x
DPD Kecewa Kepada DPR Soal Pembahasan RUUK Yogyakarta

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kecewa kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak menanggapi argumentasi tentang frase ‘membahas’ Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pasal 150 Undang-Undang 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3).

Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap didampingi wakil-wakil ketua, yakni Abdul Hakam Naja, Ganjar Pranowo, dan Taufiq Effendi, pimpinan Komisi II DPR menyatakan taat asas pada Pasal 150 UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa DPD hanya bisa mengikuti dua dari tiga kegiatan Pembicaraan Tingkat I, yakni pengantar musyawarah dan penyampaian pendapat mini. Di antaranya terdapat kegiatan pembahasan DIM.

DIM hanya diajukan oleh Presiden apabila RUU berasal dari DPR dan hanya diajukan oleh DPR apabila RUU berasal dari Presiden. Sedangkan pada pengantar musyawarah, DPD menyampaikan pandangan apabila RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari DPR atau Presiden. Padahal, Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan antara lain otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah.

Rabu (26/1), rapat kerja Komisi II DPR mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan Komite I DPD. Selama ini, sikap DPD adalah mendukung penetapan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang jumeneng sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berlawanan dengan sikap Pemerintah yang ngotot pemilihan.

Karenanya, Komite I DPD menganggap persoalan antara DPD dan DPR sebagai sengketa kewenangan antarlembaga yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) bersamaan dengan pengajuan judicial review atau uji materi ayat, pasal, dan/atau bagian UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang bertentangan dengan UUD 1945 serta merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional anggota DPD sebagai pemohon. Siang hingga sore hari ini, persoalan juga dibahas dalam rapat Panitia Musyawarah DPD untuk merumuskan langkah-langkah selanjutnya menghadapi kegiatan-kegiatan pembicaraan tingkat I dan II.

Saat konferensi pers di Pressroom DPD setelah setelah rapat kerja, Dani Anwar (asal DKI Jakarta), Ketua Komite I DPD menyatakan, “Mungkin ada hal-hal lain, sehingga teman-teman di DPR hanya berpegang pada legal formal pada pembahasan RUU. Menyikapinya, DPD akan merumuskan langkah-langkah setelah apa yang terjadi di Ruang Komisi II DPR. Langkah-langkah perjuangan hukum yang memungkinkan kami ikut membahas RUU dalam pembicaraan tingkat I.”

“Kekecewaan kami, pimpinan Komisi II DPR terlalu cepat mengetok palu. Kurang mengakamodir argumen-argumen DPD tentang frase ‘membahas’ RUU,” ujar anggota Komite I DPD I Wayan Sudirta (Bali) yang juga Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD. Padahal, DPD memiliki dua tangung jawab ke daerah, yaitu checks and balances terhadap proses legislasi antara DPR dan DPD yang timpang serta menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah yang tercecer atau tertinggal oleh DPR.

“Kalau memang kita sama-sama taat asas tetapi terjadi perbedaan interpretasi maka ini menjadi khasanah sengketa antar-lembaga. Saya mendorong Komite I DPD untuk mengangkatnya menjadi sengketa antar-lembaga ke MK, karena pasti tidak akan terjadi sekali saja,” ujar mantan Ketua Tim Kerja RUUK Yogyakarta Komite I DPD Paulus Sumino (Papua).

Tanggung jawab DPD untuk mengawal kepentingan daerah merupakan urusan yang mutlak. “DPD konsisten mengawal RUUK Yogyakarta. Saya mempertanyakan perlakukan DPR yang keliru terhadap RUU yang diajukan oleh DPD jauh-jauh hari sebelum RUU yang diajukan oleh Pemerintah, yang tidak diperlakukan secara taat asas oleh DPR. Jadi, taat asas hanya pembenaran ketika DPR mempunyai keinginan tertentu. Bukan taat asas yang secara obyektif mau taat asas.”

Wayan menyayangkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama digunakan “penuh” tetapi digunakan “tidak penuh” ketika menyangkut hak DPD yang dalam UU MD3 disebut DPD hanya menyampaikan pandangan. “Berarti UU MD3 aneh bin ajaib. Kalau Pasal 22D diartikan hanya pandangan DPD, berani nggak DPR dalam praktik sehari-hari ketika membahas dengan Pemerintah, Pemerintah hanya memberi pandangan.”

Ia menyambung, “Bagaimana mungkin DPR takut melanggar UU MD3 tetapi berani melanggar UUD 1945. Aneh bin ajaib lagi!”

“Ke depan harus ada pembagian kekuasaan legislatif yang jelas antara DPR dan DPD. DPR tak boleh memonopoli kekuasaan legislatif. Jika DPD tak diberikan peran signifikan, maka proses pengawalan aspirasi daerah menjadi mandeg. Ingat, DPD didirikan untuk mengawal aspirasi dan kepentingan daerah,” tambah anggota DPD asal Maluku John Pieris yang juga Ketua Komite IV DPD.

Selanjutnya, Wayan menyayangkan pernyataan Pemerintah yang menganggap tidak demokratis penetapan Hemengku Buwono dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur. “Kalau penetapan di Yogyakarta tidak dibolehkan, kenapa Pemerintah membolehkan gubernur Papua harus orang Papua asli? Berani nggak Pemerintah mengatakannya tidak demokratis? Karena orang Yogyakarta lemah lembut, Pemerintah berani mengatakan penetapan nggak demokratis.”

Tanggal 2 Februari 2010 mendatang, Komite I DPD dijadwalkan menyampaikan pandangannya bersama fraksi-fraksi DPR. “Kami akan memasukkan DIM dalam pandangan DPD menanggapi penjelasan Pemerintah hari ini,” sambung Dani. Selanjutnya, fraksi-fraksi DPR mengajukan DIM draft RUUK Yogyakarta. (IMS)

10 Februari 2012
Kembali
LIVE STREAM