Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
DIBUTUHKAN UU TATA INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

Memasuki masa sidang I tahun sidang 2009-2010, Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) me-review atau mengadendum Rancangan Undang-Undang Tata Informasi Geospasial Nasional (RUU TIGNas). Indonesia yang terletak di wilayah rawan bencana kebumian membutuhkan aturan yang menata pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi atau data geospasial.

RUU TIGNas termasuk 40 dari 55 RUU dalam list (daftar) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2010 yang berelevansi dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPD. Sebelumnya, Panitia Ad Hoc (PAH) II DPD periode lalu menghasilkan draft RUU TIGNas yang diajukan kembali oleh DPD periode kini sebagai usulan Prolegnas 2010-2014.

Beberapa RUU dalam list Prolegnas bersinggungan dengannya seperti RUU Agraria, RUU Konservasi Tanah dan Air, RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir, RUU Keantariksaan, RUU Kelautan, RUU Perubahan UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air, RUU Perubahan UU 41/1999 tentang Kehutanan, RUU Geologi, RUU Kebumian. Dalam RUU TIGNas, pengertian informasi geospasial adalah setiap informasi atau data bergeoreferensi keruangan dalam lingkup darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan lokasi, bentuk, dan unsur yang terjadi di bawah dan di atas permukaan bumi.

Sidang Pleno Komite II DPD yang dipimpin Bambang Soesilo (Kalimantan Timur) di lantai 3 Gedung DPD Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (12/1), menghadirkan narasumber mantan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Joenil Kahar dan Deputi Infrastruktur Data Spasial Bakosurtanal Henny Lilywati. Keduanya menganggap penting RUU TIGNas yang mengatur antara lain pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi geospasial, kategori atau klasifikasinya, dan jaminan memperolehnya mengingat kebersinggungannya menjawab banyak permasalahan nasional.

Informasi geospasial diterapkan sejak penataan ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perencanaan pembangunan serta sarana dan prasarannya, perlindungan dan pelestarian serta pengelolaan sumberdaya alam, hingga penanggulangan bencana. Joenil dan Henny mengakui banyak permasalahan nasional akhir-akhir ini terjadi karena belum ada aturan yang menata informasi geospasial serta menjamin peran serta (hak dan kewajiban) masyarakat.

Karenanya, RUU TIGNas bertujuan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi seluruh proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi geospasial guna menghindari tumpang tindih di antara penyelenggaranya. Penataan juga bertujuan agar informasi yang dihasilkan sesuai dengan standar pemenuhan kepentingan multisektor dan pengambilan keputusan, serta pengawasan terhadap pelanggarannya.

Joenil (Ketua Dewan Geomatika Indonesia/DGI) mengatakan, pembahasan RUU TIGNas bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Pemerintahan Daerah), UU 26/2007 (Penataan Ruang), UU 14/2008 (Keterbukaan Informasi Publik), UU 16/1997 (Statistik), UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), dan UU 24/2007 (Penanggulangan Bencana). Juga bersinggungan dengan Pasal 25A, Pasal 28F, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selama ini, penyelenggaraan kegiatan informasi geospasial berlandaskan kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2007 (Jaringan Datas Spasial Nasional) yang hanya mengatur instansi pemerintah. “Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penanggulangan bencana. Untuk menanggulangi bencana, mereka harus dibekali informasi geospasial,” ujar Joenil, guru besar Departmen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Henny menambahkan, Perpres 85/2007 mengatur “simpul jaringan” yang berjumlah 500-an instansi pemerintah (terdiri atas 14 instansi di pusat ditambah instansi di provinsi dan kabupaten/kota). Sayangnya, seluruh instansi pemerintah itu baru berhasil menyajikan 44 jenis informasi geospasial. “Banyak departemen atau lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang sama.”

Diharapkan, RUU TIGNas mengatur detil informasi geospasial yang tidak lagi hanya memenuhi kepentingan instansi pemerintah bersangkutan juga instansi lainnya, swasta (dalam negeri, luar negeri), dan masyarakat umumnya secara cepat, tepat, lengkap, dan akurat. Informasi geospasial tersebut juga harus distandarisasi.

Anggota Komite II DPD Intsiawati Ayus (Riau) mengatakan, selama ini hampir seluruh departemen atau lembaga menjadi pusat pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi geospasial. Akibatnya, terjadi kerancuan memilih rujukan yang sesuai dengan standar pemenuhan kepentingan multisektor dan pengambilan keputusan. “Karenanya, kita menginginkan ‘satu pintu’ yang menyajikan informasi geospasial.”

13 Januari 2010
Kembali
LIVE STREAM