x
KESEPAKATAN RAPAT KERJA KOMITE III KEMENTERIAN PPPA

KESIMPULAN DAN KESEPAKATAN RAPAT KERJA
KOMITE III DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, Rabu 15 Juni 2016
-------------------  

Setelah mendengar pemaparan dan melakukan dialog serta tanya jawab secara intensif antara Anggota Komite III DPD RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Komite III DPD RI memberikan apresiasi atas kebijakan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual, khususnya pada perempuan dan anak. Disamping itu, Komite III mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar  melakukan hal-hal sebagai berikut:
1.    Mengimplementasikan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2016 - 2020 secara konsisten dan menyeluruh pada enam area intervensi yaitu: (a) legislasi dan penerapan kebijakan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; (b) mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima kekerasan; (c) intervensi pengasuhan yang mendukung relasi aman dan penuh kasih sayang antara orang tua dengan anaknya; (d) meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan; (e) layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas bagi korban, pelaku dan anak dalam resiko; dan (f) peningkatan data dan bukti situasi kekerasan terhadap anak.
2.    Membangun sistem dan kelembagaan sebagai sarana respon/tanggap cepat yang komprehensif untuk menanggulangi kejahatan kekerasan seksual dengan didukung ketersediaan aparat pelaksana di lapangan serta membangun koordinasi yang sinergis dengan Kepolisian dan Peradilan.
3.    Melakukan evaluasi dan identifikasi berkesinambungan atas efektivitas kebijakan, program dan penanganan serta pencegahan kekerasan seksual selama ini untuk merespon kecenderungan peningkatan kasus kejahatan kekerasan seksual.
4.    Melakukan sosialisasi pemahaman dan kampanye agar peran perempuan di dalam keluarga dapat mendukung ketahanan keluarga bagi tumbuh kembangnya anak berkarakter sehingga dapat mencegah kejahatan kekerasan seksual.
5.    Memastikan peningkatan efektivitas kerjasama, koordinasi dan sinergitas antar kementerian, lembaga di pusat dan daerah serta pemangku kepentingan, termasuk perangkat organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lembaga adat untuk melakukan: (a) pencegahan pornografi dan pornoaksi terhadap anak (diantaranya melalui pemblokiran situs porno); (b) penegakan aturan larangan merokok dan minuman keras bagi anak (c) sosialisasi pemahaman masyarakat, keluarga dan anak dalam pencegahan kekerasan seksual termasuk bagi penyandang disabilitas; (e) pengembangan model Sekolah Ramah Anak serta (f) fasilitasi pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), peningkatan P2TP2A, Satgas PPA dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.

Komite III DPD RI bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI mendukung untuk ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjadi Undang-Undang.

Komite III DPD RI mendukung program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk mengatasi praktik kejahatan kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan dan anak.Disamping itu, Komite III DPD RI sebagai representasi daerah akan turut mendorong Pemerintah Daerah agar berpartisipasi dan terlibat untuk mengatasi kejahatan kekerasan seksual.

15 Juni 2016
Kembali
LIVE STREAM