x
GKR Hemas Lantik Kaukus Perempuan Parlemen Maluku Periode 2014 - 2019

Pada 24 Agustus 2016, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Ketua Presidium Nasional Kaukus Perempuan Parlemen RI, melantik Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku untuk masa jabatan 2014 - 2019. 

Dalam sambutannya, GKR. Hemas mengatakan bahwa KPP Maluku dituntut sudah harus berlari mengejar beberapa agenda yang perlu pengawalan bersama. Untuk dapat efektif melakukan pengawalan, setidaknya ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, pertama adalah tantangan dari sisi internal organisasi; keaktifan pengurus dan anggota Kaukus Perempuan Parlemen. Keaktifan dari sisi kehadiran fisik dalam pertemuan atau rapat organisasi termasuk juga dalam rapat-rapat keparlemenan serta kehadiran gagasan bagi terciptanya regulasi berupa Perda yang berpihak pada masyarakat, menjadi ruh bagi keberadaan Kaukus Perempuan Parlemen ini.

Tantangan kedua adalah dari sisi eksternal, diantaranya :

  1. Menyangkut kepercayaan dan pengakuan dari anggota dewan laki-laki, dari partai politik dan di mata publik. Tantangan ini hanya dapat ditundukan dengan kinerja yang baik, baik dalam arti tepat muatan atau isi, tepat cara memperjuangkan dan tepat keberpihakan. Hal-hal tersebut apabila tidak dijaga masih sering terpeleset pada keberpihakan yang kurang tepat yang pada akhirnya membuat beberapa teman kita harus berurusan dengan KPK. Hal ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua agar kita dijauhkan dari kesesatan itu.
  2. Menyangkut sekuat dan sesolid apa jejaring Kaukus Perempuan Parlemen ini, baik dengan legislatif eksekutif maupun dengan masyarakat sipil. Kaukus Perempuan Parlemen harus mampu terbuka dengan seluruh stakeholder, siap menerima masukan, siap bekerjasama dan tentu juga tidak anti terhadap kritik. Sebab, hanya dengan berpikir dan bertindak terbuka atau kolaboratif saja sinergi yang kuat dan berkesinambungan akan dapat tercipta untuk mendorong adanya perubahan.
  3. Menyangkut regulasi yang harus kita kawal, sebut saja soal kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. Saat ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016, namun ini harus terus dikawal agar tidak timbul lalu tenggelam. Lalu Revisi UU Pemilu, dimana salah satu yang ditawarkan adalah mengenai Kodifikasi UU Pemilu. Di Jakarta kami sudah bertemu dengan masyarakat sipil seperti Kemitraan dan Sekretariat Bersama Kodifikasi. Intinya sama, Indonesia membutuhkan Kitab Hukum Pemilu yang tidak gampang diubah-ubah, Partai Politik yang lebih bertanggungjawab dalam melahirkan kader terbaiknya, juga lebih berpihak pada keterwakilan perempuan.

Seiring dengan kampanye dunia dengan gerakan He for She, yang artinya para Bapak atau laki-laki sudah bergerak secara nyata untuk mendukung kepemimpinan dan keterpilihan perempuan. Indonesia dalam hal ini harus bekerja keras sebab (berdasarkan data Puskapol UI), jika melihat hasil Pemilu 2014 lalu, secara umum (di DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi)  kita mengalami penurunan, hanya DPRD Kab/Kota yang naik pada angka 2%. Untuk Maluku pun demikian, jika sebelumnya mencapai 31% (dan menjadi Provinsi dengan keterwakilan perempuan tertinggi) maka saat ini pada posisi 26,67%. 

Untuk itu, teman-teman di Maluku dapat mengikuti dan berkontribusi aktif dalam wacana tersebut, sebab keaktifan rekan semualah yang akan membuat regulasi kepemiluan kita dapat sesuai dengan konteks lokal tanpa mengabaikan keterwakilan perempuan.

KPP merupakan sebuah organisasi beranggotakan anggota parlemen perempuan yang dibentuk untuk mewadahi komunikasi antar perempuan parlemen dan sekaligus untuk penguatan peran perempuan di parlemen provinsi, kabupaten, dan kota. Tujuan KPP adalah meningkatkan partisipasi perempuan di setiap tahapan pembangunan dan mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan di Maluku

Pembentukan dan pelantikan KPP ini merupakan inisiatif bersama dari KPP-RI dan lembaga masyarakat sipil Yayasan Arika Mahina, salah satu mitra Bakti, yang didukung oleh Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan).

Pelantikan ini dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Maluku, Kepala SKPD, perwakilan organisasi masyarakat sipil dan komunitas.

24 Agustus 2016
Kembali
LIVE STREAM