x
KOMITE III DPD INISIASI REVISI UU GURU DAN DOSEN

Surabaya, 9 Juli 2018. Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya melakukan Seminar Uji Sahih Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (RUU Revisi UU Guru Dosen) di Graha Wiyata Kampus Untag Surabaya, Senin 9 Juli 2018. 

Revisi UU Guru dan Dosen diharapkan dapat menjawab revolusi industri 4.0 yang bercirikan industri menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data. Semua sudah ada di mana mana (internet of things/IoT) yang merambah berbagai bidang, termasuk pendidikan. 

Selain itu, “revisi UU Guru dan Dosen diharapkan mampu memfasilitasi perbaikan kompetensi, integritas, kreativitas, kesejahteraan guru dan dosen sehingga dapat menyiapkan peserta didik menghadapi revolusi industri 4.0”, kata Ketua Komite III Fahira Idris dalam sambutan seminar uji sahih tersebut. “Guru dan dosen wajib melek Iptek”, tegasnya. 

Fahira Idris menambahkan, “di dalam revisi UU Guru dan Dosen yang diajukan DPD, terdapat beberapa gagasan strategis seperti penegasan penghasilan guru dan dosen harus layak, kewajiban pemerintah pusat dan daerah memperkuat alokasi dana, kapasitas guru serta dosen berbasis teknologi informasi dan linearitas pendidikan program sarjana untuk guru”. 

Seminar Uji Sahih RUU Revisi UU Guru Dosen dihadiri oleh para senator berbagai provinsi yaitu Emilia Contessa (Jawa Timur), KH Syibli Sahabuddin (Sulawesi Barat), Rosty Uli Purba (Riau), KH Muslihuddin Abdurrasyid (Kalimantan Timur), HAM Iqbal Parewangi (Sulawesi Selatan), Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara), H Abdurrahman Bakar Bahmid (Gorontalo) dan Mervin Sadipun Komber (Papua Barat). 

Di dalam seminar yang menghadirkan narasumber Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah (Tim Ahli DPD Revisi UU Guru dan Dosen), Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VII, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Umum PGRI Jawa Timur dan Dipo Wahjoeno (Dosen FH Untag) serta diikuti oleh para guru dan dosen di Jawa Timur berlangsung sangat dinamis. 

Terdapat aspirasi agar Revisi UU Guru dan Dosen dapat menjadi pintu masuk penyelesaian masalah. Seperti pemberian kewenangan daerah memberikan tunjangan bagi Guru Tidak Tetap (GTT), ketentuan penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, pengaturan soal pengangkatan guru honorer, pola distribusi guru khususnya di wilayah terpencil, peningkatan remunerasi guru dan dosen serta dorongan agar setiap guru dan dosen wajib terlibat di organisasi profesi. Selain itu, peserta seminar menghendaki adanya proteksi bagi guru dari urusan politik praktis melalui ketentuan larangan terlibat organisasi masyarakat dan partai politik. Dengan begitu guru fokus dalam membina anak bangsa.

LAMPIRAN
  • 10 Juli 2018
    Kembali
    LIVE STREAM