x
Kesimpulan Raker Komite I dengan Kemendagri terkait Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Di Wilayah Kepulauan & Evaluasi Pilkada Serentak 2017

 

KESIMPULAN RAPAT KERJA

KOMITE I DPD RI

DENGAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

 

TERKAIT DENGAN PEMBAHASAN RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Di Wilayah Kepulauan 

Dan

Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017

Selasa, 7 Maret 2017

---------------------------

 

Setelah mendengar paparan dari Menteri Dalam Negeri dan pendalaman dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Mendagri, Rapat Kerja menyimpulkan sebagai berikut: 

  1. Komite I DPD RI memberikan apresiasi terhadap materi yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, khususnya berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 dan atas inisiasi penyusunan RUU Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan (yang sementara sesuai dengan Prolegnas namanya RUU Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan).
  2. Komite I DPD RI sepakat dengan Mendagri akan pentingnya pembentukan UU yang ditujukan untuk mengatur pembangunan pada daerah/wilayah kepulauan di Indonesia, dan Komite I DPD RI meminta Mendagri untuk memberikan perhatian secara khusus terhadap RUU tersebut;
  3. Komite I DPD RI meminta Pemerintah melalui Kemendagri untuk lebih memikirkan dan memberikan afirmasi kepada daerah-daerah yang berciri kepulauan melalui APBN dengan mekanisme penghitungan DAK dan DAU yang berkeadilan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah;
  4. Komite I DPD RI memberikan apresiasi terhadap Pemerintah melalui Kemendagri atas koordinasinya dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017 yang berlangsung secara lancar dan tertib, namun demikian Komite I DPD RI meminta Pemerintah melalui Kemendagri tetap konsisten bahwa Pilkada adalah bagian dari upaya mencari pemimpin daerah yang amanah dan mampu meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat; dan
  5. Komite I DPD RI mengapresiasi atas pemikiran/kebijakan/dukungan Mendagri terkait dengan penambahan 1 (satu) kursi (anggota DPD RI) dari masing-masing Daerah Pemilihan/Provinsi dalam Pembahasan RUU Pemilu.  

 

 

Jakarta, 7 Maret 2017

 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

KETUA KOMITE I

 

Drs. H. Akhmad Muqowam

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

MENTERI,

 

Tjahjo Kumolo, SH

 

 

07 Maret 2017
Kembali
LIVE STREAM