x
Panitia Musyawarah

Panitia Musyawarah dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Panitia Musyawarah mempunyai tugas :

1. Merancang dan menetapkan jadwal acara serta kegiatan DPD, termasuk sidang dan rapat, untuk :

a. 1 (satu) tahun sidang;

b. 1 (satu) masa persidangan; dan

c. sebagian dari suatu masa sidang.

2. Merancang rencana kerja lima tahunan sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan;

3. Rencana kerja lima tahunan sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan dapat direvisi setiap tahun;

4. Menyusun rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari rencana kerja lima tahunan;

5. Merancang dan menetapkan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah;

6. Merancang dan menetapkan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi hak sidang Paripurna untuk mengubahnya;

7. Memberikan pendapat kepada pimpinan dalam penanganan masalah menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPD;

8. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas setiap alat kelengkapan tersebut

9. Menentukan penanganan terhadap pelaksanaan tugas DPD oleh alat kelengkapan DPD;

10. Membahas dan menentukan mekanisme kerja antar alat kelengkapan yang tidak diatur dalam Tata Tertib; dan

11. Merumuskan agenda kegiatan Anggota di daerah.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Panitia Musyawarah mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan untuk disampaikan kepada Panitia Urusan Rumah Tangga dalam penentuan dukungan anggaran.

DPD RI Akan Kawal Aspirasi Daerah Sampai Masa Bakti Berakhir 18 Juli 2019
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkomitmen terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah di masa baktinya yang akan berakhir pada 30 September 2019 nanti, sebagai representasi daerah dan wujud tanggung jawab DPD RI periode 2014-2019. Hal tersebut mengemuka saat Sidang Paripurna DPD RI ke-13 yang dibuka oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Darmayanti Lubis dan Akhmad Muqowam, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.   Wakil Ket
Gelar Sidang Paripurna, DPD RI Soroti Soal Pemilu dan Dana Kelurahan 11 Maret 2019
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berharap agar di masa jelang pemilu, seluruh elemen masyarakat tetap dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Perbedaan pilihan politik harus disikapi secara bijak sebagai bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia yang lebih matang. Oleh karena itu, DPD RI menghimbau kepada semua masyarakat agar tidak terpengaruh atas hasutan-hasutan dan menjaga kebersamaan dalam perbedaan. “Perbedaan pandangan dan pilihan politik dalam rangka menyambut pesta demokrasi 17 April 2019 adalah hal ya
DPD RI Maksimalkan Kinerja Di Masa Sidang Yang Singkat 14 Februari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Maksimalkan Kinerja pada Masa Sidang III yang singkat ini, DPD RI telah menghasilkan 1 buah RUU Usul Inisiatif DPD RI, 3 buah hasil pengawasan DPD RI, 1 buah Pandangan DPD RI dan 1 buah pertimbangan DPD RI. Hal itu terungkap pada Sidang Paripurna ke-9 DPD RI, Masa Sidang III Tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta. Kamis, 14 Februari 2019.  “Kita berharap hasil kerja politik DPD RI tersebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban politik DPD RI dan dapat dirasakan manfaatnya ol
DPD RI Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Natal dan Tahun Baru 20 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI menggelar Sidang Paripurna ke-7 penutupan masa sidang II Tahun 2018-2019. Pada Sidang Paripurna kali ini, DPD RI menghimbau kepada pemerintah untuk tetap fokus bekerja menjaga keamanan dan kenyaman warga selama melaksanakan liburan natal dan tahun baru. “Kami berharap selama liburan natal dan tahun baru ini situasi dan kondisi keamanan nasional dapat dijaga tetap kondusif,” ucap Ketua DPD RI Oesman Sapta di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (20/12). Oesman Sapta berpesan bahwa Pemerintah
DPD RI dan BPK RI Menandatangani MoU Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah 20 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama yang bertujuan untuk mengimplementasikan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (Hapsem) BPK RI terhadap laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah yang bersih, transparan dan berkualitas. MOU tersebut ditandatangani Ketua DPD RI, Oesman Sapta, dan Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara dalam Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta (20/12). Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, menyampaikan bahwa pe
DPD RI Usulkan 6 RUU Prioritas Pada Prolegnas 2019 12 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI akan usulkan 6 RUU prioritas pada Prolegnas 2019. Hal tersebut terungkap pada Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (12/11/2018).  RUU Prolegnas Prioritas yang akan diselesaikan DPD RI antara lain, RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Daerah Perbatasan, RUU Tentang Kegeologian, RUU Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, RUU Tentang Bahasa Daerah, RUU Tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU Tentang Perubahan atas U
DPD RI Sikapi Persoalan Bangsa 12 November 2018
JAKARTA, dpd.go.id (12/11) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyampaikan beberapa sikap terkait beberapa peristiwa yang menimbulkan polemik di masyarakat. Beberapa peristiwa tersebut seperti musibah jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Karawang, eksekusi mati terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Tuti Tursilawati, di negara Arab Saudi, dan pembakaran bendera yang bertulisan kalimat tauhid di Garut yang terjadi beberapa waktu lalu. Terkait musibah jatuhnya pesawat Lion Air, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, menyampaikan rasa duka cit
DPD RI Akan Tindak Lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 05 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id (5/10) - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menerima laporan  Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018 yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Sejumlah permasalahan yang masih ditemui dalam IHPS I 2018 antara lain umum kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai dan ketidakhematan, ketidakefisienan, serta ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran. “Hal ini harus menjadi perhatian DPD RI sebagai representasi dae
DPD RI Tetapkan Pimpinan Alat Kelengkapan 28 Agustus 2018
Jakarta, dpd.go.id - Sidang Paripurna ke-3 DPD RI Tahun Sidang 2018-2019 memiliki agenda tunggal yaitu Penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan. Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Darmayanti Lubis, dan Akhmad Muqowam menetapkan sebanyak 10 pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI. “Pemilihan dilakukan sesuai dengan tata cara yang kita sepakati, dan telah berlangsung dengan tertib, lancar dan demokratis,” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat Sidang Paripurna di Nusantara V, Jaka
DPD RI Lantik Pimpinan baru 26 Juli 2018
Jakarta, dpd.go.id-Wakil Ketua Bidang III DPD RI terpilih Akhmad Muqowam berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah. Pemilihan tersebut berlangsung pada Sidang Paripurna DPD RI ke-15 yang salah satu agendanya menggelar pemilihan Wakil Ketua Bidang III sesuai amanat Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang baru. Di Gd. nusantara V Komplek Parlemen Senayan,Jakarta. Kamis, 26 Juli 2018. Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua I Nono Sampono, Wakil Ketua II Darmayanti Lubis memimpin Sidang Paripurna ke-15 yang mempunyai 4 agenda. Pe
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI