Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
Komite II DPD RI Dorong Pemerintah untuk Tingkatkan Kembali Penerbangan Kapal Perintis

Komite II DPD RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan kembali penerbangan kapal perintis. Hal ini disampaikan oleh pimpinan Komite II Parlindungan Purba dan Denty Eka Pratiwi anggota dari Jawa Tengah dalam Konfrensi Pers (1/7) mengenai Jatuhnya pesawat Hercules milik TNI AU yang terjadi pada hari Jumat 30 Juni 2015 lalu. Komite II yang membidangani masalah perhubungan melihat bahwa khusus angkutan militer tidak masuk cover Undang-Undang Penerbangan yang ada di Undang-Undang no 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Penerbangan pesawat Hercules ini merupakan tanggung jawab sendiri dari pihak kemiliteran khususnya kemiliteran udara yang mempunyai sistem tersendiri, untuk melakukan penerbangan pesawat tersebut harus mendapatkan izin dari komandan masing-masing jadi pesawat Hercules ini bukan untuk dimanfaatkan oleh komersial. Mengingat ucapan KASAU (Kepala Satuan Angkatan Udara) yang mengatakan bahwa penumpang yang berada di dalam pesawat tersebut adalah keluarga militer dan kami dari pihak KASAU dapat memahami karena alasan untuk melaksanakan tugas ke natuna.

Diharapkan pemerintah dapat kembali meningkatkan kapal penerbangan perintis mengingat anggaran pemerintah untuk penerbangan perintis telah berkurang. Hal ini disampaikan oleh Parlindungan Purba “Ini merupakan momentum kepada pemerintah supaya meningkatkan kembali kapal penerbangan perintis karena  dari batam ke natuna tersebut sangat terbatas masyarakat dari sumatera utara, ke batan, ke natuna pesawat Hercules ini sangat membantu bagi merekea dan ini merupakan hal yang perlu dikembangkan kembali, karena akhir-akhir ini anggaran pemerintah untuk mengadakan penerbangan perintis sudah semakin kurang”

Pesawat perintis ini perlu dipikirkan,  Komite II ini akan mengusulkan subsidi bagi pesawat perintis tetapi, jadi kita meminta agar menanggungnya secara bersama-sama. Untuk penambahan pesawat perintis bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi ada dana dari pusat dan dari kabupaten kota sehingga dapat membantu masyarakat tersebut hal ini mengingat perhatian dari kabupaten kota dan pemda kurang.

Audit alutsista khususnya yg terkait dengan angkutan penerbangan harus dilakukan, karena pesawat tersebut sudah terlapau tua sekali, karena pahaman masyarakat sekitar seharusnya angkutan udara militer harus lebih canggih dan lebih baik dari angkutan biasa dan khusus di angkutan militer yang menyangkut manusia sebaiknya perlu dipikirka ada asuransinya karena ini sangat membantu oenumpang yang ikut di dalamnya. Tentunya angkatan udara mempunyai system tersendiri. Jadi kami meminta yang akan datang regulasi perlu diperbaiki supaya  juga penanganan ke angkutannya sama seperti  sipil tetapi penggunaannya khusus untuk militer.

DPD RI berharap Kementrian Perhubungan juga ikut untuk membantu dalam hal tersebut, SOP dalam komunikasi antara bandara setiap penerbangan sudah ada jadi kemungkinan ini dari pesawatnya yg sudah usia sama seperti pesawat komersil yang ada batas penggunaan pesawat selain itu dari sisi  faktor maintance sangat berpengaruh. Pengangkutan militer dan polisi haruslah yang aman dari kemungkinan kecelakaan. Khusus untuk militer kami sangat membutuhkan tentara terbaik yang kami dengar berada di dalam pesawat tersebut dan menjadi korban.

Akan banyak pemikiran untuk menata kembali ketentuan penerbangan udara baik militer dan milik komersil. Komite II dan DPD RI akan mendorong dan mengawasi sampai evakuasi agar tidak terulang kembali. DPD RI perlu mendorong  pemerintah untuk memperhatikan lintas udara kita, bahwa lintas udara kita melawati daratan yang padat penduduknya terutama di daerah bandara yang sudah mulai banyak perumahan. Penerbangan perintis banyak  daerah yang membutuhkan dalam hal ini DPD RI perlu mendorong mekanisme oleh pemerintah daerah utamanya pembebasan lahan untuk dapat menyediakan lapangan terbang yang memadai. (Adl)

01 Juli 2015
Kembali
LIVE STREAM