x
BNP2TKI Apresiasi RUU Perlindungan Pekerja Indonesia

Jakarta, BNP2TKI, Rabu (6/3) - Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat mengapresiasi draf RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) sebagai revisi atas Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI di Luar Negeri.

"Penguatan peran dan fungsi perlindungan TKI yang tercantum dalam draf revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 itu nantinya diharapkan dapat menguatkan eksistensi BNP2TKI," kata Jumhur pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Daerah di Gedung DPD Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).

Kepala BNP2TKI pada acara itu didampingi Deputi Perlidungan Lisna Yoeliani Poeloengan, Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi Endang Sulistyaningsih, Plt Deputi Penempatan Arifin Purba, serta sejumlah pejabat BNP2TKI.

Jumhur mengatakan, untuk menguatkan pelayanan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri sudah selayaknya ditangani lembaga tersendiri. Ia mencontohkan keberhasilan Filipina dalam menangani urusan tenaga kerjanya yang bekerja di luar negeri.

"Indonesia selayaknya bercermin kepada Filipina yang punya Administrasi Tenaga Kerja Luar Negeri Filipina (POEA) yang dikenal sukses menangani tenaga kerjanya," kata Jumhur.

POEA (Philipine Overseas Employment Administration) berdiri sejak 1982, ada di bawah Dewan Pengawas yang diketuai Secretary of Labor and Employment, berperan penting dalam perlindungan tenaga kerja mereka agar tidak dieksploitasi para pengguna atau agen di negara mana pun mereka berada.

"Melalui revisi UU 39/2004 yang memberikan penguatan terhadap perlindungan TKI dan lembaga yang menanganinya, seperti BNP2TKI atau apalah namanya nanti, diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi TKI dan negara," kata Jumhur.

Terkait dengan nama lembaga yang menangani TKI ini sebagaimana dalam draft revisi UU 39/2004 menjadi Badan Perlindungan Pekerja Indonesia Luar Negeri (BPPILN), Jumhur berharap agar namanya tetap BNP2TKI. "Nama BNP2TKI saat ini sudah dikenal masyarakat luas," kata Jumhur.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) M Ali Ridho yang menghadiri rapat itu juga mengakui nama BNP2TKI ini sudah dikenal masyarakat. Kalau nama BNP2TKI diganti menjadi BPPILN akan membingungkan masyarakat dan membutuhkan biaya tinggi serta waktu yang lama untuk sosialisasi.

Menurut dia, hal yang lebih penting, peran dan fungsi dari BNP2TKI harus diperkuat. "Seluruh pelayanan terkait TKI, termasuk pelayanan SIP TKI maupun pemberian izin PPTKIS, serta penerbitan paspor TKI ditangani BNP2TKI," katanya. Di dalam BNP2TKI terdapat berbagai unsur instansi seperti dari Kemnakertrans, Kemkes, Imigrasi, Polri, dan beberapa instansi terkait pelayanan TKI lain sehingga pelayanan satu pintu untuk TKI sudah sangat tepat diberikan pada BNP2TKI.

Pelayanan Sistem Online

Terkait penguatan terhadap TKI, Jumhur menjelaskan, sejak BNP2TKI dibentuk pada 2006 secara terus menerus melakukan terobosan untuk membenahi pelayanan TKI termasuk menciptakan sistem online yang sudah terkoneksi dari daerah kabupaten/kota dan provinsi hingga ke pusat dan Perwakilan RI di luar negeri. Saat ini sudah terdapat 2.265 titik pelayanan TKI secara sistem online yang tersebar di 438 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dengan pelayanan sistem online, TKI yang bekerja ke luar negeri telah melalui prosedur pendataan dan pendaftaran di Disnaker daerah kabupaten/kota. Sejak 1 Mei 2012 lalu BNP2TKI memastikan hanya calon TKI/TKI yang telah terdata dan terdaftar di Disnaker kabupaten/kota yang diproses keberangkatannya. (mam/b)

05 Maret 2013
Kembali
LIVE STREAM