x
RAPAT KERJA KOMITE I DAN III DPD RI DENGAN MENPAN

KESIMPULAN  RAPAT KERJA

KOMITE I DAN III DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

DR. YUDDY CHRISNANDI

(Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia)

Dan

Drs. EKO SUTRISNO, M.Si

(Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia)

Berkenaan Dengan Tenaga Guru Honorer

Jakarta, Rabu, 21 Januari 2015

------------------- 

 

 

Kesimpulan Rapat Kerja antara DR. Yuddy Chrisnandi dan Para Pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Drs. Eko Sutrisno, M.Si beserta pejabat  Badan Kepegawain Negara  Republik Indonesia dengan Komite I Dan III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berkenaan dengan Tenaga Guru Honorer maka disimpulkan sebagai berikut:

 

 

  1. Program Kerja Kementerian PANRB dilakukan dalam 3 program RPJMN yaitu; a). Program pendayagunaan aparatur negara dan reformasi; b). Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian PANRB; C). Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur PANRB. Tenaga Honorer Kategori 2 (THK-2) merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang dilakukan pada program pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
  2. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS dibagi menjadi Tenaga Honorer Kategori 1 & 2 (THK- 1&2) berdasarkan PP No. 43 Tahun 2005, PP No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 2012 tentang pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS;
  3. Pengangkatan tenaga honorer kategori I dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi setelah dilakukan verifikasi dan validasi. Pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh BKN. Dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dapat diangkat menjadi CPNS setelah melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi;
  4. Perlakuan khusus dan afirmasi bagi calon pegawai negeri yang berasal dari daerah, afirmasi dan perlakuan khusus ini dilakukan oleh BKN dalam proses rekruitmen calon pegawai negeri sipil, afirmasi dan perlakuan khusus di berikan secara luas kepada guru honorer yang telah bekerja di sekolah negeri dan dokter yang telah bekerja di layanan kesehatan negara, adapun TU pada sekolah negeri akan di bicarakan secara internal di kementrian. Kebijakan ini diatur dengan penyesuaian proporsi 60% putra daerah yang dibuktikan dengan KTP dan 40% pendatang pada daerah tersebut;
  5. Pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh BKN bukan berarti honorer diangkat dan diterima sebagai PNS, pendataan dan verifikasi tersebut merupakan proses seleksi;
  6. Jalur P3K diterapkan untuk calon pegawai negeri sipil yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan (umur), jika seseorang telah berumur lebih dari 45 tahun tetapi mempunyai keahlian dan kemampuan serta berbadan sehat dapat dapat diangkat menjadi PNS berdasarkan kemampuannya;
  7. Menteri PAN RB menegaskan tidak ada lagi praktek jual beli CPNS dan proses KKN dalam proses rekruitmen CPNS, jika ditemukan oknum Pejabat atau PNS yang melakukan praktek jual beli CPNS dan KKN segera laporkan ke Kementerian PANRB dan akan ditindak tegas dan diberikan hukuman seberat beratnya;
  8. Kebijakan membatasi biaya yang digunakan oleh PNS dalam melakukan kegiatan dinas dan dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
  9. Bagi PNS harus menjelaskan harta kekayaan yang dimiliki oleh PNS sejak saat mulai menjadi PNS sampai pensiun,
  10. Perampingan dan efesiensi PNS yang ada saat ini sehingga tercapai efesiensi belanja barang dan belanja pegawai dengan mengurangi jumlah pegawai dari eselon 1 sampai 4, dan meningkatkan kinerja mereka;
  11. Pengawasan dilakuakn secara berjenjang baik vertikal maupun horisontal yang dilakukan oleh dirjen serta mengaktifkan kembali kotak pos [engaduan 5000 dan membuka aduan melaui website;
  12. Jumlah K1 886 0000 sudah diangkat menjadi PNS dan 41 000 diangkatkan menjadi PNS, jumla 650 000 dilakukan tes 2013 dan lulus 200 000 diangkat pada tahun 2011 dan 2012 dan sedang dalam proses penetapan PNS di BKN. BKN menegaskan bahwa kelengkapan administrasi menjadi hal pokok yang diperhatikan dalam penetapan NIP oleh BKN;
  13. PNS dan Pejabat Negara mendapatkan hak pensiun, jika seorang PNS dan menjadi pejabat negara maka pensiun yang diambil adalah jumlah nominal pensiun yang paling besar yang dijadikan hak pensiunya (artinya PNS hanya memperoleh hak satu pensiun);
  14. Soal dibuat oleh 17 PTN dengan tingkat kesulitan soal yang berbeda bagi setiap wilayah yang diujikan sebagai bentuk afirmasi bagi CPNS yang berasal dari daerah;
  15. Setiap organisasi yang dibentuk oleh pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan efesiensi pelayanan bagi masyarakat;
  16. Pelayanan publik terus ditingkatkan dengan memberikan stimulus kepada semua kementerian dan organisasi pemerintah non struktural untuk membuat inovasi pelayanan publik, dengan tujuan ada peningkatan metode dan bentuk pelayanan publik.

21 Januari 2015
Kembali
LIVE STREAM