Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
Irman Gusman: Permasalahan Ibukota Negara Adalah Masalah DPD RI

DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan kota metropolitan memiliki masalah yang begitu kompleks, sehingga penyelesaiannya tidak bisa hanya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja. Dewan Perwakilan Daerah merasakan bahwa permasalahan ibukota negara adalah masalah DPD RI, sehingga DPD RI berupaya untuk sedapat mungkin mendukung penyelesaiannya. Oleh sebab itu, sebagai langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta, DPD mengadakan acara Lokakarya Nasional Penyelesaian Permasalahan Ibukota Negara. Kegiatan tersebut dilangsungkan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/12).

Dalam sambutannya pada pembukaan Lokakarya, Ketua DPD RI, Irman Gusman mengatakan masalah yang dihadapi ibukota negara begitu kompleks dan membutuhkan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Karena bagaimanapun juga DKI Jakarta merupakan daerah penting dan menjadi jantung dari aktivitas negara. ” Urusan penyelesaian permasalahan Jakarta tidak bisa hanya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja,” kata Irman.

Irman menjelaskan masalah yang dihadapi Jakarta bukan hanya sekitar persoalan transportasi kota dan sistem drainase, namun terkait dengan berbagai dimensi kelembagaan termasuk nilai-nilai kehidupan dan sistem tata pemerintahan. Jakarta dihadapkan pada persoalan banjir, kemacetan lalu lintas, polusi udara, pencemaran air, interusi air laut, persoalan sampah, dan sebagainya. ”Polusi udara, misalnya, telah menempatkan Kota Jakarta termasuk kota terpolusi di dunia bersama-sama Calcuta, India dan Linfen di China,” ungkap Irman.

Menghadapi berbagai persoalan tersebut, Irman menyebutkan sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI mengambil prakarsa untuk memperoleh solusi yang lebih komprehensif dan berjangka waktu yang jelas dan bertingkat; medium panjang, jangka pendek sampai pada agenda aksi.

Menurut Irman, setidaknya ada empat aspek untuk melihat permasalahan kota Jakarta secara komprehensif. Pertama, Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Secara spesifik disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, bahwa ada enam urusan ibukota negara, yaitu 1) bidang tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; 2) bidang pengendalian penduduk dan permukiman; 3) bidang transportasi; 4) bidang industri dan perdagangan; 5) bidang pariwisata; serta 6) bidang budaya. Irman mengatakan bahwa Pemprov DKI mengalami kesulitan untuk mengambil langkah, dalam kaitan dengan wilayah sekitarnya. ” Dalam konteks ini, perlu diperjelas regulasi atas posisi DKI dalam sektor-sektor tersebut, ” ujar Irman.

K edua, pada dimensi kelembagaan, dengan diserahkannya urusan ibukota negara kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, maka diharapkan masalah tata ruang, transportasi, drainase dan persampahan, seharusnya dapat diatasi dengan baik. ” Namun pada kenyataannya, implementasi operasionalisasi tampaknya mengalami bias dalam praktek, karena maksud pesan Undang-Undang tidak tercapai,” ungkap Irman.

Ketiga, dimensi keuangan yang terkait dengan pemberian wewenang dan tanggung jawab urusan ibukota negara kepada Gubernur DKI Jakarta yang seharunya disertai dengan pembiayaan.

Keempat, dimensi lain berkenaan dengan konsistensi dalam kebijakan dasar, kebijakan operasional dan dalam implementasi. ”Ada persoalan political will untuk memposisikan Kota Jakarta dengan pertimbangan “functional urban area”, ujar Irman.Sementara itu, ahli tata ruang, Eko Budiardjo sebagai keynote speaker dalam Lokakarya tersebut juga menyampaikan pendapat serupa dengan Irman Gusman. Ia mengatakan bahwa meskipun banyak wacana perpindahan ibukota atau pusat pemerintahan, Eko mengatakan perlu adanya perbaikan berbagai masalah terlebih dahulu oleh berbagai pihak. ”Kota Jakarta terlalu penting untuk diserahkan pada seorang Gubernur DKI, jadi kita semua wajib untuk ikut kontribusi pemikiran,” ujar Eko.

Eko mengungkapkan permasalahan aktual kota Jakarta melingkupi berlebihnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, populasi yang sudah melebihi kapasitas, tata ruang belum berwawasan lingkungan, kemacetan lalu lintas, dan rentan terhadap multi-bencana.

Berdasarkan kebijakan strategi pengembangan Provinsi DKI Jakarta, Ruang Terbuka Hijau akan ditingkatkan menjadi 30%. ”Namun RTH yang tersedia hanya 9%, kelemahan kita ada di dalam implementasinya, sehingga pemprov DKI sebenarnya sudah menyalahi UU,” urai Eko.

Menurut Eko, dosa kembar pembangunan kota Jakarta, yaitu Centremania yang menyebabkan overcrowding atau kesumpekan, karena banyaknya pembangunan mal di pusat. Berikutnya adalah Urban Sprawl, yaitu pemekaran kota yang tidak terkendali. ”Kalau di manusia, sudah mengalami obesitas yaitu kegemukan,” terang Eko.

Masalah yang menjadi perhatian lainnya menurut Eko adalah tidak terpadunya antara sistem transportasi dan infrastruktur. Berkaitan dengan masalah transportasi, Eko menganjurkan pusat kota Jakarta dibebaskan dari kendaraan pribadi, hanya kendaraan umum yang lewat. ”Jadi orang-orang itu parkir di pinggirannya dan di pusat kotanya pakai public transport,” kata Eko.

Eko memberikan upaya penanggulangan masalah tersebut dengan menggalakkan kerjasama konurbasi JABODETABEKJUR, transportasi umum terpadu, moratorium pembangunan fasilitas komersial, penyebaran pusat-pusat kegiatan ekonomi dan BUMN ke luar Jakarta atau luar Jawa, pengembangan kota-kota menengah di seluruh tanah air, dan pembangunan kota Jakarta hijau berkelanjutan yang cerdas.

Permasalahan Jakarta dan Solusinya

Diskusi panel Lokakarya tersebut mengetengahkan empat narasumber yaitu Djoko Kirmanto (Menteri Pekerjaan Umum), Laode Ida (Wakil Ketua DPD RI), Bambang Susantono (Wakil Menteri Perhubungan) dan Ahmad Hariyadi (Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan).

Dalam presentasinya, Djoko Kirmanto menyebutkan bahwa selama tiga dekade terakhir, kawasan Jabodetabek, khususnya Kota Jakarta, telah mengalami degradasi kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh urbanisasi yang pesat. ”Secara khusus, masa depan DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan, sekaligus sebagai pusat kegiatan metropolitan, menjadi pertaruhan bangsa,” kata Djoko.

Berdasarkan alasan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai penjabaran dari UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. PP RTRWN telah menetapkan Kawasan Jabodetabek-Punjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur) sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang penataan ruangnya diprioritaskan mengingat pengaruhnya yang penting pada skala nasional.

Meskipun tidak mudah dalam menangani kawasan Jabodetabekpunjur, Djoko mengatakan bahwa berjalannya fungsi-fungsi ibukota negara dan/atau pusat pemerintahan tidak boleh terganggu kinerja sistem metropolitan yang belum optimal. ”Tantangan kita yang terbesar adalah bagaimana akumulasi fungsi yang dirancang pada kawasan Jabodetabekpunjur dapat berjalan secara paralel, saling memperkuat satu sama lain dalam kesatuan sistem metropolitan yang solid,” ujar Djoko.

Sementara itu Laode Ida melihat masalah penyelesaian masalah Jakarta melalui mekanisme kerjasama daerah. Menurutnya, permasalahan yang dihadapi ibukota negara, tidak cukup hanya diselesaikan oleh ibukota negara sendiri. ”Untuk mengembangkan kerjasama daerah dalam mendukung keberlanjutan ibukota negara, perlu diidentifikasi kebutuhan akan bidang-bidang kerjasama atau kemitraan yang bisa dilakukan antara Jakarta dengan daerah lain,” terangnya.

Laode Ida mengatakan bahwa beberapa kegiatan utama yang perlu dilakukan berupa mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kerjasama atau kemitraan antar daerah, membahas secara mendalam masalah-masalah tersebut dalam untung ruginya memecahkan masalah tersebut melalui kerjasama atau kemitraan antar daerah, dan menetapkan masalah yang harus ditangani melalui kerjasama atau kemitraan antar daerah.

Selanjutnya, Bambang Susantono memaparkan permasalahan transportasi yang berakar pada infrastruktur transportasi dibangun dengan orientasi pergerakan kendaraan bermotor, bukan pergerakan manusia; insentif untuk public transport kurang, disentif untuk private transport kurang; investasi untuk angkutan massal tidak tepat dari segi waktu dan jenis moda; perencanaan transportasi tidak bersinergi dengan perencanaan tata guna lahan; serta disiplin dan Law Enforcement tidak maksimal. ”Akibat dari akar permasalahan tersebut yaitu banyak yang memilih kendaraan pribadi,” kata Bambang.

Oleh karena itu, arah kebijakan utama dari pengembangan transportasi DKI Jakarta mengacu pada 17 Instruksi Wapres untuk penanganan kemacetan Jakarta, yang secara garis besar dapat dikelompokkan dalam aspek peningkatan pelayanan angkutan umum, optimalisasi angkutan rel, pengendalian lalu lintas, dan transportasi berwawasan lingkungan.

Dalam pemaparannya, Ahmad Hariyadi mengungkapkan tiga skenario mengatasi masalah Jakarta. Pertama, ibukota NKRI dan pusat pemerintahan tetap di Jakarta. Kedua, ibukota NKRI tetap di Jakarta, namun pusat pemerintahan dipindahkan ke lokasi baru. Ketiga, ibukota NKRI dan pusat pemerintahan dipindahkan dari Jakarta ke lokasi baru.

Menurut Ahmad, terdapat beberapa dampak dan peluang dari pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta. Dampaknya antara lain berkurangnya perpindahan penduduk dari luar Jakarta ke jakarta.”Mobilitas orang dan kendaraan bermotor di Jakarta bisa berkurang, peluangnya kemampuan Jakarta sebagai pusat bisnis dan keuangan regional meningkat,” terang Ahmad.

Ahmad menegaskan bahwa Ibukota NKRI dipindah atau tidak dipindah, Pemprov DKI tetap harus menyelesaikan berbagai masalah kota yang meliputi banjir, kemacetan, perumahan, pencemaran, dan pelayanan masyarakat.”Pengembangan Jakarta sebagai daerah otonom dan ibukota NKRI memerlukan political will dari pemerintah pusat,” ujar Ahmad.
























15 Desember 2010
Kembali
LIVE STREAM