x
DPD Lakukan Pengawasan UU Minerba di Kolaka

KENDARI -- Komite II DPD RI melakukan pengawasan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral. Pengawasan tersebut merupakan tugas dan fungsi Pasal 248 ayat 1 huruf a UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
 
"Kunjungan kerja kali ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPD. Hal ini terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dimana subjek pengawasan dalam hal ini adalah UU No. 4 Tahun 2009," ucap Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba saat mengunjungi PT. Antam di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Senin (13/2).
 
Ia menambahkan tinjauan lapangan ini dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung. Terkait dengan hal-hal  yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya, serta kebijakan-kebijakan yang perlu diatur lebih lanjut baik dalam perturan pemerintah maupu peraturan menteri. "Oleh karena itu, kami sangat berharap adanya masukan-masukan yang sangat diperlukan bagi perbaikan kebijakan Pemerintah di sektor pertambangan mineral dan batubara," cetus senator asal Sumatera Utara itu.
 
Ia menilai perkembangan usaha pertambangan di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dengan begitu perkembangan usaha pertambangan tersebut, akan diiringi dengan laju peningkatan ekonomi daerah setempat. "Usaha pertambangan diharapkan membawa keuntungan bagi daerah," kata Parlindungan.
 
Sayangnya, lanjut Parlindungan, usaha pertambangan yang terjadi justru sebaliknya. Kegiatan pertambangan kurang atau bahkan belum memberikan keuntungan yang signifikan terhadap daerah setempat.
 
"Khususnya dalam memberikan konstribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat. Belum lagi dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan seperti polusi udara, air, tanah, serta bencana banjir dan longsor," ujar Parlindungan.
 
Selain itu, Komite II juga menyoroti persoalan lain yaitu adanya tumpang tindih yang menyangkut kewenangan perizinan pertambangan. Dalam UU No 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa WUP dan IUP dapat diberikan dan ditetapkan oleh bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya. 
 
Disisi lain, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak lagi memberikan kewenangan kepada bupati/walikota dalam menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) serta memberikan izin usaha pertambangan (IUP). Kewenangan itu hanya dimiliki oleh Gubernur. "Ini salah satu persoalan adanya tumpang tindih kewenangan di perizinan tambang," terang Parlindungan.
 
Sementara itu, Direktur Operasi PT. Antam Agus Zamzam mengatakan mendukung adanya UU No. 4 Tahun 2009. Saat ini Antam merupakan perusahaan pertama yang mendukung hilirisasi. "Pada intimnya kami mendukung UU tersebut," ujar dia.
 
Di satu sisi, dirinya justru mengalami kendala dalam sumber daya manusia. Selain itu, ia juga telah melaporkan permasalahan ini kepasa kementerian terkait. "Dengan SDM yang memadai, maka bagaiman biji nikel kadar rendah bisa dijual. Mudah-mudahan ini bisa menjadi usulan dan solusi bagi kepentingan negara," harap Agus. (Fan)

13 Februari 2017
Kembali
LIVE STREAM