x
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2016

NO.

JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG

DRAFT DAN RUU DISIAPKAN OLEH

 
 
  1.  

RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Jasa Konstruksi.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Penyandang Disabilitas.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

DPR

 
  1.  

RUU tentang Merek.

PEMERINTAH

 

  1.  

RUU tentang Paten.

PEMERINTAH

 

  1.  

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PEMERINTAH

 

  1.  

RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

PEMERINTAH

 

  1.  

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

PEMERINTAH

 

  1.  

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PEMERINTAH

 

  1.  

RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.

PEMERINTAH

 

  1.  

RUU tentang Wawasan Nusantara.

DPD

 

  1.  

RUU tentang Sistem Perbukuan.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Kebudayaan.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

PEMERINTAH

 

  1.  

RUU tentang Pertembakauan.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Pertanahan.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Arsitek. 

DPR

 

  1.  

RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia.

DPR

 

  1.  

RUU tentang  Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

PEMERINTAH

 

  1.  

RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum).

PEMERINTAH

 

  1.  

RUU tentang Jabatan Hakim.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).

DPR

 

  1.  

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Kebidanan.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Pengampunan Pajak.

PEMERINTAH

 

  1.  

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. 

PEMERINTAH

 

  1.  

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

PEMERINTAH

 

  1.  

RUU tentang Ekonomi Kreatif.

DPD

 

PENAMBAHAN RUU PRIORITAS TAHUN 2016

(Keputusan Rapat Paripurna DPR Tanggal 20 Juni 2016)

 
  1.  

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

DPR

 

  1.  

RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

DPR

 

  1.  

RUU tentang Perkelapasawitan

DPR

 

  1.  

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

DPR

 

  1.  

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

DPR

 

  1.  

RUU tentang Bea Materai

PEMERINTAH

 

  1.  

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

PEMERINTAH

 

  1.  

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

PEMERINTAH

 

  1.  

RUU tentang Narkotika dan Psikotropika

PEMERINTAH

 

  1.  

RUU tentang Kepalangmerahan

PEMERINTAH

 

31 Agustus 2016
Kembali
LIVE STREAM