x
KATA SAMBUTAN PEMBUKAAN DAN PIDATO PENGANTAR (KEY NOTE SPEECH) WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT-REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA DISKUSI PERINGATAN PENDIRIAN MONUMEN NASIONAL KEADILAN KE-V

KATA SAMBUTAN PEMBUKAAN DAN PIDATO PENGANTAR (KEY NOTE SPEECH)

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT-REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA DISKUSI PERINGATAN

PENDIRIAN MONUMEN NASIONAL KEADILAN KE-V

DI HALAMAN DEPAN GEDUNG “RAHMAT” INTERNATIONAL WILDLIFE MUSEUM DAN GALLERY.   

------------------------------------------

 

Yth. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Perwakilan

Sumatera Utara,

Para Pejabat Pemerintah Propinsi dan instansi terkait

Para Pembicara, Peserta Diskusi serta Hadirin yang sama saya hormati.

 

Ass. Wr. Wbr. Selamat Pagi dan Salam Sejahtera.

 

Seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas penyelenggaraan acara ini. Kepada saudara-saudara sekalian saya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dan peransertanya dalam acara diskusi Peringatan Pendirian Monumen Nasional Keadilan yang ke-5 yang diselenggarakan pagi hari ini. 

Sebelum melanjutkan menyampaikan pidato pengantar perkenankan saya untuk secara resmi membuka acara ini:

“DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA KUASA, BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIEM, PADA HARI INI, KAMIS TANGGAL 19 MARET 2015 PUKUL ..., SAYA MENYATAKAN SECARA RESMI MEMBUKA ACARA DISKUSI PERINGATAN

PENDIRIAN MONUMEN NASIONAL KEADILAN KE-…

SEMOGA RANGKAIAN ACARA DISKUSI INI BERJALAN LANCAR DAN MEMBUAHKAN HASIL SEBAGAIMANA DIHARAPKAN.”

 

Para Undangan dan Hadirin Sekalian

Dengan seizin para hadirin semua, yang hadir di forum diskusi ini. Saya ingin sampaikan keynote speech dengan judul, ‘Keadilan Adalah Penentu Masa depan Bangsa’. Judul ini sengaja ditentukan oleh panitia peringatan pendirian monument nasional ini kepada saya agar bisa mereflesikan kembali; spirit agung dibalik pendirian monument nasional yang dibangun pada 19 Maret 2011 lalu. Inisiasi pendirian monument nasional keadilan ini dimotori oleh Anggota DPD RI asal Sumut, bapak Rahmad Shah. Menara ini didirikan atas ketersentuhan nurani melihat banyaknya ketidakadilan. Merajalelanya kezaliman. Tertindasnya si miskin. Menara ini didirikan sebagai symbol kita siap berdiri didepan, sebagai anak bangsa untuk berkata tidak terhadap ketidakadilan. Berani dan bangkit melawan semua penindasan yang merampas sebagian hak anak bangsa. Spirit ini lah yang harus dilekatkan pada monument ini agar tidak sekedar menjadi bangunan mati. Monument ini harus terus menjadi symbol pengingat tidak ada ruang untuk ketidakadilan di muka bumi pertiwi Indonesia.

Para Undangan dan Hadirin Sekalian

Judul dari Keynote Speech yang hendak saya sampaikan yaitu ‘Keadilan Adalah Penentu Masa depan Bangsa’. Keynote speech tersebut terdiri dari dua variabel penting yang harus kita reflesikan bersama. Terminologi ‘Keadilan’ dan ‘Masa Depan bangsa’. Kata-kata ‘Masa Depan Bangsa’ merupakan dependent variable. Istilah ‘Keadilan’ menjadi independent variable. ‘Keadilan’ diposisikan sebagai suatu yang niscaya dan elementer akan eksistensi sebuah negara-bangsa. Konteks ‘keadilan’ yang kita bicarakan hari ini tentunya keadilan yang bersifat inter-subjektif atau dikenal istilah keadilan sosial.  

Keadilan social sebagai nilai dasar yang mengkerangkai dan hendak dicapai oleh suatu negara-bangsa; telah lama menjadi menjadi bahan renungan para pendiri bangsa. Soekarno sebagai salah satu bapak pendiri bangsa telah menjelaskan tentang konsep keadilan dalam sebuah kuliah umum tentang “Pancasila”, yang diselenggarakan “Liga Pancasila” di istana negara pada Tahun 1960. Menurut Soekarno menjelaskan konsepsi keadilan sosial ialah:

 “…, suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Tidak ada…, exploitation de l’homme par l’homme.”  

Tampak sekali bahwa Seoekarno meletakkan nilai keadilan sosial sebagai dasar berdirinya suatu bangsa yang bernama Indonesia. Nilai keadilan sebagai spirit guna menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Konsepsi itu sejalan dengan pernyataan dari Aurelius Agustinus pada abad IV yang menyatakan secara retoris; bahwa “what are states without justice but robber-bands enlarged”. Dengan kata lain, suatu negara yang tidak mencerminkan keadilan tidak usah menyebut dirinya negara! Pernyataan tersebut menegaskan bahwa eksistensi suatu negara akan ditentukan seberapa besar dan kuat tekad kita mewujudkan Keadilan.

Nilai penting keadilan bagi suatu negara sebagaimana pernyataan dari filsuf Soekarno dan Agustinus tersebut relevan dengan penelitian selama 15 tahun yang dilakukan oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson. Hasil penelitian itu, kemudian dituangkan dalam buku yang berjudul, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Acemoglu dan Robinson  telah menunjukkan dengan gamblang kepada kita semua fakta sejarah; bahwa penyebab runtuhnya peradaban-peradaban besar dalam sejarah seperti Kekaisaran Romawi, peradaban Maya yang perlahan hilang ditelan zaman, kolapsnya negara adidaya Uni Soviet, maupun tumbuh dan berkembangnya negara-negara kaya seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Afrika; akan ditentukan seberapa besar realisasi nilai-nilai keadilan social tercermin dalam institusi ekonomi, politik maupun hokum sebuah negara.

Para Undangan dan Hadirin Sekalian

Berdasarkan pada kesadaran sejarah seperti itulah kita harus mendorong bangsa kita untuk mewujudkan keadilan sosial. Menurut saya ada dimensi yang digunakan untuk dicakupi serta dipenuhi dalam kerangka mewujudkan keadilan social  dalam konteks bernegara. Pertama, yaitu dalam Politik Pemerintahan dan; Kedua, berada dilevel Kebijakan Operasional.

  1. Politik Pemerintahan;

Keadilan social sebagai konsepsi, cita-cita tertuang secara eksplisit pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan “… dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 bermakna bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Berdasarkan kepada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Ini berarti, keadilan social merupakan norma bagi setiap rezim politik yang memegang tampuk kekuasaan di bawah konstitusi 1945. Norma ini bermakna ke dua arah. Ke arah positif, adalah kewajiban utama bagi siapapun yang memegang kekuasaan negara untuk mengerahkan kemampuan dan seluruh langkah kebijakannya untuk mewujudkan keadilan social; ke arah negative, adalah kewajiban utama bagi siapapun yang memegang kekuasaan negara untuk mencegah tumbuh apalagi berkembangnya ketidakadilan (Bur Rasuanto, 1999).

Para Undangan dan Hadirin Sekalian

Titik tekannya adalah mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebagaimana konsepsi Bung Hatta (Hatta,Demokrasi Kita, 1991:120). Rakyat dijamin hak-hak dasarnya sebagai warga negara dalam konstitusi. Diberikan jaminan perlindungan atas martabat kemanusiaannya (human dignity). Mengandaikan kemanusiaan sebagai suatu titik tolak bersama. Bahwa manusia memiliki hak untuk diperlakukan secara adil.

Dalam kondisi keadilan sosial, orang "tidak didiskriminasi; rakyat dijaminkan kesejahteraan; tidak diperlakukan secara diskriminatif. Dibedakan perlakuan berdasarkan perbedaan gender, orientasi seksualitas, agama, afiliasi politik, usia, ras, keyakinan, cacat, lokasi geografis, kelas sosial, keadaan sosial ekonomi, atau karakteristik lain dari latar belakang atau kelompok organisasi sosial.

Jalan untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah melalui demokratisasi politik. Sebagaimana pendapat John Rawls bahwa keadilan (fairness) adalah batu penjuru (raison d’etre) demokrasi:

“Wawasan dasar bagi keadilan, yang menjadi titik pusat segala gagasan lain yang saling terkait secara teratur adalah pengertian bahwa suatu masyarakat merupakan system kerjasama yang berkembang terus, dari satu generasi… dalam pemikiran politik mereka, dan dalam perbincangan mereka mengenai masalah-masalah politik, warga masyarakat tidak menganggap tata social sebagai sesutau yang bersifat alamiah dan tidak berubah, atau sebagai hierarki yang terlembaga berdasarkan nilai-nilai agama atau kebangsawanan”.

Kebijakan-kebijakan negara diarahkan pada pembentukan institusi yang terbuka dan tidak ekstraktif. Sistem yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat luas dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan public; Masyarakat sipil dapat melakukan kontrol terhadap pemimpin atau pemerintahnya; Mencegah terjadinya penindasan, yang merupakan ciri dari negara yang memiliki institusi ekstraktif..

Keadilan sosial memang jauh lebih luas daripada keadilan hukum. Keadilan sosial bukan sekadar berbicara tentang keadilan dalam arti tegaknya peraturan perundang-undangan atau hukum, tetapi berbicara lebih luas tentang hak warganegara dalam sebuah negara. Keadilan sosial adalah keadaan dalam mana kekayaan dan sumberdaya suatu negara didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat. Dalam konsep ini terkadung pengertian bahwa pemerintah dibentuk oleh rakyat untuk melayani kebutuhan seluruh rakyat, dan pemerintah yang tidak memenuhi kesejahteraan warganegaranya adalah pemerintah yang gagal dan karena itu tidak adil.

  1. Kebijakan Operasional;

Dari perspektif keadilan sosial, keadilan hukum belum tentu adil. Misalnya menurut hukum setiap orang adalah sama, tetapi jika tidak ada keadilan sosial maka ketentuan ini bisa menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, karena asas persamaan setiap warganegara setiap orang mendapatkan pelayanan listrik dengan harga yang sama. Tetapi karena adanya sistem kelas dalam masyarakat, orang kaya yang lebih bisa menikmatinya karena ia punya uang yang cukup untuk membayar, sedangkan orang miskin tidak atau sedikit sekali menikmatinya.

Sebagaimana dipaparkan di atas, keadilan social yaitu penempatan hak asasi manusia sebagai dasar inti dasar politik. Maka kebijakan-kebijakan operasional pemerintah hendaknya meingimplementasikan dan memastikan setiap orang berhak atas “kebutuhan manusia yang mendasar” tanpa memandang perbedaan “buatan manusia” seperti ekonomi, kelas, ras, etnis, agama, umur, dan sebagainya. Untuk mencapai itu antara lain harus dilakukan penghapusan kemiskinan secara mendasar, pemberantasan butahuruf, pembuatan kebijakan lingkungan yang baik, dan kesamaan kesempatan bagi perkembangan pribadi dan sosial. Inilah tugas yang harus dilaksanakan pemerintah.

Para Undangan dan Hadirin Sekalian

Sebagai penutup, izinkan saya mengutip anjuran allah ayat tuhan yang tertuang dalam Al-quran Surah An-Nisaa yang berbunyi  “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah sekalipun (kesaksian ini) merugikan diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian. (Karena) jika mereka kaya ataupun miskin, maka Allah lebih utama melindungi mereka. Oleh karena itu,  janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan (kebenaran) atau enggan menyampaikannya, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.” [QS. An-Nisa: 135]

Akhirnya, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas peranserta saudara-saudara sekalian dalam penyelenggaraan diskusi ini, khsuusnya kepada para Pembicara yang akan memberikan ulasan dan bahasan. Harapan saya kiranya forum diskusi ini dapat berjalan lancar dan mendapat masukan-masukan yang berarti bagi perwujudan keadilan social dalam usaha membangun negara konstitusional.

 

Wassalaamu’alaikum Wr. Wbr. Dan semoga Tuhan Memberkati Kita Sekalian.

 

Wakil Ketua DPD RI

25 Maret 2015
Kembali
LIVE STREAM