x
DPD: MENKEU yang baru harus tetap mengakomodasi pembangunan di daerah

Kebijakan Presiden yang kemungkinan me-reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) secara terbatas, terutama menteri keuangan, diingatkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk tetap memperhatikan pembangunan daerah. Diskusi bertemakan “Kemungkinan Reshuffle Terbatas dan Komitmen Terhadap Pembangunan Daerah”, berlangsung dalam acara Dialog Kenegaraan di Coffee Corner, Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/5). Narasumber dalam acara tersebut adalah Farouk Muhammad (Ketua Komite I DPD asal NTB), Bambang Soesatyo (anggota Fraksi Partai Golkar DPR), Agoes Poernomo (anggota Fraksi PKS DPR), dan Arbi Sanit (pengamat politik UI).

Dalam dialog tersebut, Farouk mengatakan berdasarkan evaluasi terhadap kinerja menteri-menteri di KIB II, ternyata beberapa menteri dinilai berkinerja buruk. Dikatakannya, kondisi ini semakin memperkuat upaya agar reshuffle kabinet yang berlangsung terbatas itu harus dilakukan dengan cermat dan tetap mengutamakan program-program bagi pembangunan nasional.

Menurut Farouk, salah satu penyebab kegagalan pembangunan di daerah yang terjadi hingga saat ini, karena masalah kurang tepatnya operasional perundang-undangan yang menjadi kebijakan pemerintah. "Komitmen pemerintah dalam keberhasilan pembangunan daerah yang tercakup dalam kebijakan suatu kementerian terkadang masih jauh dari yang diharapkan. Sehingga reshuffle terbatas untuk mengisi posisi menteri keuangan maka kebijakan yang akan diambil pada masa-masa mendatang harus tetap dapat mengakomodasi pembangunan di daerah," ujar Farouk Muhammad.

Sementara itu, Bambang Soesatyo mengatakan partai Golkar hanya menghendaki reshuffle Menteri Keuangan dan tidak menghendaki reshuffle yang diperluas. "Kalau tidak mau ada kegaduhan politik, reshuffle hanya berlaku bagi yang memang harus diganti, seperti Sri Mulyani yang sudah mundur”, ujar Bambang. Bambang mengharapkan Menteri Keuangan yang terpilih menggantikan Sri Mulyani nantinya, bisa melepaskan ketergantungan Indonesia dari luar negeri. Menurut Bambang, kemampuan Menteri Keuangan baru dapat dilihat dari keberhasilannya menata sistem perpajakan.

Dikatakan Bambang, berdasarkan evaluasi Presiden banyak menteri yang kinerjanya memiliki rapor merah. “Sekarang tinggal keberanian presiden, mampu tidak mencari menteri yang memiliki atau berpotensi memiliki nilai biru, dan berani menggantikan menteri-menteri yang ada,” ujar Bambang. Namun, Bambang menilai Presiden tidak akan mengganti banyak menteri, demi menjaga stabilitas politik.

Sedangkan, Agoes Poernomo mengkhawatirkan jika Menteri Keuangan yang baru nanti, tidak mau ‘kompromi’ dengan DPR. “Kemarin ketika kita bertempur tentang perubahan anggaran, asumsi makronya berubah, kemudian penerimaan pajaknya turun, liftingnya bermasalah,” ujar Agoes. Agoes juga yakin tidak akan ada satu orang pun kader partainya yang akan dicopot oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Agoes, Indonesia saat ini masih menganut sistem pemerintahan presidensial dimana presiden mempunyai hak prerogatif untuk menunjuk dan menilai kinerja menteri-menteri pada kabinetnya. Agoes juga menekankan jika Sekretariat Gabungan (Setgab) tidak memiliki cukup kekuatan untuk mendikte Presiden mengenai menteri mana yang harus diganti dan dipertahankan dalam kabinetnya. Menurut Agoes, persoalannya sebenarnya sederhana jika Presiden ingin mengganti menteri dengan alasan memiliki kinerja yang buruk, maka tidak akan ada pihak yang protes.

Pengamat politik, Arbi Sanit mengatakan bahwa sejak Pemilu, ia sudah menyarankan presiden untuk membuat panitia tetap koalisi. “Saya terinspirasi dari UMNO, Barisan Nasional Malaysia, 50 tahun Malaysia aman, pemerintahannya efektif, stabil, bisa digenjot 7-8%, karena ada kekuatan partai yang menjamin pemerintahan stabil, kita gak punya, makanya inspirasinya Indonesia bikin,” kata Arbi. Arbi mengatakan ada dua kondisi yang mungkin terjadi. Pertama, reshuffle hanya terbatas pada Menteri Keuangan, apabila semua partai koalisi mau membekukan proses politik dari kasus Bank Century, namun proses hukumnya jalan terus. “Tapi apabila ada yang ingin meneruskan dan mengancam pemerintah mungkin dia (Presiden SBY-red) akan nekat,” ujar Arbi.

21 Mei 2010
Kembali
LIVE STREAM