x
NOTULEN RAPAT PLENO KOMITE IV DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

  1. Hari/tanggal

:

Kamis, 29 Januari 2015

  1. Pukul

:

10.00-12.00 WIB

  1. Tempat

:

Ruang rapat lantai 2 Gedung B DPD RI

  1. Pimpinan Rapat

:

Bapak  (Ketua Komite IV)

5.  Acara

:

Rapat Pleno Pembahasan:

  1. Persiapan Kunker Pengawasan Undang-Undang Lembaga Keuangan dan Perbankan;
  2. Materi Prolegnas 2016-2019.

  1. Pembukaan

Pimpinan Komite IV, Bapak Cholid Mahmud membuka Rapat Pleno Komite IV pada pukul 10.00 WIB.

  1. Hal-Hal yang Berkembang

Agenda I: Materi Prolegnas 2016-2019

  1. Dalam usulan prolegnas Komite IV, RUU tentang Bank Pertanian belum dilengkapi dengan sasaran dan jangkauan.
  2. RUU tentang Bank Pertanian ini sudah lama diajukan, dulu yang menjadi permasalahannya ada pada modal dan peternak meminta bantuan tanah. Peternakan dan petani tambak masuk ke dalam pertanian dalam arti luas  karena ada proses produksinya, tetapi nelayan tidak disebut pertanian karena langsung tangkap.  Supaya tidak rancu, RUU ini ditambahkan juga “nelayan”.
  3. Perlu dijelaskan definisi petani dan nelayan yang boleh menikmati bank tani dan nelayan. Jangan sampai kapitalis yang bermain di sektor tani dan maritim juga menjadi sasaran pengguna bank tani dan nelayan.
  4. RUU ini disepakati menjadi RUU tentang Bank Tani dan Nelayan.

Agenda II: RUU Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan

  1. Staf ahli Komite IV menyampaikan presentasi materi RUU Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (terlampir).
  2. Tanggapan Anggota Komite IV
  1. Apa yang melandasi sistim pajak self assesment? Apa keuntungan dan kerugiannya bagi pemerintah?
  2. Apakah di RUU tentang KUP akan mengatur insentif dan disinsentif?
  3. Prinsip keadilan dalam besaran pajak. Keluhan dari PNS terkait pajak gol III sebesar 5% sedangkan ketika naik golongkan IV pajaknya meningkat menjadi 15%,  padahal kenaikan gaji tidak signifikan. Kenaikan pajak karena kenaikan golongan ini perlu diperhatikan dalam revisi RUU tentang KUP.
  4. Pajak di satu sisi memang kewajiban bagi masyarakat, tetapi di sisi lain menjadi beban.
  5. Sejak PBB dan BPHTB didaerahkan, penerimaan daerah sangat kurang. Upah pungut dirasakan sangat kecil, sehingga target PBB sangat kurang. DI sulbar NJOP memang sangat rendah. Tanah seharga minimal Rp 60 juta dikenakan pajak BPTHB. Hal ini menjadi celah bagi wajib pajak untuk 'negosiasi' mengurangi nilai tanah agar terhindar dari pajak. Perlu dilibatkan beberapa institusi seperti BPN dan Pemda.
  6. Terdapat dobel pajak bagi pengusaha, selain itu, perusahaan di daerah banyak yang mengalami kerugian dan dipaksa bayar pajak di muka.
  7. Ada pajak kendaraan yang selama ini dikelola provinsi,  diminta juga oleh kabupaten/kota.
  8. Jika RUU tentang KUP ini perubahannya lebih dari 50% maka bukan perubahan UU tetapi pembentukan UU baru.
  9. UU KUP menjadi UU pokok perpajakan yang oleh pemerintah selanjutnya terjabarkan khusus
  10. Harga mobil di Indonesia mahal tetapi Mengapa harga mobil di Indonesia mahal tetapi 1: 10 keluarga di Indonesia punya. Karena pajak mobil: pajak barang mewah, pajak kendaraan bermotor bagi daerah, pajak balik nama kendaraan bermotor, ditambah penerimaan bukan pajak dari kepolisian.
  1. PBB di Indonesia terlalu murah,

Abu bakar jamalia

  1. PBB dan BPHTB minimal  60 juta dihapuskan
  2. Pajak kendaraan bermotor sebaiknya ditinggikan.

Andi surya

  1. Sektor pajak memberikan kontribusi sebesar 76% dari postur APBN.
  2. UU perpajakan di sentralistik
  3. Apabila UU kUP nanti disahkan, bagaimana nasib daru peraturan perundangan yang selama ini berjalan? Jangan sampai menjadi kesenjangan peraturan.

Ghazali

  1. Di aceh, Pajak skaligus zakat. Dipotong 17,5%..15% pajak 2.5% zakat dirasakan sangat besar oleh PNS. Kalaopun dipotong, 15% sudah termasuk zakat.

 

Abdul rahmi

  1. Kesadaran orang membayar itu antara dia melihat nilai manfaatnya dengan kemampuan yangbenar2 pas untuk dia. BPHTB minimal 60 juta itu disiasati

Cholid

  1. Negara yang tidak menerapkan pajak ada tidak?

 

 

Tjip Ismail.

  1. Di Qatar menerapkan hukum islam, tidak ada pajak jadi hanya membayar zakat. Tetpi ditompang juga dengan minyaknya. Kalao Indonesia adalah Negara NKRI tetap menerapkan pajak.
  2. Di aceh, pembayaran zakat ini tidak dapat dikreditkan. 
  3. Mengapa self assessment, dimulai tahun januari 1984, karena Indonesia penduduknya banyak. Tetapi ketika salah akan dikenakan sanksi.
  4. Prinsip golongan PNS. Namanya pajak PNS itu pajaknya dibayar pemerintah, jadi sudah take home pay.
  5. Pajak dijadikan beban, pajak berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Pajak itu harus diprioritaskan kepada sektor pajak yang bersangkutan. Karena dulunya pajak itu poajak yang bersifat memaksa tidak ada imbalan.tapi sekarang pajak harus ada imbalannya. Pajak harus sesuai peruntukannya, Tidak boleh membayar pajak, pajaknya untuk sektor lain. Pajak harus memberikan manfaat untuk pembayarnya.
  6. Pajak itu filosofinya, kalau objeknya bergerak menjadi pajak pusat, tetapi jika tidak bergerak menjadi pajak daerah.
  7. Pajak yang dobel2, sebetulnya pajak yang menyangkut orang banyak tidak dikenakan pajak.
  8. BPHTB dikenakan pajak pusat batas maksimumnya awalnya 30juta, sekarang 60 juta, sehingga di daerah2 banyak yang tidak kena pajak.
  9. Pajak PPN, PPh, hingga pajak menjadi momok, sepanjang aturannya jelas diatur KUP.
  10. Hak dan kewajiban pemerintah pembayar pajak yang kaitannya sesuai dengan self assessment
  11. Mengenai perubahan atau pembentukan UU baru kita lihat. Yang diatur dalam KUP ada 7 jenis pajak. Di Indonesia, dengan berlakunya UU pajak di daerah pengusaha asing tidak nyaman dengan pajak di indonesia setidaknya banyak yang perakit mobil pindah ke Vietnam philipina.
  12. Konsultan pajak
  13. Terhadap konsultan pajak diatur dalam UU tersendiri.
  14. Pentingnya otoritas, remunerasi
  15. Badan perpajakan harus diatur dalam KUP. Diatur dalam badan sehingga tidak bergantng pada kemenkeu.

Abdul Gafar

  1. PErlu disisipkan dalan UU KUP mengenai pelsporan apabila hak2 pembayar pajak tidak terpenuhi
  2. Mana hak2 daerah yang dikembalikan ke daerah.

 

  •  
  1. Sudah ada kontra prestasi langsung. Untuk pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok yang diharuskan
  2. Hak daerah tetapi daerah belum siap.

 

Agenda III: Persiapan Kunker Pengawasan Undang-Undang Lembaga Keuangan dan Perbankan

  1. Tema kunjungan kerja: pengawasan terhadap lembaga keuangan.
  2. Silpa tahun 2014 cukup besar karena akhir tahun tidak boleh ada konsinyering. Keluar daerah ada 2 harusnya terkait pengawasan dan anggaran. Untuk masa sidang ini untuk legislasi dan pengawasan.
  3. Tanggal 4-7 februari
  4. Rapat kerja dengan menkeu dan BI diundur
  5. Kunker ke kantor OJK regional dan BI cabang
  6. RDP sebelum kunker dengan ahli perbankan daerah dan juga melibatkan mitra dalam kunker Rabu, 3 Feb 2015.

 

29 Januari 2015
Kembali
LIVE STREAM