x
Keynote speak Talk Show “Mewujudkan Siaran RRI Yang Berwawasan Nusantara” di Auditorium RRI, Yogyakarta, 9 April 2015 Oleh Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas

Kepada Yth.

 

Assalamualaikum Wr Wb

Salam Sejahtera

Om Swasti Astu

 

Pertama kali saya sampaikan ucapan ‘Selamat’ “Hari Penyiaran Nasional” yang jatuh pada tanggal 1 April lalu, khususnya kepada insan penyiaran radio dari seluruh Indonesia yang hadir pada malam ini. Melalui momentum Hari Penyiaran Nasional ini kita berharap agar lembaga penyiaran dapat terus menjadi pelopor dalam pembentukan watak dan jati diri bangsa. Tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi juga memperkokoh integrasi nasional serta berwawasan nusantara.

Saya turut bangga Yogyakarta menjadi tuan rumah Jambore Siaran Nasional (Jamsinas) ke-4 tahun 2015  ini yang diikuti oleh pelaku industri penyiaran dari seluruh Indonesia. Tentu saja alasan mengapa daerah istimewa ini dijadikan sebagai tempat Jamsinas, bukan hanya semata  telah tumbuh suburnya industri media di sini, tapi daerah ini memang istimewa sebagai miniaturnya Indonesia yang multikultur, serta potensinya di bidang pariwisata, pendidikan dan budaya. Sangatlah tepat jika  RRI melalui Jamsinas  ingin memperkenalkan program-program siaran yang mengarah ke local-oriented, nasional, maupun internasional yang melibatkan publik di DIY ini.

Hadirin,

Kita patut bersyukur bahwa RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) sudah masuk dalam  daftar prolegnas prioritas . Kita boleh berharap, pembahasan RUU RTRI dapat selesai dan disetujui menjadi Undang-Undang pada tahun 2015 ini.  Seperti harapan dari seluruh insan penyiaran, melalui RUU RTRI ini akan lahir lembaga RTRI  yang independen dan kuat, yaitu lembaga penyiaran yang menjangkau secara luas ke seluruh wilayah Republik Indonesia yang didukung oleh tekonologi penyiaran  modern dan aktual, serta SDM yang profesional dan berintegritas tinggi.

Sebagai media informasi,  saya yakin RRI tetap dikehendaki oleh bangsa ini untuk terus dapat melakukan pengawalan terhadap proses demokratisasi di Indonesia, serta  menjadi benteng  agar tidak terjadi monopoli kapital, monopoli kekuasaan dan monopoli opini dengan memberikan ruang publik secara proporsional dan seimbang. Maka, kita juga berharap, agar RUU RTRI ini juga akan tetap menjadikan RRI sebagai alat pemersatu bangsa, pembawa identitas nasional, menjaga kedaulatan bangsa, ketahanan budaya/benteng budaya bangsa, pembangun karakter (national carachter building), menjaga pluralisme Indonesia, dan sebagai alat diplomasi negara. 

Sebagai pimpinan DPD RI, saya yakin jika nanti RUU RTRI memasuki tahap pembahasan, DPD RI akan merespon secara positif memberikan pandangan dan pendapatnya terhadap RUU tersebut. Sebagai lembaga legislatif dalam sistem tata negara Indonesia,  DPD RI pun memiliki visi menjadi institusi yang kuat dan efektif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah menuju masyarakat Indonesia yang bermartabat, berkesetaraan, berkeadilan, dan sejahtera dalam wadah NKRI.

Berkaitan dengan RUU RTRI, perlu saya informasikan bahwa melalui usulan Perubahan Kelima UUD NRI 1945 yang saat ini masih terus diperjuangkan,  DPD RI telah memberikan usulan yang sangat konstruktif bagi media massa. Salah satu usulan perubahan yang disampaikan oleh DPD RI adalah bahwa “Negara wajib menjamin kebebasan pers dan kebebasan media lainnya”. Dalam empat kali perubahannya,  konstitusi hanya menjamin hak menyampaikan pendapat, menerima, memperoleh informasi sebagai sebuah hak individual yang tidak mengkonseptualkan pers sebagai pranata kekuasaan keempat. Padahal kebebasan pers merupakan hak dasar dan merupakan pilar negara hukum, sehingga konstitusi harus menjaminnya secara tegas. Sebagai salah satu tonggak pilar negara hukum, yakni kebebasan pers, penting untuk mencantumkan dan menegaskan adanya perlindungan bagi kebebasan pers dan media lainnya. Selain penegasan sebagai negara hukum yang memiliki ciri pers yang bebas, juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi para pekerja pers. Usulan amandemen konstitusi  dari DPD RI ini bermaksud menguatkan pers yang bertanggung jawab sebagai pilar keempat dalam negara demokrasi.

 

Hadirin,

Menyimak sejarah perjalanannya, Radio Republik Indonesia sesungguhnya sudah berperan menjaga kedaulatan bangsa ini, sejak zaman kemerdekaan, saat itu teks proklamasi berhasil dibacakan di bagian siaran berita radio Jepang (Hooso Kyoku) dan juga memberitakan tentang proklamasi kemerdekaan itu, baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga siaran-siaran radio di luar negeri juga mengutip dan mengulangi siaran tersebut.  RRI juga terlibat dalam propaganda dan perang urat-syaraf serta menggelorakan arek-arek Surabaya melawan tentara Inggris yang mendompleng Belanda untuk kembali menjajah. RRI pula yang menggemakan pekik kemerdekaan dalam peristiwa "Bandung Lautan Api", serta melakukan siaran media radio bawah tanah (clandestine radio) di bumi Irian semasa Pepera, termasuk juga operasi siaran propaganda anti-komunis pasca-Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) pada tahun 1965.

Semangat reformasi telah menggiring RRI kembali kepada independensinya sebagai radio publik, setelah pada era pemerintahan Orde Baru, RRI diperlakukan sebagai corong pemerintah, atau lebih tepatnya sebagai alat politik kekuasaan.  Dari rahim reformasi, lahirlah Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang memosisikan RRI berstatus Lembaga Penyiaran Publik. Pasal 14 Undang Undang Nomor 32/2002 itu menegaskan bahwa RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi melayani kebutuhan masyarakat.

Peran  RRI sebagai perekat dan kutuhan  NKRI semakin ditegaskan dengan telah dibangunnya studio produksi penyiaran sampai ke halaman terdepan negeri ini, yaitu di daerah perbatasan negara tetangga seperti di Boven Digul, Kaimana, Entikong, Nunukan, Batam, Sabang atau Atambua. Dengan konsep dan program siaran “Sabuk Pengaman Informasi”, RRI telah memberikan pelayanan siaran dan informasi di daerah perbatasan dan daerah-daerah terpencil yang tidak tersentuh oleh terpaan media massa lainnya. Artinya, RRI telah melawan kemiskinan informasi dan isolasi informasi karena siarannya yang telah mengudara di kawasan perbatasan dan daerah terpencil serta terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu terus dituntut lebih lanjut program siaran khusus di kawasan perbatasan, daerah terpencil dan terluar itu dalam bingkai perang informasi untuk membela dan mempertahankan semua jengkal kedaulatan wilayah NKRI. Dalam konteks inilah maka perspektif wawasan nusantara menjadi penting untuk dijadikan juga sebagai basis penguatan para insan penyiaran, termasuk RRI.

Secara mendalam bagaimana mewujudkan siaran RRI yang berwawasan nusantara akan dibahas dalam acara talkshow malam ini dengan nara sumber yang berkompeten, yaitu  Ibu Niken Widyastuti, Bapak Ade Armando dan termasuk Bapak Afnan Hadikusumo yang merupakan Anggota DPD asal DIY dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua PPUU DPD RI. Perlu saya sampaikan bahwa melalui PPUU, DPD RI telah berhasil menyusun RUU Wawasan Nusantara, yang merupakan satu-satunya usul inisiatif RUU dari DPD  yang masuk dalam daftar Prolegnas prioritas tahun 2015 ini. Nanti Pak Afnan akan menyampaikan secara mendalam tentang wawasan nusantara dari DPD itu.

Demikianlah prakata dari saya mengawali talkshow malam ini. Selamat berdiskusi.

09 April 2015
Kembali
LIVE STREAM