Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
DPD RI: Pemerintah Perlu Siapkan Blue Print Alokasi Dana Desa

Jakarta, (5/6) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Pemerintah harus menyiapkan cetak biru (blue print) arah pembangunan desa jangka pendek, menengah, dan panjang berikut indikator kesuksesan yang jelas dan terukur.
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Institut for Research and Empowerment (IRE) dan Harian Umum Kompas mengadakan acara diskusi panel pada hari Jumat, 5 Juni 2015 dengan tema “Mengawal Dana Desa” menghadirkan Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, Suprayoga Hadi MSP (Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Desa PDTT), Ahmad Muqowam (Ketua Komite I DPD RI dan Mantan Ketua Pansus UU Desa), Yeni Sucipto (Koordinator Seknas FITRA), Wahyudi (Kepala Desa Panggungharjo Bantul), Arie Sujito (Koordinator Advokasi UU Desa IRE) dan Tri Agung Kristanto (Wartawan/ Redaktur SKH Kompas).
“Keberadaan Undang-Undang (UU) Desa hendaknya terus dijaga momentumnya serta dikawal pelaksanaannya sehingga tujuan penguatan otonomi asli desa dapat diwujudkan secara sistematis, terencana, dan terukur.” Ungkap Farouk Muhammad dalam keterangan persnya hari Jumat (5/6/15)
Farouk menambahkan, implementasi pembangunan desa harus jelas dijabarkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, yang antara lain harus mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, termasuk dalam mengelola keamanan dan ketertiban sebagaimana tertuang dalam sejumlah pasal di dalam UU.
“Kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana desa menjadi hal yang sangat strategis ke depan.Jangan sampai dana desa yang seharusnya menjadi “berkah” berubah menjadi “bencana” akibat salah urus dan berbagaipenyimpangan (korupsi). Oleh karena itu, kesiapan administrasi dan sumberdaya pengelolaan keuangan desa menjadi mutlak. Pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas harus dilakukan berkesinambungan, sistematis, dan terarah.” Tegasnya.
Bagi pemerintah, momentum UU Desa harus dikelola serius, jangan terlena soal keuangan semata sehingga menjadi pragmatis. Pemerintah harus menyiapkan cetak biru (blue print) arah pembangunan desa jangka pendek, menengah, dan panjang berikut indicator kesuksesan yang jelas dan terukur.
Guru Besar UI ini mengingatkan, keberpihakan anggaran untuk desa sebagaimana disebutkan, baik yang berasal dari pusat maupun daerah, haruslah menjadi stimulus bagi Pemerintah Desa untuk bisa menghasilkan pendapatan sendiri. Apalagi, UU juga telah memberikan ruang bagi Desa nantinya untuk mendapatkan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang merupakan hasil usaha yang dilakukan di desa.
Dalam kesempatan yang sama, Arie Sujito dari IRE memberikan pandangan bahwa hiruk pikuk perbincangan dana desa dengan sendirinya telah mengecoh public, bahkan mendangkalkan pemahaman filosofi dan subtansi UU Desa. Uang masuk ke desa tidak sekedar dana desa, karena itu lokus perhatian public mesti ditarik pula ke dana-dana transfer dari kabupaten.
Arie menjelaskan, besaran Alokasi dana desa (ADD) saja misalnya, berdasarkan data yang dikumpulkan IRE (2014), angkanya jauh melebihi dana desa di tahun 2015 ini. Kabupaten Sleman DIY tahun ini mengirim ADD kurang lebih 1,2 milyar per desa. Kabupaten Gunungkidul menetapkan ADD tahun 2015 sebesar  kurang lebih Rp 650 juta per desa. Besaran angka ADD tersebut belum ditambah bagi hasil pajak dan retribusi, serta bantuan keuangan.
“Data ini menunjukkan fakta menarik bahwa dana transfer dari APBD kabupaten besarannya jauh lebih besar dari APBN.”pungkasnya.

LAMPIRAN
  • 05 Juni 2015
    Kembali
    LIVE STREAM