x
Indonesia Diantara TPP dan RCEP

Indonesia Diantara TPP dan RCEP Oleh: Djasarmen Purba, SH. Anggota DPD RI Provinsi Kepulauan Riau Dalam pertemuan dengan Presiden AS Barack Obama (26/10/15) di Washington, presiden Jokowi di hadapan para wartawan, mengungkapkan keinginan Indonesia bergabung dalam Pakta Perdagangan Trans Pasifik, (Trans Pasific Partnership/TPP). Pernyataan tersebut ditegaskan kembali pada acara jamuan makan malam dengan kalangan bisnis dan pemangku kebijakan keesokan harinya.


Di dalam negeri, pernyataan presiden tersebut tentu menyentak publik, mengingat sejak beberapa tahun lalu, Indonesia selalu berusaha menghindar dari setiap lobby Amerika untuk mengajak bergabung dalam TPP, sebaliknya Indonesia justru cenderung mendekat ke RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang didorong oleh ASEAN dan enam Negara mitranya yaitu Australia, China, India, Jepang, Korea, dan Selandia Baru.

Alasan Penolakan

Ada sejumlah alasan, mengapa selama ini Indonesia cenderung enggan bergabung kedalam TPP, pertama; karena ekspor Indonesia ke sejumlah negara industri maju yang tergabung dalam TPP hanya mengandalkan sektor pertambangan dan energi, sebaliknya negara-negara TPP, lebih banyak mengekspor produk manufaktur ke Indonesia. Kondisi ini, jauh berbeda, jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lain yang memutuskan bergabung kedalam TPP, seperti Malaysia yang jumlah penduduknya hanya sekitar 25 juta ataupun Vietnam yang penduduknya hanya 50 juta. Perekonomian kedua negara tersebut memiliki ketergantungan terhadap ekspor mendekati 100% dari PDB-nya, sehingga keikutsertaan dalam TPP memberikan keuntungan, sedangkan kontribusi ekspor Indonesia terhadap PDB hanya sekitar 30%.

Alasan lainnya, karena TPP menerapkan perjanjian perdagangan yang komprehensif dan berstandar tinggi “comprehensive and high-standard” dengan melibatkan banyak negara. Sementara “high-standard” sendiri hanya mungkin dilakukan dalam perjanjian bilateral. Penerapan standar tinggi dalam TPP akan membawa efek ‘noodle bowl’ bagi Indonesia, yang dapat membuat Indonesia terjebak dalam kerumitan, akibat terlalu banyaknya terlibat perjanjian perdagangan bebas dengan aturan perdagangan yang berbeda-beda.

Yang tidak kalah penting lagi adalah komitmen Indonesia untuk menempatkan ASEAN sebagai pusat perjanjian dan key driver dalam setiap kebijakan kerjasama perdagangan luar negerinya, dalam rangka penguatan konsolidasi internal ASEAN dan pengembangan arsitektur kawasan. Karena itu dapat dipahami mengapa Indonesia cenderung mendekat ke RCEP ketimbang TPP.

TPP vs RCEP

Walaupun mengarah pada perjanjian perdagang bebas “berkualitas tinggi, modern, komprehensif dan saling menguntungkan”, namun RCEP memilih kesepakatan yang lebih fleksibel. Demikian maka tingkat kedalaman perjanjian yang disepakati pada RCEP agak berbeda dengan TPP, sehingga komitmen pada RCEP menjadi lebih mudah diakses oleh negara-negara berkembang.

Dengan derajat kedalaman perjanjian yang lebih mudah diakses oleh negara-negara berkembang. RCEP mengarah pada regionalisme terbuka, yakni terjadinya liberalisasi eksternal atau pengurangan hambatan pada impor dari negara-negara bukan anggota blok perdagangan, namun tingkat liberalisasi impor dari non anggota tidak setinggi bagi negara-negara anggota. Model regionalisme terbuka, memungkinan RCEP tidak hanya terbatas pada anggota-anggotanya, namun juga dapat diperluaskan dengan melibatkan negara non anggota. Sementara dalam pembahasan non tariff. RCEP hanya membahas 6 isu, sedang TPP membahas sekitar 20 isu.

Meskipun komitmen dalam RCEP tampak lebih rendah dibandingkan dengan TPP, namun kedua pakta perdagangn tersebut tetap tidak menguntungkan bagi Indonesia. Menurut perhitungan International Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS), Institute Pertanian Bogor, Indonesia bakal merugi hingga US$253 juta pertahun dari perdagangan barang jika bergabung dengan RCEP maupun TPP.

Dalam kaitan tersebut, ketimbang Indonesia dihadapkan dua pilihan sulit: RCEP atau TPP, akan lebih baik bila focus memperkuat kerjasama selatan-selatan.

Kerjasama Selatan-Selatan

Sejak mulanya kehadiran forum kerjasama selatan-selatan tidak bisa dilepaskan dari peran Indonesia sebagai pengagas Konferensi Asia-Afrika, pada 1955 di Bandung serta pendirian Gerakan Non Blok.

Indonesia merupakan pendiri Pusat Kerjasama Teknik Selatan-Selatan Gerakan Non Blok (NAM CSSTC) yang memberikan pelatihan teknik dan mengirimkan tenaga ahli kepada negara-negara selatan Pada periode tahun 2003 hingga 2007, Indonesia sudah menyelenggarakan program pelatihan untuk negara selatan di berbagai bidang yang dikuti 727 peserta dari 51 negara di Asia, Timur Tengah, Pasifik dan Afrika. Dan mengirimkan lebih dari 75 orang tenaga ahli ke Papua Nugini, Madagaskar, Nepal, Tanzania, Kamboja, Filipina dan Thailand serta beberapa negara lain.

Sementara itu ekspor Indonesia ke negara-negara selatan seperti Afghanistan, Papua New Guinea, Tanzania, Madagaskar, Fiji dan Zambia, terus meningkat dari tahun ke tahun yang didominasi komiditi pertanian (benih, pupuk, obat-obatan serta vaksin ternak), alat-alat pertanian (traktor, alat pengolah dan pengering). Peningkatan ekspor pertanian dan alat pertanian Indonesia ke negara-negara tersebut acapkali terjadi setelah mereka memperoleh manfaat dari pelatihan yang diberikan Indonesia.

Karena itu, ketimbang terlibat dalam RCEP dan TPP, akan lebih baik bila Indonesia menggeser kebijakan ekonomi luar negerinya ke wilayah yang tergabung dalam selatan-selatan, terutama ke negara-negara di kawasan Afrika sub sahara, Amerika Selatan dan Tengah. Nilai perdagangan Indonesia ke Negara-negara tersebut meskipun volume dan nilainya masih relatif kecil, namun menunjukan grafiknya justru terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara permintaan dari pasar ekspor tradisional Indonesia (Eropa, Jepang dan USA ) menurun tajam sejak krisis 2008.

Penguatan kerjasama selatan-selatan jauh lebih strategis dan menguntungkan bagi Indonesia, (baik secara ekonomi maupun politik) ketimbang dengan negara-negara utara, melalui TPP atau RCEP yang kadangkala hanya menempatkan Indonesia sebagai pelengkap belaka. Pada sisi lain, penguatan kerjasama selatan-selatan memungkinkan dunia terbagi dalam tiga kutub kekuatan baru, seperti pada masa perang dingin; Blok Barat, Blok Timur dan Non Blok. Konfigurasi global seperti ini memungkinkan negara-negara selatan meningkatkan berganing power-nya terhadap dua blok lain (TPP dan RCEP). ***

16 November 2015
Kembali
LIVE STREAM