x
RAPAT KERJA GABUNGAN KOMITE IV DAN KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA OTORITAS JASA KEUANGAN (II)

NOTULEN                                                           

RAPAT KERJA GABUNGAN

KOMITE IV DAN KOMITE II

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

1.    Hari/tanggal

:

Rabu, 3 Desember 2014

2.    Pukul

:

16.00-18.00 WIB

3.    Tempat

:

Ruang rapat lantai 3 Gedung B DPD RI

4.    Pimpinan Rapat

:

Bapak Dr. H. Ajiep Padindang, SE., MM (Wakil Ketua Komite IV)

      5.  Acara

:

Rapat Kerja gabungan Komite IV dan Komite II dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan;

1.    Pembahasan Rancangan RPJM Nasional 2015-2019 dalam kerangka RPJP Nasional 2005-2025;

2.    Pembahasan Pengawasan Undang-Undang Perpajakan.

  1.  Pembukaan

Pimpinan Komite IV, Bapak Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M. membuka Rapat Kerja gabungan Komite IV dan Komite II pada pukul 16.30 WIB.

 

  1. Hal-Hal yang Berkembang

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

  1. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK menjadi otoritas lembaga yang sangat penting sebagai lembaga nengara yang independent
  2. OJK muncul karena merespon krisis ekonomi yang terjadi.
  3. OJK tidak bisa kerja sendiri. Asset keuangan yang dikelola lembaga keuangan yang diawasi OJK  Rp. 11.000 Triliun terdiri dari asset perbankan, nilai pasar modal, dan asset lembaga yang masuk dalam industri non bank.
  4. Apa yg bisa dilakukan oleh OJK untuk  mendukung pemerintah dalam pembangunann ekonomi, ada beberapa isu yang diamati dan harus direspon, aktifitas lembaga keuangan yang ada di daerah yaitu:
  • terkait dengan dukungan kepada program-program pembangunan ekonomi, pembangunan proyek infrastruktur. Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, pemerintah memerlukan kira-kira sebesar Rp. 5.000 Triliun, tentunya tidak mungkin dana ini dapat disediakan oleh sektor perbankan. Salah satu alternatif adalah disediakan dari sektor pasar modal. Jika kita ingin membiayai pembangunan jangka panjang dibutuhkan dari sektor lainnya, dikenal dengan istilah pendalaman pasar modal.
  • Memberdayakan pemda pelaku ekonomi di daerah untuk membiayai infrastruktur didaerah.
  • OJK tidak hanya menjadikan sektor perekonomian menjadi lebih baik dalam hal efisiensi sektor keuangan menjadi lebih baik tetapi juga harus bisa mendukung perkembangan sektor rill. Mengembangkan sektor jasa keuanagn untuk mendukung sektor rill.
  • Bagaimana bisa memberdayakan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk menopang kesejahteraanya.
  1. Pengaruh investor asing itu sangat terasa di pasar modal karena investor asing menguasai 60% saham emiten yang tercatat di BEI,
  2. Pasar modal tidak hanya pasar modal menjadi akses pembiayaan jangka panjAng tetapi juga memberikan peran yang lebih besar kepada investor-investor.
  3. Layanan keuangan mikro yang lain, juga sedang mengembangkan asuransi mikro.
  4. Meningkatkan layanan kepada nasabah keuangan, mencegah penipuan-penipuan di sektor keuangan.
  5. Fiskal defisit karena defisitnya keseimbangan primer dan defisit anggaran. Defisit keseimbangan primer artinya pemerintah untuk membayar bunga hutang harus membuat hutang baru. Defisit anggaran itu sudah memperhitungkan yang lain-lain, subsidi dan lain sebagainya.
  6. Untuk membiayai defisit APBN sudah lebih 100 % dibiayai dari hutang.
  7. Jika subsidi tidak dikurangi maka hutang kita akan semakin besar.

 

Komite IV

  1. Peran OJK, bank pusat yang ada kantor cabangnya di daerah ataupun lembaga keuangan lainnya yang ada di daerah, apa peran OJK dalam mendorong iklim perekonomian daerah. Apakah ada dorongan dari OJK dari pusat untuk meningkatkan investasi di daerah?
  2. Bagaimana prognosis tentang pembiayaan selama 5 tahun kedepan?
  3. Bagaimana dukungan OJK dalam hal masyarakat untuk mengupgrade skillnya?
  4. Bagaimana cara mendapatkan modal?
  5. Apa saja temuan OJK berkaitan dengan fungsi pengawasan OJK?
  6. Pinjaman investasi pemerintah (PIP), mengapa Menteri Keuangan bisa mendapatkan PIP?
  7. Obligasi daerah tidak akan terwujud selama regulasinya tidak dibenahi.

 

Komite II

  1. Kebutuhan infrastruktur didaerah terkendala pada persoalan pendanaan, PAD, dan APBD. Obligasi utang daerah apakah memungkinkan adanya pasal-pasal khusus mekanisme yang dapat dijadikan jaminan?
  2. Pergantian direksi BPD apakah OJK terlibat dalam persolan pergantian dimaksud?
  3. Apakah OJK bisa memilki rekomendasi dalam peningkatan usaha-usaha peningkatan kredit.
  4. Fungsi OJK, ada kasus penjualan sekuritas tanpa seijin pemilik. Kasus dengan MNSX, dan cenderung berat dana mediasinya. Dimana fungsi OJKdalam kasus tersebut?
  5. Dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN 2016, dari aspek masyarakat ekonomi ASEAN ini, terkait dengan poleksosbudhankam. Perawat, dokter, akuntasni, dll, tetapi tidak ada treatment khusus terhadap keahlian ini. Sehingga kita tidak memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi ini. Apa treatment OJK dalam jasa yang 7 ini, sangat fundamental.
  6. Menyarankan dari pertemuan ini, membiayai adanya obligasi daerah, kerjasama DPD–OJK diskusi mengundang pemerintah daerah, sehingga obligasi ini bisa cepat dikembangkan.
  7. Apakah OJK juga  menangani masalah internal perbankan, sejauh mana keterlibatan OJK dalam hal ini?
  8. Kunjungan presiden Jokowi ke Gunung Sinabung, bagaimana caranya supaya perbankan daerah dapat memutarkan uangnya tidak di bawa ke Jakarta.
  9. Reses, agenda pertemuan dengan OJK di daerah.

 

Tanggapan Otoritas Jasa Keuangan

  1. Otoritas Jasa Keuangan bukan tumpuan investasi di daerah, OJK bisa membuat aturan-aturan yang menyebabkan para pelaku industri di daerah bisa mengeluarkan produk-produk keuangan  yang bisa diakses oleh masyarakat ekonomi lemah, bisa mendorong peranann LKM, DPR. Pada saat yang sama kita juga harus melakukan edukasi kepada masyarakat. Secara aktif dan proaktif, secara massif dan terencana.
  2. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai banyak program, diantaranya OJK bisa memberikan fasilitas berupa pembiayaan student loan, program regional champion.
  3. Untuk menjadi dewan komisaris ada aturan-aturan untuk menilai layak tidak seseorang untuk menjadi komisaris.
  4. Contoh temuan ada banyak.  Beda pengawasan Bank sebelum dan sesudah ada OJK, sekarang sudah lebih lengkap, tidak hanya complain, tetapi juga di telaah resiko pasar, dan keuangannya. Banyak bank-bank besar mempunyai anak-anak bank bisnis pasar modal, dan bisnis-bisnis non perbankan. Temuan ada banyak menyangkut moral hazard, dsb.
  5. Ada beberapa produk asuransi diantaranya asuransi  pertanian, nelayan dsb. Premi itu suatu harga sudah diatur mekanisme pasar.
  6. Pengaturan perputaran keuangan di daerah, OJK tidak bisa memutuskan. Jika di daerah membutuhkan kegiatan ekonomi yang baru dan baik untuk perkembangan perekonomian daerah perlu kita dukung.  Perlu duduk bersama pemerintah, OJK, DPD, dan pihak terkait.
  7. Otoritas Jasa Keuangan tidak akan berpihak kepada perusahan sekuritas. Kemungikinan kasusnya belum sampai kepada OJK. Seperti kasus bank global dan century pengawas bank dulu tidak bisa masuk untuk memeriksa, sekarang sudah bisa. Pengawasan bank sudah bisa masuk, sehinga kasus-kasus yang ada bisa diselesaikan.
  8. Baru dirintis aturan perumahan-perumahan rakyat akan tumbuh sangat pesat.
  9. OJK memiliki pelayanan konsumen di nomor 1500565 jika memiliki permasalahan terhadap pelaku keuangan.
  10. Sudah dilakukan sosialisai ke daerah-daerah bersama kemenkeu, terkait obligasi daerah.
  11. Pasar primer perbankan belum siap menyalurkan pinjaman penyaluran KPR.
  12. OJK membantu program pemerintah melalui menko perekonomian, perlu pemahaman antara Gubernur dan DPRD, filosofi perusahaan pinjaman, menurunkan penganguran, meningkatkan PAD.
  13. Bank-bank dapat bekerjasama dengan agen-agen yang alokasinya didaerah-daerah yang tidak ada kantor-kantor, produk bank berupa tabungan basic saving account, tidak ada biaya bulanan, dan tidak ada batas minimum, dan tidak ada biaya pembukaan saldo awal, transaksi penarikan akan dikenakan biaya. Maksimum transaksi selama 5 bulan hanya Rp. 5.000.000,-. Tabungan regular setelah saldo mencapai Rp. 20.000.000,-.  Agen berlokasi ditempat pemukiman masyarakat.
  14. Proses edukasi, wewenang yang dimiliki OJK dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah edukasi dan sosialisasi, pencegahan, serta pembelaan hukum jika diperlukan.
  15. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan disektor jasa keuangan yang terintegrasi.

 

  1. Simpulan

(terlampir)

 

  1. Penutup

 Rapat ditutup pada pukul 18.00 WIB.

03 Desember 2014
Kembali
LIVE STREAM