x
Komite IV

Komite IV DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK; pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Lingkup tugas Komite IV sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Anggaran pendapat dan belanja negara;

2. Pajak dan pungutan lain;

3. Perimbangan keuangan pusat dan daerah;

4. Pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK;

5. Lembaga keuangan; dan

6. Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

 

Komite IV DPD RI Segera Putuskan Hasil Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI 17 September 2019
Jakarta, dpd.go.id – Komite IV DPD RI akan menyerahkan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Anggota BPK RI dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI hari Rabu (18/9). Hasil uji kepatutan dan kelayakan tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dari DPD RI untuk segera diberikan kepada DPR RI atas pemilihan calon Anggota BPK RI. Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang, mengatakan uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Komite IV dilakukan secara obyektif dan sesuai mekanisme yang ada. Total 62 cal
DPD RI Akan Kawal Aspirasi Daerah Sampai Masa Bakti Berakhir 18 Juli 2019
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkomitmen terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah di masa baktinya yang akan berakhir pada 30 September 2019 nanti, sebagai representasi daerah dan wujud tanggung jawab DPD RI periode 2014-2019. Hal tersebut mengemuka saat Sidang Paripurna DPD RI ke-13 yang dibuka oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Darmayanti Lubis dan Akhmad Muqowam, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.   Wakil Ket
DPD RI Nilai Kebijakan Ekonomi dan Fiskal 2020 Banyak Kendala 27 Mei 2019
Jakarta, dpd.go.id - Komite IV DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Keuangan terkait pembahasan materi Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF), serta dana transfer daerah. Hasil rapat tersebut nantinya akan dijadikan DPD RI sebagai usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 ke DPR RI. Ketua Komite IV Ajiep Padindang menjelaskan dalam merumuskan arah dan strategis kebijakan fiskal, pemerintah harus senantiasa mempertimbangkan dinamika perekonomian baik global maupun domestik. &
DPD RI KAJI DANA BAGI HASIL SEKTOR PERKEBUNAN SAWIT 20 Mei 2019
Jakarta, dpd.go.id -- DPD RI menilai regulasi yang mengatur dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Indonesia harus dikaji ulang karena tidak mencerminkan rasa keadilan, kewajaran dan kesetaraan antara Pemerintah Pusat  dengan Daerah sebagai penghasil devisi dari industri sawit. Solusi yang ditawarkan DPD RI adalah  perlu dilakukan revisi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Hal di atas disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang saat menggelar
DPD RI Maksimalkan Kinerja Di Masa Sidang Yang Singkat 14 Februari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Maksimalkan Kinerja pada Masa Sidang III yang singkat ini, DPD RI telah menghasilkan 1 buah RUU Usul Inisiatif DPD RI, 3 buah hasil pengawasan DPD RI, 1 buah Pandangan DPD RI dan 1 buah pertimbangan DPD RI. Hal itu terungkap pada Sidang Paripurna ke-9 DPD RI, Masa Sidang III Tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta. Kamis, 14 Februari 2019.  “Kita berharap hasil kerja politik DPD RI tersebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban politik DPD RI dan dapat dirasakan manfaatnya ol
KOMITE IV DPD RI BAHAS MATERI MUATAN RUU USULAN DPD RI 11 Februari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Pemerintah diharapkan dapat menempatkan diri sebagai ‘bisnis advicer’ dalam kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. RUU Penjamin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan UMKN di Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Siska Marleni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pengaturan materi muatan RUU usul DPD RI tentang Penjaminan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan sejumlah pakar. Siska menilai, perlunya kebijakan yang
DPD RI Nilai Reformasi Mental Belum Dirasakan Daerah 11 Februari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Reformasi Mental yang digaungkan oleh pemerintah dinilai belum terlalu signifikan di daerah-daerah. Hal tersebut tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV DPD RI bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.  “Isu Reformasi Mental ‘gaungnya’ sampai ke pelosok, tol laut juga gaungnya sampai keluar negeri sehingga sampai bertanya-tanya. Namun faktanya sampai sekarang nyatanya belum terlalu signifikan pencapaiannya,” ucap Anggota Komite I
DPD RI dan BPK Duduk Bareng Bahas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 11 Desember 2018
Tangerang, dpd.gp.id - Komite IV DPD RI melaksanakan seminar sinergitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal itu bertujuan untuk menemukan suatu model pola tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang mengatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada DPR dan DPRD lalu masing-masing lembaga ini menindaklanjutinya. “Yang kami mau laksanakan di wilayah Banten ini adalah menemukan suatu model cara pengelolaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK itu
Komite IV DPD RI HARAP JUKNIS DANA KELURAHAN SEGERA RAMPUNG 21 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite IV DPD RI mengusulkan penyederhanaan sistem pengelolaan keuangan desa agar tidak memberatkan para aparat desa dalam bentuk pertanggungjawabannya. Hal ini disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang dalam Rapat Dengar Pendapat membahas penyaluran dana kelurahan tahun 2019 dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Gedung MPR/DPR, DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11).  Terkait dana kelurahan, Ajiep Padindang berharap untuk pencairan dana kelurahan ta
DPD RI Usulkan 6 RUU Prioritas Pada Prolegnas 2019 12 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI akan usulkan 6 RUU prioritas pada Prolegnas 2019. Hal tersebut terungkap pada Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (12/11/2018).  RUU Prolegnas Prioritas yang akan diselesaikan DPD RI antara lain, RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Daerah Perbatasan, RUU Tentang Kegeologian, RUU Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, RUU Tentang Bahasa Daerah, RUU Tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU Tentang Perubahan atas U
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI