x
Panitia Musyawarah

Panitia Musyawarah dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Panitia Musyawarah mempunyai tugas :

1. Merancang dan menetapkan jadwal acara serta kegiatan DPD, termasuk sidang dan rapat, untuk :

a. 1 (satu) tahun sidang;

b. 1 (satu) masa persidangan; dan

c. sebagian dari suatu masa sidang.

2. Merancang rencana kerja lima tahunan sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan;

3. Rencana kerja lima tahunan sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan dapat direvisi setiap tahun;

4. Menyusun rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari rencana kerja lima tahunan;

5. Merancang dan menetapkan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah;

6. Merancang dan menetapkan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi hak sidang Paripurna untuk mengubahnya;

7. Memberikan pendapat kepada pimpinan dalam penanganan masalah menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPD;

8. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas setiap alat kelengkapan tersebut

9. Menentukan penanganan terhadap pelaksanaan tugas DPD oleh alat kelengkapan DPD;

10. Membahas dan menentukan mekanisme kerja antar alat kelengkapan yang tidak diatur dalam Tata Tertib; dan

11. Merumuskan agenda kegiatan Anggota di daerah.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Panitia Musyawarah mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan untuk disampaikan kepada Panitia Urusan Rumah Tangga dalam penentuan dukungan anggaran.

Sidang Paripurna Ke-11 DPD RI Penutup Masa Sidang IV Tahun 2015-2016 29 April 2016
Jakarta, dpd.go.id – Dewan perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Sidang Paripurna Ke-11 pada Masa Sidang IV Tahun 2015-2016 dengan agenda Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan DPD RI, Pengesahan Keputusan DPD RI, dan Penutupan Masa Sidang Masa Sidang IV Tahun 2015-2016. Sidang Paripurna dipimpin GKR Hemas, Wakil Ketua DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Jum’at, (29/04/2016). Sebelum dilanjutkan Sidang Paripurna, Ketua DPD RI mengambil pengucapan sumpah jabatan kepada GKR Ayu Kos Indriyah sebagai pergantian a
Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI Menerima Penyerahan Ikhtisar HAPSEM II Tahun 2015 13 April 2016
Jakarta, dpd.go.id – Dewan perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa  dengan agenda tunggal Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) II Tahun 2015 BPK RI kepada DPD RI. Sidang Paripurna dipimpin Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Wakil Ketua DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Rabu (13/04/2016). Ketua BPK RI, Dr.H.Hari Azhar Aziz, didampingi Anggota VI BPK, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, dan Anggota VII BPK Achsanul Qosasi menyampaikan bahwa IHPS
Alasan Pimpinan DPD RI Belum Menandatangani Draf Tatib 12 April 2016
Alasan Pimpinan DPD RI Belum Menandatangani Draf Tatib Dengan hormat, Perkenankan kami menyampaikan keterangan/alasan Pimpinan DPD RI belum menandatangani Draf Tatib DPD RI sebagai berikut: 1. Rapat Panmus tanggal 11 Januari 2016 membahas agenda Sidang Paripurna Luar Biasa 15 Januari 2016 sehubungan masa kerja Pansus yang akan berakhir pada tanggal 17 Januari 2016, sementara hasil kerja Pansus dalam bentuk rancangan peraturan DPD tentang perubahan Tatib belum juga bisa disampaikan oleh pansus. Selain itu, isu tentang kewenangan pansus
Sidang Paripurna Ke-9 DPD RI Menutup Masa Sidang III Tahun Sidang 2015-2016 17 Maret 2016
Jakarta, dpd.go.id – Dewan perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Sidang Paripurna Ke-9 dengan agenda laporan pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan DPD RI, Pengesahan Keputusan DPD RI, dan Penutupan Masa Sidang III Tahun 2015-2016. Sidang Paripurna dipimpin H. Irman Gusman, Ketua DPD RI didampingi Farouk Muhammad, Wakil Ketua DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Kamis (17/03/2016). Komite I DPD RI melaporkan Hasil Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti U
Sidang Paripurna Ke-8 DPD RI Putuskan Dua Hasil Pengawasan sebagai Keputusan DPD RI 16 Februari 2016
Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Sidang Paripurna Ke-8 pada Masa Sidang III Tahun 2015-2016 dengan agenda Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan DPD RI dan Pengesahan Keputusan DPD RI. Sidang Paripurna dipimpin GKR Hemas, Wakil Ketua DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Selasa, (16/02/2016). Kesempatan pertama membacakan laporan adalah Komite III DPD RI yang disampaikan oleh Fahira Idris, Wakil Ketua Komite III DPD RI. Program pembahasan Komite III pada masa sidang ini yaitu Penyusuna
Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI: Pemerintah Memberikan Jawaban Atas Hak Bertanya Terkait Kereta Cepat Jakarta-Bandung 29 Januari 2016
Jakarta, dpd.go.id – Pemerintah menjawab dan memberikan penjelasan atas Hak Bertanya Anggota DPD RI terkait Keputusan Pemerintah untuk membangun kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Hal itu disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno pada Sidang Paripurna Luar Biasa ke-4 DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Jum'at, (29/01/2016). Irman Gusman sebagai Pimpinan Sidang Paripurna Luar Biasa ke-4 DPD RI mengatakan agenda sidang kali ini adalah untuk mendapatkan Jawaban dan Penjelasan Pemerintah atas Ha
Pengesahan Keputusan Dalam Sidang Paripurna ke-11 DPD RI 17 April 2015
Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna ke-11 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/04/2015). Agenda dalam Sidang Paripurna antara lain: Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan DPD RI, Pengesahan Keputusan DPD RI, Pidato Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2014-2015. Menyangkut Pengesahan Keputusan DPD RI, Panitia Musyawarah sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPD RI meminta pengesahan dalam Sidang Paripurna ke-11 DPD RI. “Ada dua mat
DPD RI Menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II BPK RI 08 April 2015
Jakarta, dpd.go.id – DPD RI menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 dengan agenda tunggal Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2014 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Kepada DPD RI. Bertempat di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-2 DPD RI dipimpin Irman Gusman selaku Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhamad dan G.K.R. Hemas. BPK RI secara rutin menyampaikan IHPS dan LHP kepada DPD RI untuk memenuhi amanat UUD 1945 dan pe
Sosialisasi Pedoman Pemberian Pertimbangan DPD RI Terhadap RUU APBN 07 April 2015
Jakarta, dpd.go.id – “Pedoman pemberian pertimbangan ini dimaksudkan agar DPD sebagai lembaga negara efektif dalam memberi pertimbangan. Ukuran efektifnya adalah agar aspirasi daerah dapat terwujud melalui peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Komite IV DPD RI Cholid Mahmud  dalam sosialisasi bersama staf ahli Angota DPD RI di Ruang GBHN Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (07/04/2015). Sosialisasi yang digagas Panitia Musyawarah DPD RI mengambil tema “Pedoman Pelaksanaan Pemberian
Respon Positif Presiden Kepada DPD RI dan Persiapan Sidang Paripurna ke-9 DPD RI 17 Februari 2015
Jakarta, dpd.go.id – “Jawaban atas Hak Bertanya DPD RI sudah mendapat jawaban dari Presiden. Surat resmi sudah kita terima dan jawaban presiden akan dibacakan besok dalam sidang paripurna DPD RI,” ujar Ketua DPD RI Irman Gusman saat membuka rapat Panitia Musyawarah di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/02/2015). Surat bernomor R-15/Pres/02/2015 yang menjawab lima pertanyaan yang diajukan DPD RI akan dibacakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Koordinator Bida
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI