x
IRMAN GUSMAN : DPD RI Akan Awasi Logistik Pemilukada Serentak di Jawa Barat

Ketua DPD RI Irman Gusman menegaskan DPD akan mengawasi, membantu dan mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk melancarkan logistik pemilukada serentak di  8 kabupaten dan kota di provinsi jawa barat tgl 9 Desember 2015.

Hal itu disampaikan Irman saat berdialog dengan komisioner 26 KPUD kab/kota saat meninjau persiapan pemilukada tahun 2015 di kantor KPUD, Bandung (11/3). Kedelapan kab/kota yang mengadakan pilkada serentak adalah: kota Depok, sukabumi, cianjur, kerawang, indramayu, kab. bandung, tasik dan pangandaran. Acara dialog dihadiri wakil gubernur Deddy Mizwar, ketua KPUD jabar Yayat hidayat, Sekretaris jenderal  DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto  dan SKPD terkait.

Menurut Irman, peran DPD RI dalam proses pemiluka serentak sudah tertuang dalam uu.  "kita ketahui bersama proses pembahasan Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah melibatkan DPD RI untuk ikut membahas rancangan Undang-undang tersebut secara Tripartit."katanya.

Menurut Irman, Kedatangannya yang  didampingi oleh para anggota DPD Jawa Barat merupakan bagian dalam melaksanakan fungsi pengawasan Legisatif.

Irman menjelaskan bahwa harus diakui  banyak catatan yang kurang positif dalam demokrasi di Indonesia. Hampir 15 tahun perjalanan reformasi, praktek demokrasi yang dijalankan masih terpaku pada demokrasi prosedural atau “demokrasi elektoral”.  Hal ini terpotret dari indeks demokrasi Indonesia secara global. Dimana menurut Majalah Economist Tahun 2013, dari 167 negara yang disurvei, ranking kualitas demokrasi Indonesia berada di peringkat 53 dengan kategori Flawed Democracy.  "Memang ranking ini naik dari 67 pada tahun 2012. Namun secara kualitas, demokrasi Indonesia masih dinilai “cacat” karena prakteknya belum full democracy. Indeks tersebut dibawah Australia (6), Inggris (16), Korea Selatan (20), Jepang (223),  Israel (37), India (38), Timur Leste (43), " unkapnya.

Ada  lima indikator yang digunakan mengukur indeks tersebut adalah: 1) Proses Pemilu dan pluralisme; 2) Kebebasan Sipil; 3) berfungsinya pemerintahan; 4) partisipasi politik; dan 5) budaya politik. llegislatif, yang disusul pemilu presiden, lalu diikuti pilkada sepanjang empat tahun yang berserakan waktunya. Secara horizontal menghasilkan  pemerintahan terbelah atau pemerintahan tidak kongruen, dan secara vertikal menghasilkan pemerintahan yang tidak efektif.

Selain itu, adanya cukup banyak pemilukada yang rencananya akan digelar serentak di Indonesia pada 2015, maka bisa dikatakan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling sibuk menggelar pemilihan kepala daerah. Dengan dukungan 34 provinsi, 399 kabupaten, dan 98 kota, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan negeri ini menyelenggarakan pemilu di daerah hampir tiap tiga hari sekali. Belum lagi ditambah dengan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu putaran kedua.

"Kami menawarkan setiap partai politik dalam memilih pemimpin dengan konpensi partai. Mudah-mudahan  217 pemilukada berjalan baik. kita akan mendorong tidak ada masalah"katanya.

Menurut Irman, jika pemilikada di 8 kabupaten kota dijawa barat berjalan baik. ini akan menjadi contoh baik bagi perkembangan demokrasi di indonesia.

Penyelenggaraan pemilukada yang begitu banyak dan sering dilangsungkan di Indonesia dinilai sangat memboroskan anggaran daerah. Bahkan bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pilkada mengurangi belanja pelayanan publik, seperti urusan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, penyelenggaraan pemilukada serentak dipandang lebih tepat karena dilihat lebih hemat dan efisien.

 Adanya pelaksanaan pemilukada serentak dinilai dapat terjadi penghematan biaya dan waktu penyelenggaraan.

Pemilukada yang dilaksanakan di Provinsi Aceh dan Sumatra Barat dapat dijadikan contoh. Di kedua daerah ini, biaya penyelenggaraan pemilukada terpangkas hingga 60 persen

Indikasi pemborosan anggaran setidaknya terlihat dari tiga masalah pencalonan pasangan kepala daerah dalam proses penyelenggaraan pemilukada. Pertama, terjadi politik uang dalam bentuk "ongkos pasangan" kepada partai politik yang memang berhak mencalonkan. Kedua, terjadi ketegangan dan bahkan perpecahan internal parpol akibat ketidaksepakatan pengurus parpol dalam mengajukan pasangan calon. Ketiga, pencalonan yang hanya mempertimbangkan "ongkos pasangan" mengecewakan masyarakat karena calon yang diinginkan tidak masuk daftar calon. Hal ini menyebabkan masyarakat apatis terhadap pemilukada sehingga partisipasi pemilih menurun.

Pemilukada serentak membuat masyarakat bisa mengevaluasi kinerja kepala daerah dan anggota DPRD dengan memilih tokoh dan partai yang sama demi efektifnya pemerintahan. Hanya saja di balik kelebihan itu, pemilihan dengan cara ini juga menyimpan kelemahan, misalnya, masyarakat relatif tak cukup punya waktu untuk memutuskan siapa yang akan dipilih.

Banyaknya jumlah calon yang harus dipilih dalam waktu bersamaan membuat masyarakat cenderung memilih figur yang dikenal ketimbang figur lokal yang sebenarnya bagus tapi kalah populer. Konflik masif dalam pemilukada serentak pun rawan terjadi.

DPD RI mendorong adanya pemilukada serentak, maka pemerintah (pihak Kemendagri), KPU pusat maupun daerah, dan DPR maupun DPRD I dan II serta aparat kepolisian dan TNI secara serentak dan bahu membahu mempersiapkan sesuai kewenangannya.  Tugas besar ini yang dilaksanakan secara gotong royong, termasuk pelibatan masyarakat akan dapat meminimalisasi konflik horizontal yang dikhawatirkan akan terjadi.

Selanjutnya, setelah RUU Pilkada diundangkan, maka pemerintah, KP politik perlu melakukan sosialisasi jadwal pilkada baru, agar semua kekuatan politik di daerah memiliki pemahaman politik yang sama, bahwa tujuan penataan jadwal pilkada serentak, dilakukan semataa-mata demi kepentingan nasional, khususnya dalam rangka membangun system politik demokratis dan menciptakan pemerintahan efektif ke depan. Sebab, apalah artinya pemilu demokratis jika pemerintahan yang dihasilkannya tidak efektif bekerja, atau malah terbelit korupsi.

Saya mengajak kita semua untuk mengawal Pemilu 2015 ini, bukan hanya sebagai pemilih tetapi juga pengawas serta korektor terhadap proses yang amat sangat penting ini.

LAMPIRAN
  • 11 Maret 2015
    Kembali
    LIVE STREAM