x
Komite IV

Komite IV DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK; pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Lingkup tugas Komite IV sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Anggaran pendapat dan belanja negara;

2. Pajak dan pungutan lain;

3. Perimbangan keuangan pusat dan daerah;

4. Pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK;

5. Lembaga keuangan; dan

6. Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

 

98,8% Wajib Pajak Belum Membayar Pajak Sama Sekali 18 April 2017
Jakarta, dpd.go.id –Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 jumlah Badan Usaha yang ada di Indonesia adalah sebesar 3 juta dan jumlah penduduk Indonesia yang memperoleh penghasilan sebanyak 93,72 juta jiwa, tentunya pada saat ini jumlahnya lebih besar dari angka-angka tersebut. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015 Wajib Pajak (WP) yang wajib memasukkan SPT sebanyak 30.044.103 dengan rincian sebagai berikut: WP Badan 2.472.632, WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan 5.239.385, dan WP OP Karyawan 22.332.086 sedangk
Perlu Pengkajian Ulang Terhadap Kekayaan Negara Yang Merupakan Domein Privat 18 April 2017
Jakarta,dpd.go.id – Komite IV DPD RI serius dalam menyusun Usul Inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah (PKND), karena dalam RUU ini direncanakan akan mengatur 2 jenis kekayaan negara yakni: kekayaan negara dikuasai yang merupakan kekayaan negara potensial sebagai pelaksanaan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (domein publik); dan kekayaan negara dimiliki berupa Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dan kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/
Usul Inisiatif RUU PKND: Perlu Ada Koordinasi Yang Intensif Antara DPD dengan DPR 17 April 2017
Jakarta,dpd.go.id – Komite IV sebagai alat kelengkapan DPD RI yang membidangi APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; pajak dan pungutan liar; Badan Pemeriksa Keuangan; lembaga keuangan dan perbankan; koperasi dan UKM; statistik; BUMN; serta investasi dan penanaman modal, saat ini tengah menyusun Usul Insiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah (PKND).   DPD RI telah mengusulkan dibentuknya RUU PKND, namun belum termasuk dalam RUU prioritas dalam Prolegnas 2015-2019. Berkaitan deng
Pemerintah Klaim Pelaksanaan Tax Amnesty Sukses 17 April 2017
Jakarta,dpd.go.id – Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang diwakili oleh Staf Ahli dari Dirjen Pajak, Awan N.N menyampaikan, “Kami harus jujur tax amnesty (TA) belum sesuai harapan. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan negara lain, Indonesia bisa dibilang sukses artinya kita jangan berkecil hati, sebab dilihat dari angka kita jauh lebih baik. Ini bisa dilihat dari kinerja program amnesti pajak negara-negara lain terhadap jumlah uang tebusan yang dinyatakan dalam persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Ajiep Padindang: Pendamping Desa Jangan Diatur Oleh Pusat, Serahkan Ke Desa Saja 12 April 2017
Jakarta,dpd.go.id – Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 terhadap arah kebijakan prioritas bidang pembangunan pedesaan salah satunya adalah kebijakan untuk pelaksanaan proyek Kementerian/Lembaga (KL) terkait pendampingan desa tahun anggaran 2018 disamping kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas pengawalan undang-undang nomor 6 tahun 2014. “Pendamping desa jangan diatur oleh pusat, serahkan ke desa saja. Mengapa demikian, karena selama ini yang terjadi pendamping desa adalah orang-orang pintar yang sok pintar
Sebelas Calon Anggota BPK RI Sampaikan Visi dan Misi Pada DPD RI 28 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Sesuai dengan kewenangan fungsi dan peran Dewan Perwakilan Daerah  (DPD RI) untuk memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), maka pada Selasa pagi (28/02/2017) DPD RI kembali melanjutkan seleksi uji kelayakan dan kepatutan hari kedua dengan memberikan kesempatan kepada 11 (sebelas) orang Calon Anggota BPK RI untuk menyampaikan visi dan misi terkait kinerja BPK RI. Kesebelas calon anggota BPK RI tersebut diantaranya Dr. Abdul Latief, SE., MM., Dr. Ir. Mustoha Iskandar, SH., MDM., Suharmant
Hari Pertama Fit and Proper Test, DPD RI Undang 17 Calon Anggota BPK RI 27 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Pada hari pertama uji kelayakan dan kepatutan atau lebih dikenal dengan Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Periode 2017-2022, Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) menghadirkan 17 calon anggota BPK RI untuk memberikan visi dan misinya pada Senin (27/02/2017) di ruang rapat Komite IV DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang menjelaskan bahwa pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan ini akan dilakukan lebih kurang selama 3 (tiga) hari kep
DPD RI Gelar Seleksi Awal Calon Anggota BPK RI 27 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Seleksi awal uji kelayakan dan kepatutan atau Fit and Proper Test calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) periode 2017-2022 di gelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) pada Senin (27/02/2017) dengan menghadirkan 3 (tiga) orang calon anggota yaitu Drs. Sutrisno, SE., MM., Akt, Elbert Frist Putranto, S,Sos. MM, dan Endang Sukendar, S.Kom, ST., MM. Selaku pimpinan rapat, Ajiep Padindang (Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan) membuka panel dengan menjelaskan rangkaian kegiatan yang akan berlangsung pada hari Seni
Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Fokus Ke RKP 2018 22 Februari 2017
Jakarta,dpd.go.id – Saya akan fokus ke RKP 2018 tidak lagi ke APBN 2017 karena APBN 2017 sudah merupakan turunan juga realisasi dari RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2018 dan sudah masuk RAPBN. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam mengawali pemaparannya pada rapat kerja Komite IV DPD RI dan Tim Anggaran Komite I,II,III DPD RI dengan agenda membahas revisi UU APBN 2017 dan RKP 2018 di komplek parlemen senayan, Jakarta (22/2/2017).  “Dalam RKP 201
Pemerintah Upayakan DAK Terus Meningkat 07 Februari 2017
Jakarta,dpd.go.id – Kebijakan dana transfer ke daerah APBN 2017 dan mekanisme penetapan pengelolaan APBD dibahas dalam rapat kerja Komite IV DPD RI dan tim anggaran Komite I, II, III bersama Putut Hari Setyaka, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Dr. Reydonnyzar Moenek, M.Devt Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (7/2/2017). Donny panggilan akrab dari Dirjen bina keuangan daerah mengatakan, “Alokasi DAK terus meningkat, jumlah pemda yang meneri
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
  • Harian
  • Masa Sidang

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI