat itu, mau tidak mau. Tidak bisa dibiarkan begini,” ujar John Pieris, Wakil Koordinator Tim Litigasi DPD juga senator asal Maluku, dalam Dialog Kenegaraan “Tanggung Jawab Konstitusional Bersama Bidang Legislasi (DPR, DPD, dan Presiden) Pasca-Putusan MK di Coffee Corner DPD Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/6). Selain John, narasumber lainnya ialah Abdul Hakam Naja, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN); dan Margarito Kamis, dosen hukum tata negara Universitas Khairun (Ternate) dan mantan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara.

Rencananya, hari Selasa siang, tanggal 25 Juli 2013, pimpinan DPD bersama pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dan Tim Litigasi DPD akan menghadiri pertemuan konsultasi dengan pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi DPR, pimpinan Komisi III DPR, dan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ketua MK juga akan menghadirinya, di Ruangan Rapat Pansus B Gedung Nusantara II lantai 3 Kompleks Parlemen. Jadwal pertemuan konsultasi tersebut menjawab surat pimpinan DPD ihwal mekanisme legislasi pasca-Putusan MK kepada pimpinan DPR tanggal 8 Mei 2013 dan 1 April 2013.

Pimpinan DPR membatalkan jadwal pertemuan konsultasi melalui surat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Winantuningtyastiti, untuk ditunda sampai waktu yang akan ditentukan kemudian, yang diterima pimpinan DPD. Sebelumnya, surat Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo tanggal 11 Juni 2013 dan surat Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso tanggal 18 Juni 2013, ihwal peningkatan hubungan antarlembaga negara, memberitahukan jadwal pertemuan konsultasi dan mengundang pimpinan DPD.

Membahas surat Sekjen DPR yang terakhir, hari Selasa pagi, tanggal 25 Juli 2013, pimpinan DPD menggelar rapat yang dipimpin Ketua DPD Irman Gusman. “Rapat pimpinan DPD mengundang saya, Pak Wayan, dan Pak Fatwa. Rapat pimpinan DPD mendadak, merespon surat Sekjen DPR yang terakhir,” sambung John. Rencananya, hari Kamis pagi, tanggal 27 Juli 2013, Ketua DPD menerima ketua dan anggota majelis hakim MK di Ruangan Delegasi DPD Gedung Nusantara III lantai 8 Kompleks Parlemen.

Pak Wayan, dan Pak Fatwa yang disebut John adalah Koordinator Tim Litigas DPD I Wayan Sudirta (senator asal Bali), juga Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD; dan Andi Mapetahang Fatwa alias AM Fatwa (senator asal DKI Jakarta), Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD, politisi Partai Amanat Nasional (PAN), serta mantan Wakil Ketua DPR Fraksi Reformasi (FR) dan mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

John melanjutkan, “Rapat pimpinan DPD memahami bahwa kami harus melakukan protes terus menerus, sampai melakukan moratorium pembahasan RUU yang sudah masuk Prolegnas (program legislasi nasional). Kita tunda dulu, sampai kepada tatib (peraturan tata tertib) DPR diubah, tatib DPD diubah. Kalau RUU itu dibahas, berarti inkonstitusional. Putusan MK itu begitu, pasal-pasal UU MD3 dan UU P3 yang bertentangan dengan konstitusi, kalau dipaksakan, inkonstitusional. Kalau RUU dipaksakan untuk disetujui, DPD menolak. Kami menyatakan, (persetujuan atau pengesahan RUU menjadi) UU itu tidak dapat kami terima dan dikatakan inkonstitusional.”

Tanggal 27 Maret 2013, Rapat Permusyawaratan Hakim MK mengabulkan untuk sebagian judicial riview (uji materi) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh DPD. Putusan MK menegaskan konstitusionalitas hak dan/atau kewenangan DPD, baik pengajuan rancangan undang-undang (RUU) bidang tertentu maupun pembahasan RUU bidang tertentu yang disebut Pasal 22D UUD 1945. Selain itu, penyusunan prolegnas. Konsekuensinya proses legislasi berubah dari model bipartit ke model tripartit, yaitu DPR, DPD, dan Presiden.

Jadi, pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak awal hingga akhir pada pembahasan tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu menyampaikan pengantar musyawarah sebagai tahap awal; mengajukan dan membahas daftar inventarisasi masalah (DIM), serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir. Selanjutnya, DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna DPR namun DPD tidak terlibat persetujuan atau pengesahan RUU menjadi undang-undang (UU).

LAMPIRAN
  • 26 Juni 2013
    Kembali
    LIVE STREAM