x
Komite IV

Komite IV DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK; pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Lingkup tugas Komite IV sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Anggaran pendapat dan belanja negara;

2. Pajak dan pungutan lain;

3. Perimbangan keuangan pusat dan daerah;

4. Pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK;

5. Lembaga keuangan; dan

6. Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

 

Sebelas Calon Anggota BPK RI Sampaikan Visi dan Misi Pada DPD RI 28 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Sesuai dengan kewenangan fungsi dan peran Dewan Perwakilan Daerah  (DPD RI) untuk memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), maka pada Selasa pagi (28/02/2017) DPD RI kembali melanjutkan seleksi uji kelayakan dan kepatutan hari kedua dengan memberikan kesempatan kepada 11 (sebelas) orang Calon Anggota BPK RI untuk menyampaikan visi dan misi terkait kinerja BPK RI. Kesebelas calon anggota BPK RI tersebut diantaranya Dr. Abdul Latief, SE., MM., Dr. Ir. Mustoha Iskandar, SH., MDM., Suharmant
Hari Pertama Fit and Proper Test, DPD RI Undang 17 Calon Anggota BPK RI 27 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Pada hari pertama uji kelayakan dan kepatutan atau lebih dikenal dengan Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Periode 2017-2022, Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) menghadirkan 17 calon anggota BPK RI untuk memberikan visi dan misinya pada Senin (27/02/2017) di ruang rapat Komite IV DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang menjelaskan bahwa pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan ini akan dilakukan lebih kurang selama 3 (tiga) hari kep
DPD RI Gelar Seleksi Awal Calon Anggota BPK RI 27 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Seleksi awal uji kelayakan dan kepatutan atau Fit and Proper Test calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) periode 2017-2022 di gelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) pada Senin (27/02/2017) dengan menghadirkan 3 (tiga) orang calon anggota yaitu Drs. Sutrisno, SE., MM., Akt, Elbert Frist Putranto, S,Sos. MM, dan Endang Sukendar, S.Kom, ST., MM. Selaku pimpinan rapat, Ajiep Padindang (Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan) membuka panel dengan menjelaskan rangkaian kegiatan yang akan berlangsung pada hari Seni
Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Fokus Ke RKP 2018 22 Februari 2017
Jakarta,dpd.go.id – Saya akan fokus ke RKP 2018 tidak lagi ke APBN 2017 karena APBN 2017 sudah merupakan turunan juga realisasi dari RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2018 dan sudah masuk RAPBN. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam mengawali pemaparannya pada rapat kerja Komite IV DPD RI dan Tim Anggaran Komite I,II,III DPD RI dengan agenda membahas revisi UU APBN 2017 dan RKP 2018 di komplek parlemen senayan, Jakarta (22/2/2017).  “Dalam RKP 201
Pemerintah Upayakan DAK Terus Meningkat 07 Februari 2017
Jakarta,dpd.go.id – Kebijakan dana transfer ke daerah APBN 2017 dan mekanisme penetapan pengelolaan APBD dibahas dalam rapat kerja Komite IV DPD RI dan tim anggaran Komite I, II, III bersama Putut Hari Setyaka, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Dr. Reydonnyzar Moenek, M.Devt Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (7/2/2017). Donny panggilan akrab dari Dirjen bina keuangan daerah mengatakan, “Alokasi DAK terus meningkat, jumlah pemda yang meneri
Pemerintah Mengklaim Perekonomian Indonesia Tahun 2016 Lebih Baik 07 Februari 2017
Jakarta,dpd.go.id – Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia hadir dalam rapat kerja Komite IV DPD RI dan tim anggaran Komite I,II,III dengan agenda rapat membahas review UU APBN 2017, RKP Tahun 2018, dan PNBP pada Kementerian/Lembaga di ruang rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (7/2/2017). Sri Mulyani mengatakan, ”Pertumbuhan ekonomi 2016 menjadi titik balik perbaikan ekonomi, PDB tumbuh sebesar 5,02% lebih tinggi dibandingkan dua tahun terakhir. Konsumsi rumah tangga kembali tumbuh diatas 5,0% didu
9 RUU Tambahan Jadi Prioritas di Prolegnas 2017 02 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat gabungan (ragab) dengan pimpinan komite di Ruang Rapat PPUU DPD RI, Gedung B lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (02/02/2017). “Rapat gabungan kali ini kami maksudkan untuk membahas rencana pembahasan RUU di komite untuk tahun 2017.  Berdasarkan catatan kami bahwa Prolegnas RUU Prioritas tahun 2016 masih menyisakan 41 (Empat Puluh Satu) RUU sehingga dibutuhkan 9 (sembilan) RUU t
DATA ACUAN PENENTUAN DAU 2017 BELUM UPDATE 02 Februari 2017
Jakarta – Masalah data jumlah penduduk dan luas wilayah yang menjadi acuan dalam penentuan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) masih belum update, contohnhya di Riau, dispenda keuangan daerah di Riau hanya mengacu pada data Departemen Dalam Negeri pada tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan oleh senator Riau Abdul Gafar Usman dalam rapat komite IV, “Ketika saya Reses di periode desember 2016 - januari 2017, saya rapat dengan dispenda keuangan, formula DAU ini kan perlu data dan angka, uang ini implementasi dari data dan angka, s
BO Sampaikan Sekilas Review APBN 2017 01 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengundang tim ahli pusat kajian anggaran Budget Office (BO) untuk mereview lebih dalam mengenai pelaksanaan APBN 2017. Hadir dalam rapat tersebut Rasidin Sitepu dan Ahmad Tauhid selaku staf ahli Budget Office, pada Rabu, (01/02/2017). Dalam paparannya, Rasidin Sitepu menjelaskan tema dari rencana kerja pemerintah (RKP) adalah memacu pembangunan infrastruktur ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, di
Komite IV Cari Bentuk dan Lingkup RUU PKND 30 Januari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Komite IV DPD RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah (PKND) pada Senin, (30/01/2017). Pembahasan RUU ini diawali dengan mengundang Drs. Pardiman (Dosen STAN), dan Drs. Susiadi Prayitno (mantan direktur pengelola kekayaan negara dan sistem informasi DKJN kementrian keuangan) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di ruang rapat Komite IV DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta. Di awal rapat, Ketua Komite IV, Ajiep Padindang (Anggota DPD RI asal Sulawesi Selat
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
  • Harian
  • Masa Sidang

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI