x
HIMPUNAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

HIMPUNAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode keanggotaan tahun 2009-2014 telah mengakhiri masa tugas konstitusionalnya sebagai lembaga Perwakilan Daerah pada tanggal 1 Oktober 2014.

Sesuai dengan UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD RI dan DPRD, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas dan kewenangan utama untuk menyusun, mengajukan dan ikut membahas bersama DPR RI dan Pemerintah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Selain itu DPD RI juga mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan kepada DPR RI atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama serta memberikan pertimbangan dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Disamping itu DPD RI juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan daerah, berbagai hasil kerja DPD RI periode keanggotaan 2009-2014 pada tahun terakhir disusun Buku Himpunan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pada akhir keanggotaan tersebut DPD RI telah menghasilkan sebanyak 74 keputusan yang telah disampaikan kepada DPR RI dan Pemerintah untuk ditindaklanjuti. Keputusan yang dihasilkan terdiri dari :
1. Usul DPD RI untuk Program Legislasi Nasional : 1 Keputusan
2. Usul RUU yang berasal dari DPD RI : 9 Keputusan
3. Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU : 35 Keputusan
4. Pertimbangan DPD RI terhadap RUU : 2 Keputusan
5. Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU : 20 Keputusan
6. Pertimbangan DPD RI yang berkaitan dengan APBN : 6 Keputusan
7. Rekomendasi DPD RI : 1 Keputusan

Diharapkan Buku Himpunan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

Terimakasih

Jakarta, Desember 2015

SEKRETARIS JENDERAL


Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO
NIP.195711251983031001

 

 

untuk file lampiran dapat diunduh pada tautan berikut ini

01 Maret 2016
Kembali
LIVE STREAM