x
DPD: Pemerintah mestinya bisa antisipasi kenaikan harga sembako

Setelah tarif dasar listrik naik, kini masyarakat kembali dipusingkan dengan kenaikan harga sembilan bahan pokok. Kenaikan harga sembako ini menjadi rutinitas ketika mendekati bulan Ramadhan. Pemerintah diminta untuk segera mengatasi masalah ini, agar tidak semakin membebani rakyat. Masalah ini menjadi isu dalam diskusi dengan tema “Kenaikan Harga Sembako, Mengapa Harus Terjadi” di press room DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/7). Narasumber dalam acara tersebut adalah Bambang Susilo (Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur/ Ketua Komite II DPD), Subagyo (Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementrian Perdagangan), Jafar Hafsah (Anggota DPR Fraksi Parta Demokrat), Sudaryatmo (Ketua YLKI), dan Ahmad Erani Yustika (Ekonom INDEF).

Bambang Susilo mengatakan kenaikan harga sembako selalu menjadi rutinitas setiap tahun terutama menjelang hari raya. Menurutnya, dengan adanya fenomena ini, seharusnya pemerintah bisa melakukan langkah antisipatif. Baginya, kenaikan harga listrik menjadi sebab kenaikan harga sembako. Bambang juga mengkritisi rencana inspeksi mendadak yang akan dilakukan Kementerian Koordinator Perekonomian menyusul kenaikan ekstrim sejumlah bahan pangan. “Pemerintah selalu melakukan aksi yang telat, kenapa melakukan sidak saat harga sudah naik? Selama enam bulan ini apa yang dikerjakan Menko Perekonomian”, ujar Bambang.

Bambang memberi solusi untuk mengatasi masalah kenaikan harga dengan mengusulkan DPR supaya dibuat undang-undang mengenai efek harga yang diakibatkan kenaikan harga seperti TDL. "Seharusnya pemerintah bisa menjamin dengan kenaikan harga TDL, tidak turut menaikkan harga kebutuhan pokok," katanya.

Sebelumnya, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Subagyo menuturkan inflasi sembako terjadi karena perubahan siklus iklim. Bulan Juli yang semestinya telah memasuki musim kemarau, namun hujan masih berlangsung. Masa panen tidak optimal, sementara permintaan konsumsi meningkat 20 hingga 30 persen. Kondisi tersebut mempengaruhi pasokan bahan pangan seperti sayur-mayur terutama cabe merah, sehingga harganya menjadi melambung tinggi. "Untuk menekan harga kita akan melakukan operasi pasar," jelas Subagyo.

Alasan yang dikemukakan Subagyo tersebut ditolak oleh Bambang Susilo dan narasumber lainnya. Sudaryatmo mengatakan pemerintah hanya mencari kambing hitam dengan menyalahkan iklim. "Variabel terpenting kenaikan harga bahan pokok adalah struktur pasar. Ada pasokan dan distribusi yang lancar, tapi kalau struktur pasar tidak baik, tetap kacau harganya. Masalahnya ada spekulan di pasar dan pemerintah tidak mengontrol pasar," ungkap Sudaryatmo.

Sudaryatmo juga mengkritisi operasi pasar yang harus dikaji ulang, karena pelaksanaannya yang dinilai tidak tepat sasaran. "Operasi pasar itu kan tujuannya untuk kelompok bawah, tapi saat pelaksanaan susah mengawasinya apakah memang yang datang masyarakat yang dituju. Perlu intervensi pemerintah, operasi pasar itu ke harga, bukan orang," kata Sudaryatmo.

Berdasar data Institute for Development of Economics and Finance Indonesia (INDEF), inflasi untuk sektor pangan hampir sekitar 1,5 hingga 2 kali lipat inflasi harga keseluruhan. Dengan demikian, penyumbang inflasi tertinggi adalah dari sektor pangan. Senada dengan Sudaryatmo, Erani juga mengkritisi operasi pasar yang dilakukan pemerintah. Ia menilai ketika pemerintah melakukan operasi pasar, pemerintah hanya menangani sebagian kecil masalah. Pemerintah harusnya memanajemen pasokan-pasokan yang ada untuk menentukan harga.

19 Juli 2010
Kembali
LIVE STREAM