x

Peningkatan fasilitas pendidikan

: Prijo Nugroho Heru Djatmiko
: Lembaga Pendidikan
: SMK Negeri 1 Parigi

"Mohon kadang2 turun ke daerah dan serap aspirasi yang nyata kondisi fasilitas sekolah kejuruan, sangat ironis dengan harapan dan tujuan pendidikan dan sangat jauh dari harapan dan slogan smk bisa, mohon untuk di perhatikan"

Balas

Kewenangan BPD

: Insan Kamil
: Lembaga Sosial Masyarakat
: Masyarakat

"salam.... melihat wewenang dari BPD yang ada di desa yang seharusnya tau tentang dana desa justru yang tau hanya kades, sekdes dan bendahara. sehingga banyak desa terpencil itu yang semakin tidak makmur bahkan pendapatan /dana desa ditutup tutupi. oleh sebab itu kami mohon akan sidak yang benar benar sidak tidak ada tangan dibawah meja. terima kasih dan maaf ini hanya email teman karena saya belum punya email."

Balas

Bantuan RKB

: MOH. AMIR SIRAJ
: Lembaga Pendidikan
: Madrasah

"kami tidak tau harus kemana untuk mendapatkan jalan mendapatkan RKB. di madrasah tempat kami mengabdi sangatlah membutuhkan ruang kelas, lab. computer/bahasa,Ruang Perpustakaan yg layak. miris sekali ketika ada yang muridnya sedikit malah bantuan lancar tapi yg lumayan banyak justru tidak ada. jadi mohon kiranya untuk diperhatikan tingkat kebutuhan madrasah dan bukan karna sekedar melihat partai atau hubungan teman dll. terima kasih dan mohon maaf."

Balas

DPD RI Lebih kuat di Daerah

: khairudin zainu
: Lembaga Sosial Masyarakat
: Fokus DPD RI

"kini saat nya DPD RI melalui amandemen menjadi DPD RI yang Kuat dan bermartabat .melayani masyarakat daerah dengan penuh tanggung jawab. dan menyuarakan isi hati daerah yg diwakilinya. "

Balas

Penguatan Fungsi DPD

: Dorra Prisilia
: Lembaga Pendidikan
: Universitas Islam Malang

"Permohonan Pengajuan kegiatan Dialog interaktif dan diskusi terbuka mengenai wacana penghidupan kembali GBHN dan kaitannya dengan penguatan fungsi DPD, sebagai bentuk perwujudan kampus dalam pemecahan masalah dan pusat kajian akademik yang menunjukkan kepedulian kampus dalam program pembangunan Indonesia. Berikut inti dari gagasan kami sampaikan: KONDISI SAAT INI Kondisi ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 semakin menjanjikan sistem yang demokratis. Kekuasaan Negara tidak lagi sentralistik pada satu atau beberapa lembaga Negara karena telah terjadi pembagian kekuasaan secara vertikal dan pemisahan kekuasaan secara horizontal, sehingga tercipta fungsi controlling antar lembaga Negara yang satu dengan lembaga Negara yang lain (check and balance). Dengan adanya fungsi pengawasan maka cara kerja dan kebijakan yang diambil oleh sebuah lembaga Negara akan efektif sehingga berdampak pada kesejahteraan rakyat yang merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan pembangunan di Indonesia. Perencanaan pembangunan negara secara spesifik dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dibawah koordinator Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Acuan pembangunan untuk memajukan Negara, telah terlegitimasi dengan baik dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya UU NO 17 TAHUN 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang ditentukan dengan Peraturan Presiden dan Presiden sekaligus sebagai pelaksana. Namun pada kenyataannya setelah hampir satu dekade perundang-undang ini berlaku pengimplementasiannya tidak sesuai dengan ekspektasi, terbukti dengan masih banyaknya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat dan belum meratanya pembangunan. Dari parameter inilah kemudian muncul wacana untuk menghidupkan kembali GBHN sebagaimana yang berlaku pada masa orde baru. Hal ini sempat disinggung oleh Megawati Soekarno Putri dalam RAKERNAS PDIP di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Dari pidato tersebut timbullah pro dan kontra dikalangan para ahli dan masyarakat, dengan dasar argumentatifnya masing-masing. Menanggapi problematika yang sedang terjadi, penulis menitik beratkan pada pandangan yang kontra terhadap kembalinya GBHN. Tetapi penulis menginginkan untuk tetap menghadirkan haluan Negara di tengah-tengah bangsa yang kehilangan arah. Kembalinya GBHN mencerminkan bahwa ketatanegaraan Indonesia akan berjalan mundur, sebab dihilangkannya GBHN karena GBHN tidak lagi mengikuti perkembangan masyarakat, dengan dihilangkannya GBHN melalui amandemen UUD 1945 menunjukkan bahwa Negara ini ingin menatap masa depan yang lebih baik. Solusi yang Ditawarkan 1. Pedoman Pembangunan Nasional Pedoman pembangunan berlaku secara nasional, bersifat mandiri dan mengikat karena dituangkan dalam salah satu pasal UUD NRI 1945, dimaksudkan agar pengimplementasian PPN ini lebih efektif dan merata, mengingat ketidakberhasilan Undang-Undang mengenai Pembangunan Nasional dan Daerah yang telah ada. 2. Pembentukan badan independen bersifat ad hoc non partai politik Badan ini bertugas untuk menyusun materi isi dari Pedoman Pembangunan Nasional. Beranggotakan para ahli dari berbagai bidang, antaranya bidang hukum, bidang politik, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang ekonomi dan sosial budaya sebagai perwakilan dari berbagai konsentrasi agar pembangunan nasional dapat menjangkau seluruh aspek. Bersifat independen non partai politik dengan harapan bahwa penyusunan Pedoman Pembangunan ini dapat dirancang tanpa intervensi dari pihak manapun sehingga jauh lebih efektif dalam pelaksanaannya. 3. Ditetapkan oleh DPD bersama dengan Presiden DPD selaku lembaga regional representation yang dianggap paling mengerti kondisi di wilayah daerah sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di lingkup daerah. Sedangkan Presiden turut serta bersama DPD mengesahkan Pedoman Pembangunan dan sebagai pelaksana dari Pedoman Pembangunan Nasional. 4. Pertanggungjawaban dari Presiden kepada DPD Presiden memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pedoman Pembangunan Nasional kepada DPD disetiap akhir masa jabatan. Hal ini dimungkinkan karena DPD merupakan lembaga yang mengeluarkan Pedoman Pembanguna Nasional, selain itu juga merupakan lembaga yang menghubungkan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, serta dianggap mengetahui efektif atau tidaknya pembangunan yang berlangsung di daerah. 5. Pedoman Pembangunan Nasional ini bersifat fleksibel. Bersifat fleksibel agar suatu saat dapat dirubah dengan mengikuti perkembangan masyarakat dan dunia internasional, meskipun demikian Pedoman pembangunan dapat dirubah per satu dekade supaya pembangunan yang telah terealisasi tidak terbengkalai.     Pihak-Pihak yang Membantu Mengimplementasikan Gagasan 1. Dosen Pengampu Merupakan pihak pertama yang membantu memberikan arahan dan saran-saran dalam perumusan gagasan. 2. Lembaga Pemerintahan a) Eksekutif Yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Gubernur dan Bupati, sebagai pihak-pihak yang akan merealisasikan Pedoman Pembangunan Nasional. b) Legislatif DPD, sebagai lembaga yang akan mengeluarkan Pedoman Pembangunan Nasional dan mengawasi Pelaksanaan Pedoman Pembangunan Nasional. DPR, sebagai lembaga yang akan mengeluarkan Undang-Undang untuk pembentukan lembaga Ad Hoc. 3. Masyarakat Karena sebuah kebijakan sangat membutuhkan partisipasi yang pro-aktif dari masyarakat yang merupakan subjek dari pembangunan karena pembangunan dilakukan untuk masyarakat dan hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat. Langkah Strategis Pengimplementasian Gagasan 1. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ini sebatas hanya untuk memberikan kewenangan kepada DPD untuk mengeluarkan Pedoman Pembangunan Nasional yang disahkan bersama dengan Presiden. 2. Pembentukan lembaga Ad Hoc Lembaga Ad Hoc akan dikeluarkan melalui Undang-Undang sehingga memiliki payung hukum yang jelas.   3. Mengeluarkan Pedoman Pembangunan Nasional Yang akan dikeluarkan oleh DPD dan disahkan bersama dengan Presiden. 4. Pelaksanaan Pelaksanaan Pedoman Pembangunan Nasional oleh lembaga eksekutif baik pusat maupun daerah. KESIMPULAN   Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah bijak seperti menetapkan haluan Negara yang sifatnya lebih mengikat baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pembangunan nasional yang efektif dan merata ditinjau dari berbagai aspek. Alasan utama mengapa harus mengimplementasikan gagasan ini, karena gagasan yang penulis tawarkan berbeda dengan pendapat-pendapat yang telah berkembang dewasa ini. Pembentukan Pedoman Pembangunan Nasional sangatlah urgensi, mengingat ketidakberhasilan pelaksanaan perundang-undang yang telah berlaku. Lahirnya Pedoman Pembangunan Nasional   Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah bijak seperti menetapkan haluan Negara yang sifatnya lebih mengikat baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pembangunan nasional yang efektif dan merata ditinjau dari berbagai aspek. Alasan utama mengapa harus mengimplementasikan gagasan ini, karena gagasan yang penulis tawarkan berbeda dengan pendapat-pendapat yang telah berkembang dewasa ini. Pembentukan Pedoman Pembangunan Nasional sangatlah urgensi, mengingat ketidakberhasilan pelaksanaan perundang-undang yang telah berlaku. Lahirnya Pedoman Pembangunan Nasional tidak akan mempengaruhi sistem ketatanegaraan presidensil di Indonesia karena lembaga Negara kedudukannya tetap sederajad satu dengan yang lain. Dan diharapkan tidak ada lagi kesenjangan social, pembangunan dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat, terwujudnya cita-cita bangsa serta tercapainya keinginan pemerintah untuk menyongsong generasi emas. "

Balas

Penguatan fungsi DPD

: Dorra Prisilia
: Lembaga Pendidikan
: Universitas Islam Malang

"Permohonan Pengajuan kegiatan Dialog interaktif dan diskusi terbuka mengenai wacana penghidupan kembali GBHN dan kaitannya dengan penguatan fungsi DPD sebagai bentuk perwujudan kampus dalam pemecahan masalah dan pusat kajian akademik yang menunjukkan kepedulian kampus dalam program pembangunan Indonesia. KONDISI SAAT INI Kondisi ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 semakin menjanjikan sistem yang demokratis. Kekuasaan Negara tidak lagi sentralistik pada satu atau beberapa lembaga Negara karena telah terjadi pembagian kekuasaan secara vertikal dan pemisahan kekuasaan secara horizontal, sehingga tercipta fungsi controlling antar lembaga Negara yang satu dengan lembaga Negara yang lain (check and balance). Dengan adanya fungsi pengawasan maka cara kerja dan kebijakan yang diambil oleh sebuah lembaga Negara akan efektif sehingga berdampak pada kesejahteraan rakyat yang merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan pembangunan di Indonesia. Perencanaan pembangunan negara secara spesifik dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dibawah koordinator Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Acuan pembangunan untuk memajukan Negara, telah terlegitimasi dengan baik dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya UU NO 17 TAHUN 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang ditentukan dengan Peraturan Presiden dan Presiden sekaligus sebagai pelaksana. Namun pada kenyataannya setelah hampir satu dekade perundang-undang ini berlaku pengimplementasiannya tidak sesuai dengan ekspektasi, terbukti dengan masih banyaknya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat dan belum meratanya pembangunan.  Dari parameter inilah kemudian muncul wacana untuk menghidupkan kembali GBHN sebagaimana yang berlaku pada masa orde baru. Hal ini sempat disinggung oleh Megawati Soekarno Putri dalam RAKERNAS PDIP di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Dari pidato tersebut timbullah pro dan kontra dikalangan para ahli dan masyarakat, dengan dasar argumentatifnya masing-masing. Menanggapi problematika yang sedang terjadi, penulis menitik beratkan pada pandangan yang kontra terhadap kembalinya GBHN. Tetapi penulis menginginkan untuk tetap menghadirkan haluan Negara di tengah-tengah bangsa yang kehilangan arah. Kembalinya GBHN mencerminkan bahwa ketatanegaraan Indonesia akan berjalan mundur, sebab dihilangkannya GBHN karena GBHN tidak lagi mengikuti perkembangan masyarakat, dengan dihilangkannya GBHN melalui amandemen UUD 1945 menunjukkan bahwa Negara ini ingin menatap masa depan yang lebih baik.  SOLUSI YANG DITAWARKAN 1. Pedoman Pembangunan Nasional Pedoman pembangunan berlaku secara nasional, bersifat mandiri dan mengikat karena dituangkan dalam salah satu pasal UUD NRI 1945, dimaksudkan agar pengimplementasian PPN ini lebih efektif dan merata, mengingat ketidakberhasilan Undang-Undang mengenai Pembangunan Nasional dan Daerah yang telah ada. 2. Pembentukan badan independen bersifat ad hoc non partai politik Badan ini bertugas untuk menyusun materi isi dari Pedoman Pembangunan Nasional. Beranggotakan para ahli dari berbagai bidang, antaranya bidang hukum, bidang politik, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang ekonomi dan sosial budaya sebagai perwakilan dari berbagai konsentrasi agar pembangunan nasional dapat menjangkau seluruh aspek. Bersifat independen non partai politik dengan harapan bahwa penyusunan Pedoman Pembangunan ini dapat dirancang tanpa intervensi dari pihak manapun sehingga jauh lebih efektif dalam pelaksanaannya. 3. Ditetapkan oleh DPD bersama dengan Presiden DPD selaku lembaga regional representation yang dianggap paling mengerti kondisi di wilayah daerah sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di lingkup daerah. Sedangkan Presiden turut serta bersama DPD mengesahkan Pedoman Pembangunan dan sebagai pelaksana dari Pedoman Pembangunan Nasional. 4. Pertanggungjawaban dari Presiden kepada DPD Presiden memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pedoman Pembangunan Nasional kepada DPD disetiap akhir masa jabatan. Hal ini dimungkinkan karena DPD merupakan lembaga yang mengeluarkan Pedoman Pembanguna Nasional, selain itu juga merupakan lembaga yang menghubungkan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, serta dianggap mengetahui efektif atau tidaknya pembangunan yang berlangsung di daerah. 5. Pedoman Pembangunan Nasional ini bersifat fleksibel. Bersifat fleksibel agar suatu saat dapat dirubah dengan mengikuti perkembangan masyarakat dan dunia internasional, meskipun demikian Pedoman pembangunan dapat dirubah per satu dekade supaya pembangunan yang telah terealisasi tidak terbengkalai.     PIHAK-PIHAK YANG MEMBANTU MENGIMPLEMENTASIKAN GAGASAN 1. Dosen Pengampu Merupakan pihak pertama yang membantu  memberikan arahan dan saran-saran dalam perumusan gagasan. 2. Lembaga Pemerintahan a) Eksekutif  Yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Gubernur dan Bupati, sebagai pihak-pihak yang akan merealisasikan Pedoman Pembangunan Nasional. b) Legislatif DPD, sebagai lembaga yang akan mengeluarkan Pedoman Pembangunan Nasional dan mengawasi Pelaksanaan Pedoman Pembangunan Nasional. DPR, sebagai lembaga yang akan mengeluarkan Undang-Undang untuk pembentukan lembaga Ad Hoc. 3. Masyarakat Karena sebuah kebijakan sangat membutuhkan partisipasi yang pro-aktif dari masyarakat yang merupakan subjek dari pembangunan karena pembangunan dilakukan untuk masyarakat dan hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat. LANGKAH STRATEGIS PENGIMPLEMENTASIAN GAGASAN 1. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ini sebatas hanya untuk memberikan kewenangan kepada DPD untuk mengeluarkan Pedoman Pembangunan Nasional yang disahkan bersama dengan Presiden. 2. Pembentukan lembaga Ad Hoc Lembaga Ad Hoc akan dikeluarkan melalui Undang-Undang sehingga memiliki payung hukum yang jelas.   3. Mengeluarkan Pedoman Pembangunan Nasional Yang akan dikeluarkan oleh DPD dan disahkan bersama dengan Presiden. 4. Pelaksanaan Pelaksanaan Pedoman Pembangunan Nasional oleh lembaga eksekutif baik pusat maupun daerah. KESIMPULAN Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah bijak seperti menetapkan haluan Negara yang sifatnya lebih mengikat baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pembangunan nasional yang efektif dan merata ditinjau dari berbagai aspek. Alasan utama mengapa harus mengimplementasikan gagasan ini, karena gagasan yang penulis tawarkan berbeda dengan pendapat-pendapat yang telah berkembang dewasa ini. Pembentukan Pedoman Pembangunan Nasional sangatlah urgensi, mengingat ketidakberhasilan pelaksanaan perundang-undang yang telah berlaku.  Lahirnya Pedoman Pembangunan Nasional tidak akan mempengaruhi sistem ketatanegaraan presidensil di Indonesia karena lembaga Negara kedudukannya tetap sederajad satu dengan yang lain. Dan diharapkan tidak ada lagi kesenjangan social, pembangunan dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat, terwujudnya cita-cita bangsa serta tercapainya keinginan pemerintah untuk menyongsong generasi emas. "

Balas

legislasi berpihak pada anak dan pr

: Khoirotin Nisa'
: Lembaga Sosial Masyarakat
: Rumah Pintar Rose

"Yth. Bapak Ibu Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), mohon kiranya bapak ibu memperhatikan semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak baik itu fisik maupun mental. Anak2 adalah generasi penerus bangsa. ciptakan suasana aman, tentram untuk anak2 kita agar mereka tumbuh berkembang dengan baik. melalui bapak ibu, kami titip semua produk legislasi hendaknya memikirkan kepentingan anak dan perempuan"

Balas

Prosedur penelitian

: Rif'an Azam Amrulloh
: Lembaga Sosial Masyarakat
: Fakultas Hukum Unnes

"ingin menanyakan, perihal prsedur tentang kunjungan penelitian ke gedung DPD RI itu bagaimana ? terima kasih."

Balas

Program Sosoialisasi 4 Pilar

: M. YUSUF
: Lembaga Pendidikan
: Masyarakat umum

"Mohon kiranya kepada anggota DPD khususnya Dapil Riau untuk dapat mengagendakan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan di Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Karena secara geografis kecamatan Rangsang Barat merupakan wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia). Sehingga penanaman nilai-nilai kebangsaaan untuk generasi muda saat ini sangat dibutuhkan. Mohon di prioritaskan. terimakasih. M. Yusuf"

Balas

Permohonan dukungan GGN-Unesco

: M. Akbar M. Siddik
: Lembaga Sosial Masyarakat
: Taman Bumi Nusantara (GEOPARK INDON

"Lombok, 26 April 2016. Dengan Hormat; Bahwa Tim Assesor dari Global Geopark Network (GGN) Unesco akan datang menilai Kelayakan Destinasi Geopark Rinjani-Lombok (GRL) untuk mendapatkan sertifikasi Global Geopark, pada tanggal 16-22 Mei 2016. Penilaian Assesor GGN-Unesco 2016 di Lombok akan dilakukan oleh Tim Pakar Ahli yang berasal dari Negara Italia (Tuan Morinho) dan Pakar cendekiawan dari Korea Selatan (as Geologist Environment and Cultural Diversity/heritage). Maka atasnama segenap Masyarakat yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berbesar harapan bahwa sertifikat GGN tersebut dapat menyebabkan meningkatnya angka kunjungan wisata di Pulau Lombok, menjadi semangat meningkataknan pembangunan daerah sesuai parameter menuju kesejahteraan, mengingat NTB adalah provinsi yang memiliki prestasi 33 dari aspek pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia, Sedangkan potensi sumber daya alam, kawasan dan budayanya sangat potensial. Sungguh kami atas nama masyarakat Sasambo (sasak sumbawa mbojo) berharap banyak kepada segenap instansi dan institusi kiranya dapat mengambil peran sesuai fungsinya guna menggalang dukungan dan bantuan seperlunya. Semoga kami mendapatkan perhatian institusi atau pihak-pihak yang peduli menggalang dukungan demi harapan dan kesempatan yang telah di usahakan sejak tahun 2008 ini. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan penghargaan dan terimakasih yang setingginya. Salam Hormat : 1) Kelompok Masyarakat Sadar Wisata Lombok; 2) Kelompok Kerja (POKJA) Sembalun, Sesaot Pakuan, Aik Berik dan Senaru Bayan; 3) Himpunan Porter Seluruh Lombok; 4) HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) cabang NTB; 5) Himpunan Mahasiswa Pencinta Alam di 20 Perguruan Tinggi di NTB; 6) Himpunan Usaha Kecil Mikro dan Menengah se-NTB; 7) Forum Kemangkuan Adat Sasak se-Pulau Lombok; 8) dan lain-lain. "

Balas
Kembali
LIVE STREAM