x
Komite IV

Komite IV DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK; pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Lingkup tugas Komite IV sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Anggaran pendapat dan belanja negara;

2. Pajak dan pungutan lain;

3. Perimbangan keuangan pusat dan daerah;

4. Pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK;

5. Lembaga keuangan; dan

6. Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

 

Budget Office DPD RI Gelar Seminar Kupas DAU 13 Desember 2017
Jakarta,dpd.go.id – Konstitusi mengamanatkan terwujudnya lembaga permusyawaratan atau perwakilan yang demokratis, yang lebih mampu mewujudkan aspirasi masyarakat dan daerah sesuai dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga negara yang mengemban tanggung jawab, melalui fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan yang salah satunya berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah  mendapatkan dukungan substantif dari Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daer
Ini Alasan Perlunya Redenominasi 11 Desember 2017
Jakarta,dpd.go.id – Komite IV DPD RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Indonesia (BI),  Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri dengan agenda Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang terkait kebijakan uang elektronik dan rencana kebijakan redenominasi di Gedung B Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (11/12/2017). Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Siska Marleni memimpin jalannya rapat sekaligus mempertanyakan dampak kebijakan redenominasi terhadap perekon
Ini Proyek Strategis Nasional Yang Menjadi Target Hingga Tahun 2019 10 Oktober 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) adalah Badan Layanan Umum (BLU) dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, yang dibentuk untuk mendukung optimalisasi manajemen aset negara. LMAN dibentuk untuk mengatasi sulitnya pembebasan tanah. LMAN hadir karena 2 Tahun pertama Proyek Strategis Nasional (PSN) kesulitan terhadap pengadaan (pembebasan) tanah, setelah LMAN hadir, 7 bulan kemudian pembebasan lahan dapat dilakukan dan PSN kembali dapat berjalan”, papar Rahayu Puspasari yang merupa
Bahas Koperasi, Komite IV DPD RI Panggil LPDB-KUMKM 20 September 2017
Jakarta,dpd.go.id -- Sebagai upaya terhadap pengawasan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Komite IV DPD RI kembali menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Braman Setyo setelah sebelumnya Rapat Kerja bersama Menteri Koperasi, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga pada Senin (18/9/2017). RDP ini dipimpin oleh Ajiep Padindang selaku Ketua Komite IV DPD RI didampingi oleh Wakil Ketua I, Ayi Hambali dan Wakil Ketua II, Siska Marleni di ruang rapat Komite IV DPD RI, Kompleks
Ini Langkah Kementerian Koperasi dan UKM Demi Mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur 18 September 2017
Jakarta,dpd.go.id – Koperasi merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (UUD 1945). Hal ini selaras dengan harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap ekonomi kerakyatan. Selama perjalanannya Koperasi Indonesia mengalami pasang surut dengan beberapa kali berganti Undang-Undang yang mengaturnya. Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menggantikan Undang-Undan
DPD RI MINTA AGAR MENTERI KEUANGAN PRIORITASKAN DAERAH 06 September 2017
Jakarta – Setelah rapat dengan Menteri Bappenas kemarin (5/6/2017), Komite IV DPD RI dan tim anggaran komite I, II, III kembali membahas RUU APBN tahun anggaran 2018 dalam rapat kerja  dengan Menteri Keuangan RI, di Komplek Parlemen, Rabu (6/9/2017). Ketua Komite IV Ajiep Padindang berharap agar di 2018 tidak ada penurunan dana untuk desa, “Saya harap untuk desa bisa tetap dianggarkan dikisaran tujuh ratus juta sampai satu milliar rupiah perdesa di tahun 2018. Saya berharap bisa mendapatkan informasi yang komprehensif dari
RAPAT DENGAN DPD, MENTERI BAPPENAS FOKUS ATASI PENGANGGURAN 05 September 2017
Jakarta – Saat ini masih terjadi kendala pengangguran yang cukup meresahkan di Indonesia, Pengangguran menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi lambat, dan penyebab kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS, Pada Februari 2017 lalu, data pengangguran tercatat 5,33 persen atau 7,01 juta orang. Bila dibandingkan Februari 2016 lalu mencapai 5,50 persen, maka data pengangguran terbuka Februari 2017 mengalami penurunan 0,17 persen atau 10.000 orang.   Membahas kendala yang dikeluhkan masyarakat daerah, maka Komite IV dan tim angg
Ajiep Padindang Kembali Pimpin Komite IV 22 Agustus 2017
Jakarta, dpd.go.id – Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan, Ajiep Padindang kembali terpilih sebagai ketua Komite IV DPD RI dalam rapat perdana pemilihan pimpinan Komite IV pada Selasa, (22/08/2017) di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan – Jakarta. Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono ini turut memutuskan Ayi Hambali (Jawa Barat) yang merupakan perwakilan wilayah barat dan Siska Marleni (Sumatera Selatan) perwakilan wilayah tengah sebagai wakil ketua Komite IV untuk periode Tahun S
Penyerapan Dana Desa Meningkat Berkat Siskeudes 17 Juli 2017
Jakarta, dpd.go.id – Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 kementerian desa bersama dengan kementerian dalam negeri dan dibantu oleh BPKP serta KPK telah membentuk aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diakui banyak membantu proses penyerapan dana desa.  “Improvement cukup luar biasa, penyerapan dan desa dari pemerintah pusat ke kabupaten naik dari 90% menjadi 99,83%, sementara dari pusat ditarik langsung ke desa naik dari 80% menjadi 95,16%,” jelas Eko memaparkan mekanisme dan p
KOMITE IV DPD RI : MEKANISME PENGELOLAAN DANA DESA HARUS AKUNTABEL DAN SEDERHANA 17 Juli 2017
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menilai pengelolaan dana desa belum akuntabel dan terdapat tumpang tindih regulasi. Hal tersebut disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang dalam rapat kerja komite IV dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo,  Dirjen Pembiayaan dan Transfer Non Dana Pembangunan Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan di Komplek Parlemen Senayan, Senin (17/7/2017).   Ajiep
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI