Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
Panitia Perancang Undang Undang

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) bertugas :

1. Merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran;

2. Membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

3. Melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD;

4. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah dan/atau Sidang Paripurna;

5. Melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah atau Sidang Paripurna;

6. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka mengikuti perkembangan materi usul rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh komite;

7. Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undang;

8. Melakukan tugas atas keputusan Sidang Paripurna dan/atau Panitia Musyawarah;

9. Mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPD;

10. Mengadakan persiapan, pembahasan dan penyusunan RUU yang tidak menjadi lingkup tugas komite;

11. Mengoordinasikan proses penyusunan RUU yang pembahasannya melibatkan lebih dari 1 (satu) Komite; dan

12. Membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir tahun sidang dan akhir masa keanggotaan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Panitia Perancang Undang-Undang pada masa keanggotaan berikutnya

Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas Panitia Perancang Undang-Undang mempunyai tugas:

1. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan hukum dan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum;

2. Memberikan masukan yang objektif kepada pimpinan, pemerintah daerah, dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan hukum dan saran-saran lain yang berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang di DPD; dan

3. Mengoordinasikan secara substansi dan fungsional Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD.

Pleno PPUU: Perlunya Ketentuan Penetapan Status Bencana demi Kepastian Hukum 08 Maret 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dalam rangka inventarisasi materi RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di 3 (tiga) provinsi yaitu Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. “Agenda rapat kali ini adalah untuk mendengarkan laporan hasil inventarisasi materi RUU RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,”
Bahas Revisi UU No.24 Tahun 2007, PPUU DPD RI Undang Kementerian Sosial dan BNPB 09 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dalam rangka pengayaan materi dan menghimpun pandangan yang konstruktif untuk penyempurnaan UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Inisiatif review dan penyempurnaan UU No. 24 Tahun 2007 sudah digagas sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bersama berbagai pemangku kepentingan terkait
Isu Koordinasi Jadi Bahasan Penting terkait Usulan Revisi UU No. 24 Tahun 2007 08 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan penyusunan rancangan usulan revisi UU No. 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana dengan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) dan Aliansi Masyarakat untuk Penguatan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (AMPU-PB). Rapat dibuka oleh Muhammad Afnan Hadikusumo (senator asal DIY) selaku Ketua PPUU didampingi Baiq Diyah Ratu Ga
9 RUU Tambahan Jadi Prioritas di Prolegnas 2017 02 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat gabungan (ragab) dengan pimpinan komite di Ruang Rapat PPUU DPD RI, Gedung B lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (02/02/2017). “Rapat gabungan kali ini kami maksudkan untuk membahas rencana pembahasan RUU di komite untuk tahun 2017.  Berdasarkan catatan kami bahwa Prolegnas RUU Prioritas tahun 2016 masih menyisakan 41 (Empat Puluh Satu) RUU sehingga dibutuhkan 9 (sembilan) RUU t
PPUU DPD RI Sahkan Program dan Jadwal Kerja 2017 25 Januari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Membuka Masa Sidang III Tahun 2016-2017, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mulai merancang sejumlah agenda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di Ruang Rapat PPUU DPD RI, Gedung B lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/01/2017). Membuka pleno kali ini, Ketua PPUU Muhammad Afnan Hadikusumo (Senator asal DI Yogyakarta) selaku pimpinan rapat mengemukakan, “Terdapat beberapa agenda yang akan dibahas dan disepakati pada pleno kali in
Sidang Paripurna Ke-6 DPD RI Pembuka Masa Sidang III Tahun 2016-2017 23 Januari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Sidang Paripurna Ke-6 dengan agenda Pidato Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2016-2017 dan Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan. Sidang Paripurna di pimpin Mohammad Saleh Ketua DPD RI didampingi GKR Hemas dan Farouk Muhammad, Wakil Ketua DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Senin, (23/01/2017). Sebelum Sidang Paripurna DPD RI, Ketua DPD RI Mohammad Saleh memandu upacara pengucapan sumpah/janji anggota DPD RI pengganti antarwaktu (PAW) sis
Baleg DPR RI Menyepakati 50 RUU dalam Prolegnas RUU 2017 14 Desember 2016
  Penandatanganan kesepakatan Prolegnas oleh Ketua Baleg dan Menkumham RI di Ruang rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2016).   Penyusunan RUU Prolegnas 2016 belum juga rampung dikerjakan, sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2016 masih menyisakan persoalan. Badan Legislasi (Baleg) telah menyepakati 50 RUU masuk dalam Prolegnas 2017. Kesepakatan itu mengharuskan DPR mengambil keputusan mengingat sudah di penghujung 2016. Kesepakatan tersebut dia
Raker Dengan Menkumham, DPD RI Tetapkan Tiga Fokus Utama Kebutuhan Legislasi Daerah 31 Agustus 2016
Jakarta -- Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI mengadakan rapat kerja (Raker) dengan Menkumham, Yasonna Laoly, membahas Prolegnas prioritas tahun 2017. Pada kesempatan tersebut PPUU DPD RI menyampaikan tiga fokus utama kebutuhan legislasi daerah yaitu pelaksanaan percepatan pembangunan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan pelaksanaan kepastian hukum kasus kekerasan didaerah. “Dalam penyusunan RUU Prioritas tahun 2017 yang saat ini tengah dilaksanakan DPD, sebagaimana hasil inventarisasi yang telah dilakukan oleh PPUU, Kebutu
DPD RI Desak Pengesahan RUU Wawasan Nusantara. 25 Agustus 2016
Jakarta -- Panitia Perancang Undang - Undang (PPUU) DPD RI mendesak dan memberikan pandangannya terkait RUU Wawasan Nusantara dalam rapat konsultasi Pansus RUU Wawasan Nusantara di Ruang Rapat KK I Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (25/08). Ketua PPUU M. Afnan Hadikusumo, menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang mendasari usulan RUU Wawasan Nusantara yang menjadi usul inisiatif DPD RI. "Beberapa hal yang mendasari usulan RUU Wawasan Nusantara terutama berkaitan dengan persoalan ketatanegaraan, sosial, politik dan kebu
Alasan Pimpinan DPD RI Belum Menandatangani Draf Tatib 12 April 2016
Alasan Pimpinan DPD RI Belum Menandatangani Draf Tatib Dengan hormat, Perkenankan kami menyampaikan keterangan/alasan Pimpinan DPD RI belum menandatangani Draf Tatib DPD RI sebagai berikut: 1. Rapat Panmus tanggal 11 Januari 2016 membahas agenda Sidang Paripurna Luar Biasa 15 Januari 2016 sehubungan masa kerja Pansus yang akan berakhir pada tanggal 17 Januari 2016, sementara hasil kerja Pansus dalam bentuk rancangan peraturan DPD tentang perubahan Tatib belum juga bisa disampaikan oleh pansus. Selain itu, isu tentang kewenangan pansus
  • Galeri Foto
Pengumuman
  • Harian
  • Masa Sidang

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI