x
BAP DPD RI Cari Solusi Sengketa Lahan Dengan BPN Semarang

Jakarta, dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik DPD RI bahas permasalahan pemblokiran 3470 Sertifikat Hak Milik lahan milik warga di Semarang oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Ruang rapat BAP, Gedung DPD RI, Senayan Jakarta. Rabu, (10/10/2018). 

Pimpinan BAP DPD RI Muhammad Idris menyatakan bahwa, permasalahan pemblokiran 3470 SHM lahan masyarakat Kebon Harjo Semarang oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atas permintaan PT.KAI harus diselesaikan. Sejak 2001 ditemukan bahwa 3470 SHM yang dikeluarkan adalah bukti kepemilikan yang sah dan berkekuatan hukum. 

“Kami BAP DPD RI memfasilitasi aduan dari Forum Warga RW Kebon Harjo Semarang, yang 3470 sertifikat warganya diblokir oleh Kejaksaan Tinggi karena PT. KAI mengklaim sebagai asetnya. Pada tanggal 10 Juni 2003 terbit surat pembatalan SHM dari Kejaksaan Tinggi dengan Nomer B/2271/0.3.6/Gln.2/06/2003 atas SHM yang dimiliki oleh warga, padahal SHM yang diterbitkan oleh BPN setempat adalah bukti kepemilikan yang sah,” ungkap Muhammad Idis. 

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Jonahar Azhari memaparkan saat ini sudah terbit Perpres Nomer 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional. Dengan terbitnya Perpres tersebut BPN Semarang akan menindaklanjuti permasalahan lahan warga kebonharjo dengan membentuk tim untuk membahas bentuk ganti rugi ataukah relokasi kepada wara terdampak. 

10 Oktober 2018
Kembali
LIVE STREAM