x
DPD Desak KPK Segera Tindak Mafia Anggaran

Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindak pelaku utama praktik mafia anggaran yang ditengarai melibatkan anggota parlemen. “Mereka tidak boleh terus dibiarkan berkeliaran bebas serta dilindungi oleh partainya,” kata Laode Ida dalam diskusi terbatas dengan tema ”Mengatasi Mafia Anggaran”, hari Senin (27/06).

Laode Ida menuturkan adanya mafia anggaran makin mengancam kesejahteraan masyarakat dan sudah sangat meresahkan. "Apa ada mafia anggaran. Apakah itu "kentut" yang ada baunya tapi tidak bisa dibuktikan?,” katanya.

Selanjutnya, Laode Ida mengatakan lembaga KPK adalah satu-satunya harapan rakyat, di tengah krisis kepercayaan terhadap eksistensi serta moralitas lembaga penegak hukum lainnya yang sudah terkontaminasi praktek mafia hukum.

Ketua Komite IV DPD John Pieris, mengatakan daerah merasa diuntungkan dengan keberadaan mafia anggaran, karena mereka tidak harus direpotkan datang ke pusat untuk mengajukan pembahasan anggaran daerah. Hal ini terlihat saat Komite IV melakukan pengawasan di daerah-daerah. "Pemerintah daerah merasa terbantu dengan adanya mafia anggaran karena ada mediator sehingga mereka tidak perlu bolak balik ke Jakarta untuk mengurus anggaran daerahnya," ucap John Pieris.

Menurut John, hal ini dilakukan jika Pemda sendiri yang harus datang ke DPR, maka akan memakan waktu lama. Ditambah lagi biaya yang membengkak, seperti sewa hotel dan transportasi. “Mediator (mafia anggaran) itu teman-teman oknum di DPR. Ada juga di Kementerian Keuangan,” jelasnya.

John mengatakan bahwa kondisi ini sudah berlangsung sejak era Orde Baru dan akan terus berlangsung selama kaderisasi mafia anggaran masih tetap berjalan. John pesimis jika Parpol bisa memberantas mafia anggaran. Karena menurutnya Parpol saat ini belum bisa mandiri dan masih membutuhkan akumulasi dana yang besar untuk bisa hidup.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang menilai praktik mafia anggaran tak terlepas dari kekuasaan besar di DPR. Ada pos-pos di DPR yang memang mengurusi prosedur pembahasan plafon anggaran dengan pemerintah, mulai dari menentukan besaran dengan kementerian tertentu hingga perusahaan mana yang mengerjakannya. "Praktik mafia anggaran melekat kuat dengan besarnya kekuasaan yang dipunyai DPR terkait hak penentuan anggaran. Beranikah KPK menangkap aktor intelektual itu,"  lanjutnya.

Sebastian Salang menyayangkan, sejauh ini KPK hanya berhasil menjerat operator atau pemain lapangan. Sedangkan aktor intelektual praktik mafia anggaran yang merancang dalam memanfaatkan anggaran untuk tujuan tertentu masih bebas dan tak tersentuh hukum.

Sebastian menambahkan, untuk mengatasi mafia anggaran perlu kemauan politik dari Pemerintah dan DPR untuk membuat transparansi dokumen anggaran yang bersifat terbuka dan bebas diakses publik. "Sebab ketidakterbukaan membuat pihak-pihak tertentu bisa memanfaatkan untuk mengarahkan anggaran termasuk menjual informasi," cetusnya.

Sementara itu, Abdullah Dahlan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan, KPK harus menyadari dimensi korupsi politik sebagai model korupsi yang dilakukan dengan cara-cara khusus. "Bukan hanya pada praktik korupsi, tetapi praktik penyimpangan yang dilakukan DPR harus jadi ruang lingkup KPK dan PPATK harus mengawasi aliran dana di rekening-rekening partai-partai politik," katanya.

Menurut Abdullah Dahlan, meski sedikit sulit untuk dilacak, namun prakteknya bukan rahasia umum lagi. "Praktek pecaloan anggaran ini konkret terjadi. Pembahasan dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) yang di bahas DPR terbukti pembahasannya di luar kontek mekanisme APBN," kata Abdulah Dahlan.

Dahlan mensinyalir mafia anggaran juga dapat terlihat dari indikator penerima anggaran yang tidak jelas. Pembahasan DPID juga tidak melibatkan DPD. Padahal sesuai dengan UU 27/2009, bila menyangkut fiskal daerah maka pembahasan APBN harus melibatkan DPD. "Kuat dugaan kita, akibat formula yang tidak jelas tersebut mengakibatkan praktek transaksional," kata Dahlan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar mengatakan pihaknya banyak menerima aduan masyarakat terkait kasus mafia anggaran di DPR. KPK akan bergerak bila sudah mengantongi bukti.

Haryono memaparkan, saat ini KPK tengah mengkaji anggaran terkait Dana Penyesuaian Infrasturktur Daerah di Kementerian Keuangan, Bapenas, dan DPR. Tapi sejauh ini KPK belum menerima pengaduan masyarakat soal dugaan penyimpangan dana tersebut. ”Kita sedang dalam pengumpulan keterangan. Kalau sudah firm, akan masuk ke penyelidikan," jelas Haryono.

Ia menambahkan, ada empat kriteria korupsi yang harus dipenuhi KPK. Pertama harus ada pelaku, menguntungkan dirinya atau lembaga, menyalahgunakan kewenangan, atau merugikan negara. "Satu saja gugur ya gugur itu pengertian korupsinya," terangnya.

Menanggapi pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie mengenai kantor DPD di daerah, Haryono Umar meminta Marzuki Alie mengadukan dugaan mark-up anggaran pembangunan kantor perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). KPK sendiri akan mempertimbangkan untuk menindaklanjuti dugaan kasus itu.

Haryono menjanjikan akan melihat lebih jauh soal proyek yang menelan dana Rp990 miliar. Apalagi bila ada pengaduan dari masyarakat. "Kalau belum ada aduan belum bisa," terang Haryono.

Karena itu, Haryono berharap, Marzuki menyampaikan bukti-bukti dugaan penggelembungan anggaran itu kepada KPK. Namun untuk saat ini, KPK belum akan meminta keterangan Marzuki. "Kalau punya bukti sampaikan ke KPK," Haryono menyarankan.

(IFY/HAR)

28 Juni 2011
Kembali
LIVE STREAM