x
Panitia Musyawarah

Panitia Musyawarah dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Panitia Musyawarah mempunyai tugas :

1. Merancang dan menetapkan jadwal acara serta kegiatan DPD, termasuk sidang dan rapat, untuk :

a. 1 (satu) tahun sidang;

b. 1 (satu) masa persidangan; dan

c. sebagian dari suatu masa sidang.

2. Merancang rencana kerja lima tahunan sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan;

3. Rencana kerja lima tahunan sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan dapat direvisi setiap tahun;

4. Menyusun rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari rencana kerja lima tahunan;

5. Merancang dan menetapkan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah;

6. Merancang dan menetapkan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi hak sidang Paripurna untuk mengubahnya;

7. Memberikan pendapat kepada pimpinan dalam penanganan masalah menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPD;

8. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas setiap alat kelengkapan tersebut

9. Menentukan penanganan terhadap pelaksanaan tugas DPD oleh alat kelengkapan DPD;

10. Membahas dan menentukan mekanisme kerja antar alat kelengkapan yang tidak diatur dalam Tata Tertib; dan

11. Merumuskan agenda kegiatan Anggota di daerah.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Panitia Musyawarah mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan untuk disampaikan kepada Panitia Urusan Rumah Tangga dalam penentuan dukungan anggaran.

Rapat Pleno Panmus Bahas Persiapan Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI 27 Januari 2015
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI menggelar rapat pleno ke-6 di Ruang Sidang Ketua DPD RI Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/01/2015) siang. Agenda rapat terkait persiapan Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI. Irman Gusman selaku Ketua DPD RI membuka rapat pleno, namun jalannya rapat dipimpin Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad. “Saya mohon izin karena ada pertemuan dengan Ketua DPR RI Setya Novanto,” ujarnya. Menggantikan Irman, Farouk mengemukakan Sidang Paripurna Lu
Pembukaan Sidang Paripurna Ke-8 DPD RI 13 Januari 2015
Jakarta, dpd.go.id - Memasuki awal Tahun 2015, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna ke-8. Pelaksanaan Sidang Paripurna ke-8 DPD RI berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/01/2015) pagi. Ketua DPD RI Irman Gusman secara langsung memimpin jalannya sidang paripurna didampingi Wakil Ketua DPD RI G.K.R. Hemas. Agenda Sidang Paripurna ke-8 DPD RI antara lain: 1. Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2014-2015; 2. Pidato pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2014-2
Ketua DPD RI Makan Bajamba Dengan Masyarakat Sawahlunto 02 Desember 2014
Sawahlunto, dpd.go.id. Ketua DPD RI Irman Gusman menghadiri acara Makan Bajamba di Sawahlunto, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Sawahlunto ke-126, Senin (1/12). Makan Bajamba yang berlangsung di lapangan Segitiga Sawahlunto ini, merupakan tradisi dan budaya minang yang harus dilestarikan. Makan Bajamba juga dihadiri  Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Walikota Sawahlunto Ali Yusuf, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Agum Gumelar, legenda pemain bulutangkis Taufik Hidayat, Ketua
Revisi UU MD3 Tanpa DPD RI: Contempt of Parliament 24 November 2014
Jakarta, dpd.go.id – Tidak dilibatkannya DPD RI dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan parlemen (contempt of parliament). “Undang-undang MD3 ini melibatkan DPD RI jadi kita harus dilibatkan, meskipun DPR berargumen revisi tersebut tidak ada kaitannya dengan DPD karena membahas persoalan internal mereka,” ujar Ketua DPD RI Irman Gusman dalam rapat Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI di Gedung Nusantara III Komp
Cholid Mahmud: Dalam Konteks Perumusan APBN, Semua Komite Punya Tugas 07 November 2014
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI menggelar Rapat Tim Kerja 11 dengan agenda pembahasan pedoman pelaksanaan pemberian pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang APBN. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad selaku Pimpinan Panmus serta Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI sebagai anggota Panmus.Menyangkut pemberian pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN merupakan bidang tugas Komite IV DPD RI, Cholid Mahmud menyampaikan penyusunan draft  pertimbangan masih bersifat individual belum tertulis. &ldqu
Sosialisasi Pedoman Kerja DPD RI 22 Oktober 2014
Jakarta, dpd.go.id – "Ada empat pedoman kerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dan dua pedoman sesuai dengan fungsi legislasi," tutur Farouk dalam Sosialisasi Pedoman Kerja DPD RI. Sosialisasi diselenggarakan oleh Panitia Musyawarah (Panmus) dan dipimpin oleh Pimpinan DPD RI, Prof. Dr. Farouk Muhammad di Gedung GBHN, Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan-Jakarta, Rabu (22/10/2014). Empat Pedoman itu sudah tercantum dalam Peraturan-peraturan DPD RI yaitu :1.  Pedoman Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) DPD RI sesuai deng
DPD RI Berulang Tahun Ke-9 01 Oktober 2013
Jakarta, dpd.go.id – DPD RI memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semua pihak terutama seluruh rakyat Indonesia atas keberhasilan DPD sampai usia ke-9, kekuatan kelembagaan DPD terus berlangsung baik dalam konteks kinerja legislasi dan pengawasan maupun dalam kedudukan konstitusional  dalam sistem kenegaraan. Pada puncaknya telah ditetapkan Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Maret 2013, yang telah mengembalikan dan memulihkan hak-hak konstitusional DPD dibidang legislasi dan prolegnas  sesuai dengan UUD 1945.  &ld
Sidang Paripurna DPD RI Ke 16 15 Agustus 2013
Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali menggelar Sidang Paripurna setelah Anggota Dewan melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (masa reses) pada tanggal 9 Juli s.d 12 Agustus 2013. Sidang Paripurna ke 16 ini bertepatan pada bulan syawal sehingga dapat saling bersilahturahmi dan saling memaafkan.  “Kami selaku Pimpinan DPD RI mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1434H dan mohon maaf lahir dan bathin, semoga semangat kemenangan di hari yang fitri selalu mengingatkan kita untuk menjalankan segenap tugas
Pengesahan Keputusan dalam Sidang Paripurna ke-15 DPD RI 08 Juli 2013
Jakarta, dpd.go.id – “Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dicanangkan Pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak belum tepat sasaran. Ini terbukti dari maraknya kasus penerima bantuan yang tidak sesuai,” ujar Irman membuka sidang paripurna ke-15 DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (08/07/2013). Selain menyoroti persoalan BLSM, Irman juga menyampaikan keprihatinannya terkait gempa yang melanda Aceh pada Selasa pekan lalu (02/07/2013). Sementara itu
BPK RI Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 Dalam Sidang Paripurna DPD RI 13 Juni 2013
Jakarta, dpd.go.id - Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh Pemerintah Pusat. Hadi Poernomo selaku Ketua BPK RI menyampaikan LKPP Tahun 2012 dalam Sidang Paripurna Ke-14 DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/06/13) pagi. Dalam paparannya, Hadi menyampaikan bahwa LKPP Tahun 20
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI