x
PULD bentuk Tim Kerja Khusus terkait Ranperda dan Perda

Denpasar, dpd.go.id – Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) membentuk Tim Kerja Khusus untuk menyusun perbaikan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda) yang nantinya akan disempurnakan konsepnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Hal tersebut  merupakan beberapa kesimpulan dari acara Diskusi dan Perumusan yang diselenggarakan oleh alat kelengkapan DPD RI, PULD di Kantor Daerah DPD RI Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar (25/8).

Acara Diskusi dan Perumusan PULD yang mengambil tema “Prosedur dan Substansi Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda” menghadirkan narasumber yaitu Dr. Hestu Cipto Handoyo dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan Dr. Aan Eko Widiarto dari Universitas Brawijaya, Malang.

Senator Gede Pasek Suardika selaku Ketua PULD mengungkapkan bahwa pemantauan dilakukan oleh anggota DPD pada saat kegiatan anggota di daerah pemilihan (reses). Artinya Tata Tertib DPD menyadari bahwa kekuatan utama DPD dalam rangka pemantauan dan evaluasi ini bersandarkan pada aspirasi masyarakat dan daerah. Dari aspirasi masyarakat dan daerahlah proses awal untuk melakukan pemantauan dilaksanakan, jadi pemantauan dan evaluasi DPD tidak akan masuk dalam wilayah pemerintah (Kemendagri).

“Posisi DPD dalam hal ini harus clear sesuai dengan kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah. Jika kewenangan Pasal 249 ayat (1) huruf j UU MD3 ditafsirkan terlalu kuat untuk dapat membatalkan atau menolak Ranperda/Perda, hal tersebut justru tidak sesuai dengan DPD sebagai perwakilan daerah namun apabila ditafsirkan terlalu lemah, DPD akan menjadi konsultannya DPRD. Ini juga tidak pas. Karena itu, secara seksama harus dikaitkan dengan praktek berparlemen dan praktek pembentukan perundang-undangan”, jelas Senator asal Bali tersebut.

Dikesempatan yang sama Dr. Aan menyarankan bahwa Klarifikasi, Komunikasi, dan Verifikasi masih dalam tahap pemantauan bukan evaluasi. Seharusnya Klarifikasi dan Komunikasi melalui Raker, RDP/RDPU, Kunker dan Forum Konsultasi Propemperda dilakukan setelah tahapan Evaluasi sehingga lebih komprehensif komunikasinya dan tidak mengulang proses.

Dr. Hestu juga menambahkan bahwa sistematika Pedoman dan Evaluasi Ranperda dan Perda sebaiknya dibagi menjadi dua yaitu produk hukumnya adalah Peraturan Tatib DPD tentang Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda yang materi muatannya berfungsi sebagai payung hukum pelaksanaan fungsi DPD.

Selanjutnya, PULD akan mengadakan finalisasi rancangan Peraturan DPD RI tentang Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda September mendatang. (ast)

25 Agustus 2019
Kembali
LIVE STREAM