x
Panitia Musyawarah

Panitia Musyawarah dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Panitia Musyawarah mempunyai tugas :

1. Merancang dan menetapkan jadwal acara serta kegiatan DPD, termasuk sidang dan rapat, untuk :

a. 1 (satu) tahun sidang;

b. 1 (satu) masa persidangan; dan

c. sebagian dari suatu masa sidang.

2. Merancang rencana kerja lima tahunan sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan;

3. Rencana kerja lima tahunan sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan dapat direvisi setiap tahun;

4. Menyusun rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari rencana kerja lima tahunan;

5. Merancang dan menetapkan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah;

6. Merancang dan menetapkan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi hak sidang Paripurna untuk mengubahnya;

7. Memberikan pendapat kepada pimpinan dalam penanganan masalah menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPD;

8. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas setiap alat kelengkapan tersebut

9. Menentukan penanganan terhadap pelaksanaan tugas DPD oleh alat kelengkapan DPD;

10. Membahas dan menentukan mekanisme kerja antar alat kelengkapan yang tidak diatur dalam Tata Tertib; dan

11. Merumuskan agenda kegiatan Anggota di daerah.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Panitia Musyawarah mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan untuk disampaikan kepada Panitia Urusan Rumah Tangga dalam penentuan dukungan anggaran.

Buka Sipur Ke-12, Ketua DPD Kecam Terorisme dan Persekusi 06 Juni 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Mengawali Masa Sidang V Tahun Sidang 2016-2017, saat ini kita melakukan kontemplasi untuk kebaikan kedepan, untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah? agar kita lebih peka terhadap kondisi yang dihadapi bangsa saat ini dan semakin peka terhadap isu yang terjadi, terorisme telah membuat kita prihatin. DPD RI mengecam keras segala bentuk terorisme dan radikal lainnya, termasuk persekusi. Kami harap pihak berwenang menindak tegas,” tegas Oesman Sapta dalam Pidato Pembukaan Sidang Paripurna DPD RI.
Ketua BPK RI: Pertama Kali Dalam 12 Tahun Terakhir, Laporan Keuangan Pemerintah Dapat WTP 23 Mei 2017
Jakarta,dpd.go.id -- Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Moermahadi mengungkapkan perolehan WTP atas LKPP tahun 2016 merupakan yang petama kali sejak 12 tahun terakhir. Hal tersebut dilaporkan Moermahadi dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-6 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/05/2017) siang, dengan agenda menerima la
Tutup Masa Sidang IV, Oesman Sapta Minta Anggota DPD Lebih Peka Terhadap Masalah Daerah 08 Mei 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Kami minta kepada anggota DPD RI agar lebih peka terhadap masalah di daerah khususnya pemberantasan kasus korupsi. Selanjutnya juga melakukan pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok menjelang puasa, diharapkan tahun ini tidak ada fluktuasi kenaikan harga menjelang puasa. Serta pengawasan terhadap transportasi mudik lebaran.” Demikian Pidato Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, pada Penutupan Masa Sidang IV sebelum para senator melakukan kegiatan di daerah pemilihan.  DPD RI menyelenggarakan S
Sipur DPD RI ke-10, BPK Laporkan IHPS Semester II Tahun 2016 11 April 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Hari ini BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Daerah.” Demikian disampaikan Harry Azhar Azis, Ketua (Badan Pemeriksaan Keuangan) BPK RI pada Sidang Paripurna DPD RI ke-10 di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Selasa, (11/04/2017). IHPS II Tahun 2016 memuat ringkasan dari 604 LHP yang terdiri 81 LHP Pemerintah Pusat, 489 LHP Pemerintah Daerah dan BUMD, serta 34 LHP pada BUMN dan Badan lainnya.
Wakil Ketua MA Lantik Oesman Sapta Sebagai Ketua DPD 04 April 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Setelah tadi skors isoma maka sesuai Tatib DPD RI, setelah pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPD RI selanjutnya mengucap sumpah dan janji dilantik Wakil Ketua MA,” tutur AM Fatwa pada pembukaan kembali Sidang Paripurna (Sipur) DPD RI ke-9 di Gedung Nusantara, Senayan-Jakarta, Selasa malam, (4/04/2017). Oesman Sapta sebagai Ketua DPD RI, Nono Sampono sebagai Wakil Ketua I, dan Darmayanti Lubis sebagai Wakil Ketua II DPD RI dilantik dan diambil sumpah sesuai dengan ajaran agama islam oleh Wakil Ketua MA. S
Sipur ke-9 DPD RI Lanjutan Bahas Putusan MA 04 April 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Salah satu agenda Sidang Paripurna adalah membacakan amar Putusan MA No.20P/HUM/2017.” Hal itu disampaikan AM. Fatwa (Pimpinan Sementara) pada saat membuka kembali Sidang Paripurna (Sipur) ke-9 DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan-Jakarta, Selasa, (4/04/2017). Sekretaris Jenderal DPD RI, Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto membacakan amar Putusan MA yang mengabulkan permohonan yang diajukan sejumlah anggota DPD atas judicial review Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017 terkait atas pemotongan masa
Sipur DPD RI Bahas Putusan MA 03 April 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Sidang Paripurna (Sipur) ke-9 DPD RI dengan agenda Penyampaian Putusan Mahkamah Agung terkait Tata Tertib DPD RI dan Materi terkait konsekuensi terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI sepanjang tidak melanggar hukum. Sidang dipimpin GKR Hemas didampingi Farouk Muhammad di Gedung Nusantara, Senayan-Jakarta, Senin, (3/04/2017) Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan mengabulkan permohonanan yang diajukan sejumlah anggota DPD atas judicial review Peraturan Tata Tertib DPD
Alkel Laporkan Perkembangan Tugas Pada Sidang Paripurna Ke-8 DPD RI 09 Maret 2017
Jakarta, dpd.go.id - “Komite I pada masa sidang ini, telah melakukan rangkaian kegiatan legislasi, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang serta keterangan DPD RI dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) RI.” Demikian disampaikan Drs. H. Akhmad Muqowam dalam Sidang Paripurna ke 8 DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan-Jakarta, Kamis, (9/03/2017) Dalam hal legislasi Komite I melakukan penyusunan RUU tentang Etika Penyelenggara Negara, Review RUU tentang Penyelanggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan dan Pembahasan RUU tentang Pemi
DPD RI Dukung BNN Perang terhadap Narkoba 09 Maret 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Nota Kesepahaman dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai bentuk komitmen keseriusan DPD RI dalam pemberantasan dan perang terhadap narkotika. Hal itu dilaksanakan oleh Ketua DPD RI, Mohammad Saleh Ketua DPD RI didampingi Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Komite III dengan Kepala BNN, Komjen Pol Drs. Budi Waseso, SH di di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Kamis, (09/03/2017). Kepala BNN beserta Deputi Pencegahan BNN Drs. Ali Djohardi Wirogioto, SH, Deputi Pemberdayaan
Aklamasi, DPD Tetapkan 2,5 Tahun Masa Jabatan Pimpinan DPD RI 21 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id - Secara Aklamasi Sidang Paripurna ke-7 DPD RI menyetujui dan mengesahkan Opsi I sebagai Keputusan DPD RI. Ketua DPD RI, Mohammad Saleh mengucapkan “Apakah Masa Jabatan Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) terhitung periode Oktober 2014-Maret 2017 dan periode April 2017-September 2019 disetujui?” “Setuju,” serempak anggota Sidang Paripurna menjawab. Suasana gemuruh diikuti tepuk tangan anggota DPD RI dan peserta Sidang. Hal itu terjadi pada Sidang Paripurna ke-7 DPD RI lanjut
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
  • Harian
  • Masa Sidang

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI