x
DPD Meminta Keseriusan Pemerintah Dalam Memperhatikan Permasalahan Daerah

Rapat Kerja Komite I DPD dengan Kemendagri membahas Pilkada Serentak 2017, Moratorium DOB, hingga permasalahan batas wilayah. Senayan Jakarta, Rabu (8/6).

Ketua Komite I Akhmad Muqowam  meminta keseriusan Pemerintah dalam mempercepat proses DOB dengan terbitnya PP Penataan Daerah dan Desertada. Pemerintah juga harus segera menyelesaikan permasalah batas wilayah.

“Saya kira sudah jelas permasalahannya, yaitu segera terbitnya 2 PP itu, sehingga daerah percepatan pembangunan segera tercapai,” tukasnya.

Lanjutnya, Akhmad juga mengharapkan Mendagri segera menyelesaikan permasalahan batas wilayah yang ada di seluruh Indonesia karena dapat menghambat pembangunan di daerah.

“Ada sekitar 944 segmen persinggungan batas wilayah yang ada di laporan kami dan harus diselesaikan oleh pemerintah, di daerah sudah berlarut-larut sampai sekarang tidak selesai,” ujar Senator Jawa Tengah tersebut.

Pada kesempatan ini, Mendagri Tjahyo Kumolo memberikan penjelasan bahwa 2 RPP yang dimaksud, yaitu RPP Penataan Daerah dan Desertada sudah hampir rampung.

“2 PP tersebut sudah hampir 95% dan sekarang posisinya berada di Kemenkumham untuk harmonisasi dan segera difinalkan, dan untuk masalah perbatasan kami menargetkan tahun 2016 ini bisa rampung,” terang Tjahyo Kumolo.

Menurut Mendagri, Pemerintah sudah siap dalam menghadapi Pilkada Serentak 2017 nanti, baik dari segi peraturan anggaran dan pelaksanaan. Kemudian mengenai moratorium DOB pemerintah memberikan penjelasan bahwa bentuknya adalah daerah persiapan mulai dari 2016-2019, dan pada tahun 2019 akan dibahas kembali.

Senator Papua Yanes Murib melancarkan protes kepada Mendagri mengenai permasalahan DOB tersebut karena moratorium tersebut dianggap terlalu lama.

“Mengenai moratorium daerah yang di dalamnya terdapat daerah persiapan selama 3 tahun,  dan jika pembahasan dilakukan Tahun 2019 itu terlalu lama, kebutuhan permasalahan daerah tidak bisa ditunggu-tunggu, karena tahun 2019 tahun politik pasti tidak efisien,” tegas Ia.

Menurut Mendagri hal tersebut sudah dibahas dengan Komite I dan juga Komisi 2 DPR bahwa masalah DOB ini masih dikerjakan.

“Saya kira pemerintah terbuka mengenai Pemekaran sepanjang mempercepat pembangunan dan pemerataan pembangunan mensejahterakan rakyat,” jawab Tjahyo.

Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi meminta kepada seluruh Kementrian sebagai kepanjangan tangan dari Presiden agar membuat kebijakan sesuai dengan arahan Eksekutif dan tidak melenceng.

“Saya kira Presiden Jokowi sudah bekerja sangat keras, sudah seharusnya para Menteri juga mendukung apapun program dari pemerintah, agar kebijakan yang dikeluarkan selaras dalam menyokong program-program pemerintah dalam membangun bangsa ini, tutupnya.(mas)

 

09 Juni 2016
Kembali
LIVE STREAM