x
DPD RI Gelar Sidang Paripurna Luar Biasa Penyampaian HAPSEM II/2014 dari BPK RI

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa dengan agenda Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014 di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, hari ini, Rabu, 8 April 2015.Sidang berlangsung pada pukul 14.00 WIB dan dipimpin oleh Ketua DPD RI, Irman Gusman bersama dengan Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad dan GKR. Hemas.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI Harry Azhar Azis menyampaikan hasil pemeriksaannya terhadap pengelolaan keuangan negara di kementerian/lembaga negara. Pada semester II 2014, BPK memeriksa 651 objek pemeriksaan, terdiri atas 135 objek pada pemerintah pusat, 479 objek pemerintah daerah dan BUMD, serta 37 objek BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, terdiri atas 73 objek pemeriksaan keuangan, 233 pemeriksaan kinerja, dan 345 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dari 651 objek pemeriksaan, BPK menemukan sebanyak 7.950 temuan pemeriksaan yang di dalamnya terdapat 7.789 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp40,55 triliun dan 2.482 masalah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Dari masalah ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 3.293 masalah berdampak pada pemulihan keuangan negara/daerah/perusahaan (atau berdampak finansial) senilai Rp14,74 triliun.

Masalah berdampak finansial tersebut terdiri atas masalah yang mengakibatkan kerugian Rp1,42 triliun, potensi kerugian Rp 3,77 triliun dan kekurangan penerimaan Rp9,55 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti masalah ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp461,11 miliar.

Secara umum, kualitas laporan keuangan pemerintah makin meningkat. Ini terlihat dari perolehan opini WTP yang makin banyak dari 44 entitas di tahun 2009 (57%) menjadi 64 entitas di tahun 2013 (74%). Adapun di pemerintah daerah, tahun 2009 LKPD yang memperoleh opini WTP sebanyak 15 entitas (3%) dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 156 (30%). "Meskipun sudah terjadi peningkatan opini WTP, namun pemerintah pusat dan daerah harus terus meningkatkan upayanya untuk bisa mencapai target RPJMN 2010-2014, yakni tahun  2014 opini WTP untuk LKKL ditargetkan 100% dan LKPD ditargetkan 60%,” jelas Harry Azhar Azis.

Pada umumnya, LKPD belum memperoleh opini WTP karena masih ada kelemahan-kelemahan, antara lain: persediaan tidak ditatausahakan dengan baik, tidak ada stock opname dan kartu persediaan; pengelolaan aset tetap masih lemah yaitu tidak diketahui keberadaannya, tidak ada bukti kepemilikan, dan tidak ada nilainya; penatausahaan kas masih lemah yaitu kas realisasi belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. "Sesungguhnya, efektivitas dari hasil pemeriksaan BPK akan tercapai jika laporan hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Salah satu pihak yang dapat mendorong efektivitas tindak lanjut tersebut adalah pengawasan yang intensif dari Pimpinan dan para Anggota DPD,” harap Harry Azhar.

Usai Ketua BPK menyampaikan laporannya, Irman Gusman meminta segenap Anggota DPD untuk menjadikannya sebagai catatan penting bahan pelaksanaan tugas di daerah. “Dengan laporan yang ada diharapkan setiap Anggota DPD dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK demi terwujudnya tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel,” harap Irman Gusman.

Di akhir Sidang Paripurna, Irman Gusman menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Semester II Tahun 2014 kepada Pimpinan Komite IV dan Badan Akuntabilitas Publik sebagai bahan pembahasan.

08 April 2015
Kembali
LIVE STREAM