x

ada staf

: Imanuel S.
: Lembaga Sosial Masyarakat
: swasta

"tolong di tindak, oknum staf yg menerima "tanda terima kasih" dalam usulan DOB khususnya papua..bnr2 kelewatan.. "

Balas

Permohonan untuk diangkat PNS

: Samuel Joel Simanjuntak
: Lembaga Sosial Masyarakat
: RSUD.Dr.Pirngadi Kota Medan

"Kami Tenaga Honor Perawat Bulan April 2005 yanng telah bekerja selama 10 Tahun Lebih di RSUD.Dr.Pirngadi Kota Medan, memohon untuk diangkat menjadi PNS. Kami Tenaga Honor Perawat Bulan April 2005 berjumlah 4 orang. Atas Perhatianya, Kami Ucapkan Terimakasih. NO Hp : 085315066725"

Balas

Pengaduan korban hgu

: abdul jalil
: Lembaga Sosial Masyarakat
: LSM GSF

"Perwakilan Masyarakat Dalam Pemukiman Hgu Pt.Sir Nomor : Istimewa Lampiran : 1 berkas. Hal : KEPUTUSAN BANDING No:73/B/2015/PT.TUN - MEDAN TGL 08/07/2015 TERINDIKASI KKN MOHON PENGUSUTAN DEMI KEADILAN DAN TIDAK MELANGGAR HUKUM. Kepada Yang Terhormat: 1. Bapak Presiden RI Joko Widodo di Jakarta. 2. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta 3. Bapak Ketua Komisi Yudisial RI di Jakarta 4. Bapak Pimpinan KPK RI di Jakarta 5. Bapak Kapolri RI di Jakarta. 6. Bapak Pimpinan DPR RI di Jakarta. 7. Bapak Pimpinan DPD RI di Jakarta. 8. Bapak Kepala BPN RI di Jakarta 9. Bapak Direktorat Jenderal Perkebunan RI di Jakarta 10. Bapak Gubernur Aceh di Banda Aceh. 11. Bapak Bupati Aceh Barat di meulaboh. Assalamu’alaikum Wr.Wb Teriring do’a dan salam semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Bapak dalam menjalankan tugas sehari-hari amin. Kami perwakilan rakyat dalam pemukiman HGU (hak guna usaha) perusahaan sari inti rakyat (PT.SIR), Mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk bertindak adil dan tidak melakukan KKN dalam memutuskan sengketa (Kasasi) Perkara Nomor: 73/B /2015 /PT.TUN-MEDAN tanggal 08 juli 2015, Pihak Kasasi Gubernur Aceh Lawan Perusahaan Sari Inti Rakyat (PT.SIR); dengan dalil-dalil kami sampaikan Terindikasi/kami duga sebagai berikut: 1. HGU PT.SIR sampai hari ini Tidak Memiliki Dokumen Amdal Melanggar UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup BAB XIV penyidikan dan pembuktian Bagian Kesatu Penyidikan Pasal 94, 95, 109, 111, 116 dan pasal 121; dan Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan; 2. HGU PT.SIR sampai hari ini Tidak Memiliki Ijin Lingkungan Melanggar UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup BAB XIV penyidikan dan pembuktian Bagian Kesatu Penyidikan Pasal 94, 95, 109, 111, 116 dan pasal 121; dan Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan; 3. HGU PT.SIR sampai hari ini belum pernah Memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Melanggar UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan BAB XI Ketentuan Pidana Pasal 46 dan pasal 47, Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/ Permentan/Ot.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Jo Peraturan menteri pertanian republik indonesia Nomor 98/permentan /ot.140 /9/ 2013 Tentang Pedoman perizinan usaha perkebunan dan Qanun aceh Nomor 6 tahun 2012 Tentang Perkebunan Bagian Kedua Ketentuan Pidana Pasal 51; 4. HGU PT.SIR Tidak Memiliki HO (Izin Gangguan) melanggar qanun Kabupaten Aceh Barat nomor 4 tahun 2014 pasal 11. 5. HGU PT.SIR Telah mati Surat Izin Tempat Usaha (SITU) melanggar qanun nomor 5 tahun 2006 dan qanun nomor 6 tahun 2006 pasal 22 dan pasal 23. Dan Peraturan menteri pertanian republik indonesia Nomor 98 /permentan /ot.140/9 /2013 Tentang Pedoman perizinan usaha perkebunan pasal 21 huruf C; 6. Pimpinan HGU PT.SIR Komisaris Hj. Ratna Devi Nip: 19590620 199003 2 001 pangkat/golongan III/B status guru SDN Gunong Tarok dan Direktur dr.Keumala Hayati Nip: 19820422 200803 2 002 pangkat/golongan III/C status Dokter umum di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, keduanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak ada izin dari atasan. Melanggar Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 1974 Tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta dan Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS); 7. HGU PT.SIR Tidak ada Program Plasma untuk masyarakat sekitar kebun Minimal 20 % sehingga telah Melanggar Peraturan Menteri Pertanian Nomor:26/Permentan /Ot.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 11, Jo Peraturan menteri pertanian republik indonesia Nomor 98/permentan/ot.140 /9 /2013 Tentang Pedoman perizinan usaha perkebunan pasal 11, pasal 13 dan pasal 15; 8. HGU PT.SIR Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (CSR) melanggar UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74; 9. Pihak Manajemen PT.SIR tidak Menghadiri panggilan/undangan Gubernur Aceh, Bupati Aceh Barat dan DPRK Aceh barat sampai tiga kali panggilan terindikasi tidak memiliki itikad baik dalam berinvestasi; 10. Mendukung Penuh Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Barat yang tidak mengeluarkan Izin usaha perkebunan budi daya (IUP-B) pada Pt.sir (karena tidak lengkap syarat). 11. Pihak Manajemen PT.SIR tidak menghargai mediasi yang dilakukan oleh Ditjen perkebunan pada tanggal 30 september 2014 di Jakarta. 12. Tanah HGU Seluas 4.293.07 hektar tidak produktif terindikasi di telantarkan perusahaan. 13. HGU PT.SIR menghambat pembangunan sarana dan prasarana penunjang ekonomi rakyat dalam pemukiman hgu; 14. Tidak ada rekomendasi dari dinas teknis kabupaten dan dari bupati aceh barat sehingga gubernur aceh tidak mengeluarkan IUP-B. 15. Memohon pada Gubernur Aceh, DPR Aceh, Dinas Perkebunan Aceh, Bupati Aceh Barat, DPRK Aceh Barat dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Barat untuk mengusulkan pembatalah hak tanah HGU yaitu Sertikat HGU PT.SIR No 42 dan Ambil kembali Untuk Negara sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor:26 /Permentan/Ot.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Jo Peraturan menteri pertanian republik indonesia Nomor 98 /permentan /ot.140 /9/ 2013 Tentang Pedoman perizinan usaha perkebunan pasal 54; 16. Mendesak Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini, Untuk menjalankan Sesuai Sumpah/Janji Alinia ke Empat Ayat 1 Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya ini sebaik-baiknya dan seadiladilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua/Wakil Ketua/Hakim yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". Dengan ini kami selaku masyarakat awam menyikapi keputusan banding PT.TUN medan yang sangat-sangat sumir terindikasi sebagai berikut: a. Dalam pokok perkara pertimbangan majelis pada point 2 bahwa yang dimohon perusahaan/penggugat adalah bersifat perpanjangan izin usaha. Menurut kami pertimbangan majelis sangat keliru karena yang dimohon penggugat adalah izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) yang belum pernah ada sama sekali semenjak tahun 2006 sampai saat ini. Dan surat permohonan izin tersebut ada terlampir dalam bukti penggugat (Bukti-P-1) maupun tergugat (Bukti T-1). b. Pembelaan majelis hakim PT.TUN Medan terhadap kuasa hukum penggugat sepenuhnya kami serahkan pada bapak-bapak kerena menurut kami pengedar uang palsu ditangkap serta dipenjarakan dan tentang kuasa hukum yang terindikasi palsu bapak-bapak lebih tahu. Karena majelis PT.TUN medan ber alasan majelis pada point 2 majelis menerangkan bahwa kuasa hukum penggugat Teuku Yusrizal berita acara penyumpahan oleh wakil ketua pengadilan Tinggi Banda Aceh Tanggal 26 Nopember 1993. Yang prediksi kami kuasa hukum penggugat (Teuku Yusrizal) pada tahun 1993 masih sekolah SMP/MTSN. c. Berdasarkan pertimbangan majelis/pendapat majelis huruf c yang menyimpulkan bahwa tindakan tergugat dinilai “Kontra produktif” atas kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini dalam hal ini Presiden Joko Widodo diberbagai kesempatan yang intinya: akan memangkas (memperpendek) jalur mata rantai birokrasi yang panjang dan berbelit belit yang dapat menyebabkan “In efisiensi” diberbagai bidang. Dangkalnya pertimbangan majelis dengan mengaitkan ucapan presiden sangatlah tidak patut karena penggugat (PT.SIR) tidak dikeluarkan izin yang dimohon pada gubernur aceh penyebabnya telah kami uraikan diatas mulai point 1 s/d point 15. Dengan ini kami mohon pada bapak Presiden Joko Widodo, MA, DPR RI, DPD RI, Komisi Yudisial, KPK dan Kapolri untuk mengusut oknum hakim PT.TUN yang memutuskan perkara ini dan mengusut penggugat karena ada indikasi KKN. Pada hakikatnya kami menjungjung tinggi semua peraturan pemerintah dan apabila hukum tajam kebawah tumpul keatas maka kami menyerahkan sepenuhnya pada rakyat tujuh belas desa dengan hukum rakyat. d. Telampir Keputusan PTUN Banda aceh dan Keputusan Banding PT-TUN Medan. Aceh Barat, 10 Nopember 2015 Kami yang bertanda tangan di bawah ini atas nama perwakilan masyarakat No NAMA DESA/GAMPONG JABATAN NAMA Tanda Tangan 1 Alue Lhee KEUCHIK ABDUL HAMID 2 Teupin Panah KEUCHIK T. HAMDAN 3 Seumara KEUCHIK USMAN 4 Meunuang Kinco KEUCHIK SAIDON 5 Keude Suak Awe KEUCHIK TAJUDIN 6 Lhok Guci KEUCHIK BAHAGIA.H 7 . Sawang Rambot KEUCHIK ANUAR.T 8 Lhok Sari KEUCHIK DARWIS 9. Suak Awe KEUCHIK HASANUDDIN 10. Gunong Tarok KEUCHIK KAILAN 11 Krueng Beukah KEUCHIK ABDUL HAKIM 12 Tegal Sari KEUCHIK SAMAUN 13 Teladan KEUCHIK TAMSUL 14 Alue Peudeng KEUCHIK MARZUKI 15 Drien Caleue KEUCHIK M. YUSUF 16 Berdikari KEUCHIK SARDI 17 Babah Krueng tek lep KEUCHIK ABDUL HALIM 18 Lsm GSF (Pendamping Masyarakat) DIREKTUR ABDUL JALIL 19 Tokoh Masyarakat Pendamping ZAINI.S 20 Tokoh Masyarakat Pendamping IBNU ABBAS 21 Tokoh Masyarakat Pendamping SAMSUDIN 22 Tokoh Masyarakat Pendamping JAFAR.IS "

Balas

Angkat PTT Jadi PNS

: Fitria Rachmayani
: Lembaga Sosial Masyarakat
: BKN

"saya adalah PTT Satpol PP Provinsi DKI jakarta sudah lama mengabdi (10 Tahun).... tanpa ada kepastian Hukum yang Jelas Nasib kami Terkatung-katung... TOLONG Bantu Kami menjadi PNS... dan semoga Bapak/ Ibu dapat membantu kami dalam menemukan keadilan di negara ini."

Balas

PTT Satpol PP

: Ari Amin
: Lembaga Sosial Masyarakat
: Pemprov DKI Jakarta

"Saya adalah PTT (Pegawai Tidak tetap) Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, sudah 10 Tahun saya mengabdi sejak Oktober 2005 s.d sekarang. Pengangkatan kami terkendala karena kami Honorer tanpa Katagori. Tolong bantu kami agar menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk rasa keadilan dan kemanusian."

Balas

Pemekaran di Papua

: Faisal
: Lembaga Pendidikan
: Mahasiswa

"Agar pembangunan tidak timpang..tolong perjuangkan pemekaran di papua. setidaknya mereka mengenal sedikit ada kemajuan di daerah mrka. thanks"

Balas

nasib 10thn PTT satpol pp

: moh budianto
: Lembaga Sosial Masyarakat
: satpol pp dki

"Yth bapak/ibu anggota DPD yg mewakili aspirasi masyarakat.mohon ijin TOLONG PERHATIKAN NASIB PTT SATPOL PP DKI yg sudah mengabdi 10thn tanpa kejelasan diangkat menjadi PNS.sedangkan kami bekerja dan punya resiko yg sama dgn rekan2 POL PP PNS..tks...FKBPPN"

Balas

Mohon diperjuangkan menjadi CPNS

: Adi, S.Sos
: Lembaga Sosial Masyarakat
: FKBPPPN DKI Jakarta

"Assalamualaikum Wr.Wb KamiPTT Satpol PP Provinsi DKI Jakarta memohon kepada Bapak Pimpinan DPD RI agar memperjuangkan nasib PTT Satpol PP menjadi PNS, mengingat masa kerja kami sudah mencapai 10 tahun, kendala kami adalah terganjal dengan PP 48 tahun 2015 yang menerangkan bahwa masa kerja minimal 1 tahun per desember 2005, menurut kami sangatlah tidak adil karena kami sudah direkrut dan bekerja sebelum PP 48 tahun 2005 diterbitkan. dan kami pun sudah di Tes untuk menjadi PTT Satpol PP kami juga memohon keadilan sebagaimana Guru Bantu DKI Jakarta yang ditugaskan di Sekolah-sekolah swasta tetapi atas perintah Bapak Presiden mereka (guru Bantu) bisa diangkat menjadi CPNS dan dites pada bulan Agustus 2015"

Balas

Penampilan website DPD RI keren !

: Lechito Luckyto
: Lembaga Pendidikan
: Setjend DPD RI

"kini DPD RI lebih aspiratif, tampilan websitenyapun tambah keren, sederhana tapi apik dan sejuk dipandang mata. Good ! Selamat utk Pusdatin utamanya pd Bidang Infromasi."

Balas

Pengangkatan CPNS untuk guru swasta

: firdaus
: Lembaga Pendidikan
: Guru

"#PKN2015 Usulan : tiap tahun ada pengangkatan CPNS khusus guru swasta dan bidang kesehatan."

Balas
Kembali
LIVE STREAM