x
Hari Ini Pertemuan Konsultasi antara DPD dan MPR

Hari ini, Senin (29/4), pukul 11.00 WIB, di Ruangan Rapat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lantai 9 Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan MPR mengadakan pertemuan konsultasi. Acara ini bertujuan untuk menyelaraskan dan menyinergikan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kedua lembaga negara pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal hak dan/atau kewenangan legislasi DPD.

“Perespon kedua adalah MPR. Hari Senin (29/4) pertemuan konsultasi kami,” Ketua DPD Irman Gusman menyatakannya saat Press Gathering DPD di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta, Sabtu (27/4). Wakil Ketua DPD La Ode Ida , Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD I Wayan Sudirta sekaligus Koordinator Tim Litigasi DPD turut mendampinginya.

“Putusan MK tersebut positif sekali. Oleh karena itu, tanggal 2 April (2013), setelah putusan MK tanggal 27 Maret (2013), saya mengirim surat kepada Presiden, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan MPR. Perespon pertama adalah Presiden, pertemuan konsultasi kami tanggal 10 April (2013). Perespon kedua adalah MPR, pertemuan konsultasi kami tanggal 29 April (2013). Barangkali, karena setelah putusan MK itu beberapa hari kemudian DPR reses, mereka belum merespon. Pertemuan-pertemuan itu membahas implementasi putusan MK.”

Sebelumnya, Rabu (10/4), 14.30 WIB, di Kantor Presiden, Jakarta, DPD dan Presiden mengadakan pertemuan konsultasi. Irman menjelaskan, ketika pertemuan konsultasi dengan Presiden, DPD menjelaskan kepada Presiden, bersama Wakil Presiden dan beberapa menteri, bahwa terjadi perubahan yang fundamental dalam pengusulan dan pembahasan RUU serta penyusunan program legislasi nasional (prolegnas). Berkat putusan MK, pengusulan dan pembahasan RUU serta penyusunan prolegnas akan lebih cepat dan lebih baik.

“Kinilah momentum memperbaiki mekanisme legislasi, yang lebih efisien dan efektif. Mengapa? Selama ini mekanismenya hanya melibatkan pemerintah dan fraksi-fraksi DPR berdasarkan kedua undang-undang. DPD terlibat kalau menyangkut kewenangan DPD tapi posisinya sejajar fraksi-fraksi DPR.” Pasca-putusan MK, ia menyambung, proses tersebut pun berubah karena DPD ikut  serta  dalam  pengusulan dan pembahasan RUU serta penyusunan prolegnas, yaitu bertemu muka (face to face), baik dengan DPR, Pemerintah, maupun dengan DPR dan Pemerintah sekaligus (tripartit).

Irman memaparkan, judicial review tidak sejak pengajuan tanggal 14 September 2012 ke MK. Sejak periode kesatu, DPD membahas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk) serta perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) sebagai prioritas tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) menggantikan UU 22/2003, sementara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) menggantikan UU 10/2004. Tapi penggantian keduanya belum sanggup mengoptimalkan operasionalisasi fungsi, tugas, dan wewenang DPD. Operasionalisasinya malah semakin terbatas.

Oleh karena itu, tanggal 14 September 2012 DPD mengajukan pengujian UU 27/2009 serta UU 12/2011 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang diwakili oleh pimpinan DPD, yaitu Irman Gusman (Ketua DPD), La Ode Ida (Wakil Ketua DPD), dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas (Wakil Ketua DPD). Tanggal 27 Maret 2013 Sidang Pleno MK mengabulkan permohonan DPD untuk sebagian.

Konsekuensi perintah atau suruhan (amar) putusan MK adalah proses legislasi model tripartit, yakni melibatkan DPR, DPD, dan Presiden. Amar putusan MK menyebutkan bahwa kedudukan DPD di bidang legislasi setara DPR dan Presiden. DPD berhak dan/atau berwenang mengusulkan RUU tertentu dan membahas RUU tertentu sejak awal hingga akhir tahapan namun DPD tidak memberi persetujuan atau pengesahan RUU menjadi undang-undang (UU). MK juga memutuskan DPR, DPD, dan Pemerintah menyusun prolegnas.

29 April 2013
Kembali
LIVE STREAM