x
Pemerintah Diminta Perhatikan Infrastuktur Transportasi Laut Indonesia

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyampaikan kritikan dan saran mengenai buruknya kondisi infrastruktur transportasi laut di berbagai daerah. Hal ini tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPD RI dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Jakarta, Rabu, 20 Januari 2016.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba ini membahas mengenai aspirasi dari daerah terkait buruknya kondisi transportasi laut di Indonesia, kaitannya dengan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Parlindungan Purba mengatakan, saat ini pertumbuhan angkutan laut sangat tinggi, tetapi tidak dapat mengimbangi pertumbuhan kapal untuk kegiatan lepas pantai. Sepanjang tahun 2015 tercatat dibutuhkan sebanyak 253 kapal khusus untuk kegiatan lepas pantai. Hal tersebut menyebabkan kapal-kapal Indonesia ‘menguasai’ perairan dan transportasi laut.

Lebih lanjut, senator dari Sumatera Utara ini juga menjelaskan bahwa rendahnya SDM Indonesia di bidang transportasi laut dapat memperlambat implementasi asas cabotage. Berbagai kasus mengenai dwelling time dan keluhan dari pelaku usaha transportasi laut tentang inefisiensi penyelenggaraan jasa pelabuhan juga menambah daftar hal yang harus diperbaiki dalam bidang transportasi kelautan Indonesia.

 “Meskipun asas cabotage telah berhasil meningkatkan pertumbuhan angkutan laut, namun pertumbuhan jumlah kapal tersebut tidak diikuti dengan pertumbuhan kapal untuk kegiatan offshore,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Sulawesi Tengah, Wa Ode Hamsinah Bolu menggambarkan kondisi di Sulawesi Tenggara yang merupakan daerah kepulauan. Menurutnya, Sulteng tidak ada pelabuhan yang mampu mendukung kebutuhan transportasi air untuk kegiatan perekonomian masyarakat.

Senada dengan Wa Ode, dua anggota Komite II DPD RI lainnya, Lalu Suhaimy asal NTB dan , I Kadek Arimbawa asal Bali menilai transportasi laut di dua daerah pemilihan mereka masih kurang memadai dan sayangnya, pemerintah sampai saat ini belum dapat menyediakan transportasi laut yang dapat mendukung kegiatan masyarakat dan distribusi kebutuhan.

“Bali masih terdapat beberapa pelabuhan yang sampai saat ini belum selesai pembangunannya. Artinya, bidang transportasi laut di Bali tidak dapat mendukung bidang pariwisata di Provinsi Bali. Kondisi alat transportasi air yang tidak layak, tidak adanya akses kapal besar ke pelabuhan menjadi salah satu hambatan pengembangan pariwisata Bali,” tegas Kadek

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Bobby R. Mamahit menjelaskan saat ini Ditjen Perhubungan Laut telah mengacu pada UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Ia menggambarkan, Pemerintah saat ini akan selalu berupaya menambah jumlah kapal perintis untuk mengakses daerah-daerah terpencil.

"Saat ini jumlah kapal perintis sebanyak 57 kapal, dan sampai 2017 akan bertambah hingga 103 kapal perintis  karena ada daerah baru yang perlu dilayani, yaitu daerah terluar dan rawan gempa," ujarnya.

Bobby menambahkan, untuk pendidikan SDM di bidang transportasi laut saat ini telah diawasi oleh AIMO dan sampai sekarang Indonesia masih berada di white list. SDM Kelautan Indonesia sendiri sekarang menempati posisi ke empat di dunia.

Lebih lanjut Bobby menjelaskan, terkait dengan persoalan dwelling time, pihaknya telah melakukan perubahan sistem untuk mencegah terjadinya dwelling time.

“Dwelling time biasanya terletak di peti kemas impor. Hal tersebut karena adanya kecenderungan importir dari kelas menengah kebawah yang menyimpan barang di pelabuhan. Karena harga tersebbut lebih murah dibandingkan menyewa gudang penyimpanan. Dwelling time sudah rendah, karena saat ini jumlah impornya telah menurun dan sudah ada perbaikan sistem,” tambah Bobby.

Adapun, hasil dari RDP ini selanjutnya akan dibawa menjadi sebuah materi oleh Komite II DPD RI untuk kemudian disampaikan dan dibahas saat Sidang Paripurna DPD RI. Dengan adanya RDP tersebut diharapkan ditemukan rumusan terbaik dalam penciptaan sistem transportasi laut dan pelayaran di Indonesia yang sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. (ars)

20 Januari 2016
Kembali
LIVE STREAM