x
RDPU KOMITE I DPD RI TENTANG PENGAWASAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

KESIMPULAN RDPU KOMITE I DPD RI DENGAN ARI DWIPAYANAN DAN YANDO ZAKARIA TENTANG PENGAWASAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

 

  1. Pasal 18b ayat (2) UUD 1945 tentang masyarakat hukum adat merupakan landasan filosofi dari UU Desa. Dimasyarakat adat dikenal dengan self local community yang melakukan fungsi-fungsi pemerintahan. Hal ini berbeda dengan UU 32 tentang pemerintahan daerah yang merupakan self goverment atau pemerintahan sendiri. Asas recognisi (pengakuan) merupakan dasar untuk memahami uu desa berbeda dengan uu pemerintahan daerah.
  2. Implikasi dari pengakuan terhadap masyarakat hukum adat:
    1. Pengakuan terhadap eksistensi organisasi dari susunan aslinya
    2. Pengakuan atas sistem nilai dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan bersama dalam susunan asli termasuk aturan yang mengatur sumber kehidupannya
    3. Pengakuan atas hak penguasaaan dan hak pertuanan atas ulayat
    4. Dikaitkan dengan pasal 18 dan pasal 18A, maka desa atau yang disebut dengan nama lainnya juga diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan nasional
  3. UU Desa memberikan semangat untuk melindungi desa, dengan memberikan ruang kepada desa untuk memutuskan jika suatu program pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan desa. Selain itu, dengan UU desa juga memberikan ruang bagi pemberdayaan desa dengan kemandirian ekonomni sekaligus mempertahankan keautentikan desa. Semangat UU Desa adalah untuk melakukan pemberdayaan desa dengan memperjelas kewenangan desa
  4. Ada tiga isu utama yang harus dipahami dalam melakukan pengawasan implementasi UU desa, yaitu:
    1. Adanya konflik agraria yang terus meningkat setiap tahun dimana sebagain besar menyangkut klaim tanah negara dengan klaim kesatuan masyarakat adat, diantaranya berkembang kearah kekerasan dan HAM
    2. Adanya 33.000 desa yang tata batasnya berkonflik dengan kawasan hutan negara berdasarkan data yang dikemukakan oleh Kementerian kehutanan (dahulu)
    3. Adanya 70-90 juta ha kawasan hutan adat yang menurut UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan termasuk kedalam kawasan hutan yang dilarang disentuh tanpa izin oleh Kementerian Kehutanan
  5. Ada beberapa hal yang menjadi dasar untuk melakukan pengawasan, yaitu:
    1.  Adanya gab yang luas antara UU dengan implementasi UUU itu sendiri
    2. UU Desa memberikan rel atau acuan untuk menjadi tolok ukur mengenai sejauhmana pelaksanaan UU desa dan untuk mengatasi sumbatan-sumbatan dalam pelaksanaannya
    3. Adanya alokasi dana yang akan menjadi salah satu wewenang desa. Menurut Pasal 72 UU Desa, keuangan desa yang terdiri dari 7 sumber yaitu: 1) penghasilan desa, 2) Dana desa, 3) Pajak dan retribusi, 4) Alokasi Dana Desa, 5) dana Hibah, 6) Dana yang bersumber dari pemerintah yang sifatnya sektoral baik dari pusat maupun daerah, dan 7) sumber pendapatan lain-lain.
  6. Selain itu, pengawasan juga dapat melihat persoalan: 1) masih belum jelasnya mengenai kementerian atau lembaga yang akan mengurusi desa, 2) pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh pemerintah, dan 3) Desa yang sudah ada sebelum UU desa diterbitkan
  7. Ketika akan melakukan pengawasan ada tiga hal yang harus dilakukan:
    1. Penentapan standar pedoman dan kriteria
    2. Kesiapan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan desa (khususnya peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten)
    3. Kesiapan desa dalam menjalankan UU Desa (Kapasitas aparatur pemerintahan desa termasuk tata kelola dan kelembagaan desa)

 

10 Februari 2015
Kembali
LIVE STREAM