x
Negara Maritim, Anggaran Maritim ?

Jakarta, dpd.go.id - Siang ini Kamis (5/2/2015) Senator Djasarmen Purba, SH asal Provinsi Kepulauan Riau menggelar konferensi pers yang dihadiri oleh awak media di ruang Press Room lantai 1 gedung B DPD RI. Berikut hasil konferensi pers tersebut:

Pada saat pelantikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya menyatakan: Indonersia sekian lama telah memunggungi Laut. Artinya, kita sudah sekian lama menelantarkan dan menganaktirikan laut, atau secara sederhana disebut: Indonesia Menelantarkan Maritim. Belakangan ini kita sering mendengar pemerintah mengatakan Visi dan Misinya Tentang Kedaulatan Pangan, artinya:

  1. Bagaimana Indonersia berusaha  memenuhi sendiri kebutuhan pangan.
  2. Kedaulatan Energi: Bagaimana Indonesia berusaha mencukupi kebutuhan Energi
  3. Kedaulatan Negara yang artinya: Bagaimana Indonesia berusaha memenuhi keamanan dan keselamatan Negara

Namun pertanyaanya, apakah Indonesia sudah mengupayakan kedaulatan Maritim? Bagaimana kita bisa mendukung kedaulatan Maritim?

DPD RI sebagai inisiator pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan sangat konsen untuk memperjuangkan dan mengimplementasikan kedaulatan maritim dalam bentuk anggaran. Sebab itu, harapan kami, pemerintah harus jeli dalam menyikapi penyusunan Anggaran Pendapatam dam Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2015.

  1. Pemerintah wajib menyertakan laut sebagai basis dalam penyusunan anggaran. Inilah dasar legalitas untuk mendukung Kedaulatan Negara Maritim. Sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 4 UU No.32/2014 bahwa ” Untuk menjadikan Kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah wajib menyertakan luas wilayah laut sebagai dasar pengalokasian anggaran Pembangunan Kelautan”. Dan  kembali ditegaskan pada ayat 5 yang berbunyi; “ Anggaran Pembangunan Kelautan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”. 
  1. Jika tidak, berarti pemerintah juga  Memunggungi Maritim dalam arti tidak ada perhatian untuk mengembangkan Indonesia sebagai negara Maritim, terlebih untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sehingga tidak ada gunanya pidato Presiden  Jokowi pada saat pelantikannya.
  1. Selama ini perhitungan DAU sebagaimana diatur dalam PP No.55 tahun 2005, hanya mempertimbangkan luas wilayah darat saja. Sebagaimana bunyi pasal 40 ayat 3 " Kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk,luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.”
  1. Perhitungkan DAU yang hanya mempertimbangkan luas daratan saja bertentangan dengan aturan lain, diantaranya;
  1.  UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan, pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “ Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pu-lau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.”
  1. Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 15 ayat 4 dan 5 sebagaimana tersebut diatas
  1. Daerah kepulauan atau berbasis laut seperti; NTT, NTB, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Dapat kita lihat dengan kasat mata mengalami ketertinggal dan merasa diperlakukan tidak adil dalam penerimaan DAU (Dana Alokasi Umum). Contoh; Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang memiliki luas wilayahnya 252.601 km², sekitar 95% merupakan lautan dan hanya sekitar 5% daratan.
  1. Harapan kita, kedaulatan maritim ini harus diimplementasikan dalam bentuk anggaran. DPD harus memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan daerah. Biarlah Pemerintah dalam membahas APBN-P 2015 ini ada amunisi untuk memperjuangkan anggaran yang berbasis maritim.

 

Jakarta 05 February 2015

(Djasarmen Purba.SH)

Anggota DPD RI Dapil Prov Kepri

LAMPIRAN
  • 06 Februari 2015
    Kembali
    LIVE STREAM