x
Komite IV

Komite IV DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK; pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Lingkup tugas Komite IV sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Anggaran pendapat dan belanja negara;

2. Pajak dan pungutan lain;

3. Perimbangan keuangan pusat dan daerah;

4. Pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK;

5. Lembaga keuangan; dan

6. Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

 

Revisi Undang-Undang PNBP Usul Inisiatif Komite IV DPD RI 04 Maret 2013
Jakarta, dpd.go.id – Komite IV DPD RI, memandang perlu untuk melakukan revisi Undang-undang No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak sesuai lagi. “Undang-undang PNBP dipandang tidak sesuai lagi dengan peningkatan penerimaan negara,” ujar Zulbahri, Ketua Komite IV DPD RI pada rapat dengar pendapat dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mendapatkan masukan materi-materi terhadap Revisi Undang-Undang No.20 Tahun 1997 tentang PNBP yang merupakan usul inisiatif Komite
Sidang Paripurna ke-10 DPD RI: Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas dan Pengesahan Keputusan DPD RI 26 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar sidang paripurna ke-10 di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta (26/02/13) pagi. Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPD RI, Laode Ida mewakili Ketua DPD RI, Irman Gusman yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan dalam rangka menghadiri pelantikan presiden Korea Selatan. Membuka sidang, Laode menyoroti berbagai persoalan yang patut mendapat perhatian antara lain, masalah penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap anak dan diskriminasi laya
Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI ke Balai Kota DKI Jakarta 18 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Komite IV DPD RI mengadakan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Pengawasan Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan UU nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian di Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan disambut oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T.Purnama (Ahok). Untuk lebih mengintesifkan kunjungan maka digelar rapat kerja yang dihadiri oleh para Senator dari Komite IV DPD RI didampingi staf ahli, Wakil Gubernur beserta jajaran Pemprov, Dirjen UMKM
Komite IV Mulai Bahas RUU Tabungan Perumahan 18 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Komite IV DPD RI siap membahas RUU Tabungan Perumahan Rakyat, pembahasan RUU ini diawali dengan diadakannya Rapat Pleno Komite IV dengan agenda ‘Pengantar Musyawarah Pimpinan DPD RI tentang Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan’ pada Senin, (18/02/2013). Dalam kesempatan tersebut, Wakil  Ketua DPD RI, GKR. Hemas, menyampaikan materi pengantar musyawarah pembahasan RUU Tabungan Perumahan. ”Dengan adanya pengaturan mengenai tabungan perumahan rakyat ini, akan menguntungkan para pengembang da
Komite IV RDPU dengan PT . Telkomsel Pelajari Dampak Penerapan UU Kepailitan 28 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id -  Komite IV DPD RI mengundang Direksi PT. Telekomunikasi  Seluler (PT. Telkomsel) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum untuk mendapatkan  masukan terkait UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang, pada Senin, (28/01/2013). Dalam RDPU tersebut, Herdy Rosadi Harman (Director of Human Capital Management) menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi  undangan dari Komite IV DPD RI untuk mempelajari kasus kepailitan PT. Telkomsel.  Kasus kepailitan Telkomsel menurut He
Komite IV Sahkan Jadwal Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 – 2013 16 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Mengawali Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 – 2013, Komite IV mengadakan Rapat Pleno dengan agenda Pembahasan dan Pengesahan Jadwal Komite IV. Dalam rapat pleno tersebut diputuskan bahwa kunjungan kerja komite akan ditiadakan dan diganti dengan Kunker Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) provinsi yang dilaksanakan oleh anggota secara perorangan. Demikian disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, Zulbahri, saat memimpin sidang pada Rabu, (16/01/2013). Meski demikian, Komite IV akan tetap melakukan tugas legislasinya den
Sidang Paripurna DPD RI Ke-9: Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013 16 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar sidang paripurna ke-9 Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013, di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Selasa (15/01/13) pagi. Sidang dipimpin Ketua DPD RI, Irman Gusman didampingi Wakil Ketua I, Laode Ida dan Wakil Ketua II, G.K.R. Hemas. Agenda dalam sidang kali ini, yaitu: 1) Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013; 2) Pidato Pembukaan Masa Sidang III; 3) Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan; 4) Laporan PURT. Dalam pidato pembuk
DPD Apresiasi Kinerja Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan 29 November 2012
Jakarta: DPD RI memberikan tanggapan positif atas keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2010. Meningkatnya kinerja keuangan ini diharapkan dapat terus dipertahankan demi suksesnya visi besar Indonesia sebagai Negara penghasil perikanan terbesar dunia 2015. Hal tersebut terangkum dari hasil Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Gedung GHBN Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Senin (13/06/2011). Dalam rapat
Sidang Paripurna Ke-7: Senator DPD Sampaikan Persoalan Daerah dalam Perspektif Nasional 20 November 2012
Jakarta, dpd.go.id – Memasuki Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2012/2013 DPD RI menggelar Sidang paripurna Ke-7 dengan agenda pembukaan masa sidang dan laporan anggota kegiatan DPD RI di daerah pemilihan. “Dengan laporan kegiatan anggota DPD RI didaerah diharapkan kita bisa mengetahui hal-hal yang bisa diangkat secara nasional menjadi  persoalan kelembagaan dan persoalan –persoalan yang cukup diselesaikan di tingkat provinsi,” kata Irman Gusman dalam pengantar Sidang di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Sen
DPD Minta Kemendiknas Perhatikan Ketepatan Distribusi Anggaran Pendidikan 14 Juni 2012
Jakarta,dpd.go.id -Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Meski secara umum pemerintah telah memenuhi anggaran tersebut, namun dalam pelaksanaannya masih ada hal-hal yang harus dibenahi. Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengungkapkan, permasalahan anggaran pendidikan bukan pada jumlah yang harus disediakan, namun pada ketepatan pengelolaan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri Pendidikan Nasional, di Gedung GBHN Nusantara V, Komplek Pa
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI