x
Pengawasan Penataan Ruang Adalah Kegiatan Terlemah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Di antara keempatnya, pengawasan yang terlemah karena merupakan upaya pemastian penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Semestinya, pengawasan penataan ruang merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

“Aspek pengawasan yang paling lemah karena menyangkut meta atau beyond perencanaan tata ruang, complicated. Kegiatannya harus tanggung jawab semua stakeholders,” Direktur Perkotaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Dadang Rukmana SH CES DEA mengakuinya dalam expert meeting Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/5/2015). Narasumber lainnya adalah Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Ir Bernardus Rahardja Djonoputro yang juga Managing Director PT Nusantara Infrastructure Tbk. Acara yang membahas pengawasan atas pelaksanaan UU 26/2007 itu dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowan (senator asal Jawa Tengah).

Dadang menjabarkan keempat kegiatan penataan ruang tersebut: pengaturan adalah upaya pembentukan peraturan perundang-undangan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; pembinaan adalah upaya peningkatan kinerja penataan ruang, pelaksanaan adalah upaya pencapaian tujuan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang; sedangkan pengawasan adalah upaya pemastian penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dia menyambung, UU Penataan Ruang mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 33 ayat (3) mengenai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sehingga wajib diacu seluruh pemangku kepentingan. “Tantangannya adalah amanat UU ini belum sepenuhnya kita laksanakan, selesaikan.”

“Anak kandung” UU Penataan Ruang

UU Penataan Ruang mengamanatkan pengelolaan ruang laut yang diatur dengan undang-undang. Capaiannya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang direvisi menjadi UU 1/2014. UU ini juga mengamanatkan pelindungan kawasan lahan abadi pertanian pangan yang diatur dengan undang-undang. Capaiannya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. “Jadi, dua UU ini anak kandung UU Penataan Ruang. Tapi, substansi atau materilnya kerap dipertentangkan dengan ketentuan zonasi dalam rencana tata ruang yang payungnya UU Penataan Ruang,” Dadang menegaskan.

Mengapa? Dia menjelaskan. Substansi UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terluar yang mengatur zonasi laut seringkali dipertentangkan dengan ketentuan zonasi dalam rencana tata ruang. UU ini sejatinya turunan rencana tata ruang, yaitu pengelolaan ruang laut. Aneh, jika UU ini juga mengatur zonasi laut karena UU Penataan Ruang hanya mengamanatkan pengelolaan ruang laut.

“Kurang pas. Nggak usah ada zonasi sendiri (UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terluar). Cukup diingatkan bahwa rencana tata ruang juga harus mengatur zonasi laut. Jangan bikin aturan baru, sehingga seolah-olah terjadi konflik aturan. Padahal, sesungguhnya tidak terjadi konflik aturan.” Namun, Dadang melanjutkan, pemerintah menyadari bahwa rencana tata ruang belum mengatur ruang laut karena antara lain keterbatasan pengetahuan.

Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah menyelenggarakan penataan ruang. Makanya, UU Penataan Ruang memandatkan kepada kepala daerah untuk menata wilayah administrasinya. “Gubernur dan bupati/walikota di daerah yang sebagian wilayahnya adalah laut membuat rencana tata ruang, termasuk laut. Tapi sejauh ini, kami mencek rencana tata ruang kabupaten/kota, lautnya relatif belum tersentuh. Sehingga, ‘wajar’ (dalam tanda petik) jika Kementerian Kelautan dan Perikanan memikirkan zonasinya.”

Berikutnya, UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga seringkali dipertentangkan dengan ketentuan zonasi dalam rencana tata ruang. “UU Penataan Ruang mengamanatkan, untuk mengamankan ketahanan pangan maka perlu pelindungan kawasan lahan abadi pertanian pangan yang payungnya undang-undang.”

Sayangnya, penataan ruang kawasan perdesaan yang diarahkan untuk pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan demi ketahanan pangan tersebut terkendala saat ini, karena kita belum sepenuhnya mengidentifikasi lokasi dan luas lahannya. Data pemerintah daerah (Dinas Pertanian) dan pemerintah pusat (Kementerian Pertanian) yang belum sama menyebabkan kita tidak memiliki data lokasi dan luas lahan pertanian pangan untuk ditetapkan, dipastikan, dan diakomodir dalam rencana tata ruang.”

“Di mana dan berapa? Masalahnya adalah data. Penyakit republik kita ini adalah data. Data yang dikeluarkan daerah maupun pusat (Kementerian Pertanian) belum sama. Inilah pe-er kita bagaimana mendudukkan supaya data lahan pertanian pangan ditetapkan, dipastikan, dan diakomodir dalam rencana tata ruang. Seolah-olah dikonflikkan bahwa rencana tata ruang tidak memenuhi kaidah menyediakan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Bagaimana bisa? Kan UU ini diamanakan UU Penataan Ruang. Semestinya satu jalan.”

Untuk aspek pengaturan ini, UU Penataan Ruang juga mengamanatkan pokok-pokok aturan yang diatur lebih lanjut dengan aturan di bawah undang undang seperti rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi yang harus diselesaikan dalam 2 tahun, dan RTRW kabupaten/kota yang harus diselesaikan dalam 3 tahun sejak UU ini diberlakukan. Aspek pengaturan rencana tata ruang yang rumit di antaranya adalah rencana tata ruang kawasan strategis. “Karena rencana tata ruang makin rinci, makin susah kita menyusunnya. Datanya makin rinci. Tapi on going process.”  

Dalam kesempatan tersebut, Dadang juga menjelaskan perkembangan kelembagaan penataan ruang yang mengeluarkan kebijakan penataan ruang nasional. Dulu, sebelum pembentukan Kabinet Kerja, dapurnya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kini, setelah pembentukan Kabinet Kerja, kebijakan penataan ruang nasional menjadi fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) – nomenklatur yang baru -- mengembangkan satu unit organisasi guna memastikan rencana tata ruang dilaksanakan di lingkungan sendiri. “Tanggung jawab mengawal aspek pengaturan yang diamanatkan UU beralih ke Kementerian ATR/BPN. Kami tetap support.

29 Mei 2015
Kembali
LIVE STREAM