x
Komite IV

Komite IV DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK; pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Lingkup tugas Komite IV sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Anggaran pendapat dan belanja negara;

2. Pajak dan pungutan lain;

3. Perimbangan keuangan pusat dan daerah;

4. Pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK;

5. Lembaga keuangan; dan

6. Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

 

Komite IV DPD RI Pertanyakan Realisasi Dana Bergulir 18 Juli 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite IV DPD RI mempertanyakan rendahnya realisasi dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Pada tahun 2018 ini, direncanakan dana bergulir Rp 1,2 triliun akan diberikan kepada para pelaku usaha dengan bunga kecil. Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang meminta LPDB-KUMKM untuk segera memberikan kepastian kepada para pengusul dana bergulir terkait dengan proposal pinjaman dana yang telah diusulkan sebelumnya. Menurutnya, LPDB-KUMKM terlalu selektif dalam
DPD RI Sahkan Pertimbangan RAPBN 2019 22 Juni 2018
Jakarta, dpd.go.id-Usai Lebaran Idul Fitri 1439H DPD RI langsung gelar Sidang Paripurna dan sahkan keputusan dan pertimbangan Komite IV terhadap RAPBN 2019. Di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta. Jum'at, 22 Juni 2018. Sidang Paripurna ke-14 dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menghasilkan keputusan dan pengesahan pertimbangan Komite IV terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer Daerah dalam RAPBN 2019. "S
DPD RI Kembali Raih WTP Pada LKPP 2017 31 Mei 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI kembali raih WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pada pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPP tahun 2017 dan salah satunya diberikan kepada DPD RI. Di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (31/5/2018). Pada Sidang Paripurna Luar Biasa ke -3 ini, Ketua DPD RI Oesman Sapta bersama Wakil Ketua Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menerima langsung laporan LKPP 2017 tersebut dari Ketua BPK RI
DPD RI BERHARAP PROGRAM PEMERINTAH TEPAT SASARAN 27 Maret 2018
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat merencanakan dengan baik prioritas pembangunan nasional tahun 2019 mendatang. Hal ini tertuang dalam rapat kerja Tim Anggaran Komite I, II, III dan IV DPD RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/3). Wak
DPD RI : MES PERLU TINGKATKAN EDUKASI TENTANG PENTINGNYA EKONOMI SYARIAH 14 Maret 2018
Jakarta dpd.go.id - Kesadaran hidup masyarakat akan pentingnya ekonomi berbasis syariah dinilai masih rendah. Komite IV DPD RI berharap Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dapat berperan aktif dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan ekonomi syariah di Indonesia guna terciptanya pengembangan ekonomi syariah yang kondusif dan harmonis. Hal ini tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV DPD RI dengan Masyarakat Ekonomi Syariah di Ruang Rapat Komite IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 14/3. Anggota Komite IV, Abdul Gaffar Us
RUU PAD AKAN AKOMODIR PENINGKATAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI 12 Maret 2018
Jakarta, dpd.go.id - Rancangan Undang Undang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (RUU PAD) akan memfokuskan pembahasan tentang kebijakan yang dapat memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah untuk peningkatan ekonomi dan potensi daerah sehingga akan diikuti oleh peningkatan pajak dan retribusi daerah. Rapat kerja Komite IV DPD RI dengan sejumlah pengamat ekonomi pembangunan yakni Kodrat Wibowo, Riatu Mariatul, Ardiansyah dan Djoko Hidayanto membahas tentang penguatan kewenangan kepada daerah untuk dapat merencanakan pendapatan dan belanj
Banyak Persoalan, LPDB-KUMKM Rencanakan Perbaikan di Tahun Ini 06 Februari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Selaku manajemen baru, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) berencana melakukan review dan perbaikan untuk tahun 2018. Hal ini terungkap dalam Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komite IV DPD RI pada Selasa (06/02/2018). Baru dilantik bulan Agustus lalu, Dirut LPDB-KUMKM, Braman Setyo mengaku belum bisa menuntaskan persoalan-persoalan pada tahun-tahun sebelumnya, “Perlu saya sampaikan bahwa banyak permasalahan-permasalahan yang muncul sekitar tahun 2011,
PUPN Dukung Usulan DPD RI Terhadap RUU Pengurusan Piutang Negara Dan Daerah 06 Februari 2018
Jakarta,dpd.go.id – Saat ini Komite IV DPD RI tengah mengkaji penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah yang telah menjadi agenda dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019. Sebagai alat kelengkapan DPD RI yang bertanggung jawab dalam berbagai isu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah, Komite IV DPD RI mengundang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Kompleks Parlemen S
Siskeudes Diharapkan Mampu Mengatasi Korupsi Dana Desa 05 Februari 2018
Jakarta,dpd.go.id – Banyak kasus terungkapnya dugaan korupsi dana desa di berbagai daerah mendapat perhatian serius oleh DPD RI, apalagi dengan adanya himbauan dari Presiden Joko Widodo yang meminta agar penerapan dana desa itu diawasi terus-menerus. Untuk itu Komite IV DPD RI yang salah satu lingkup tugasnya memperhatikan urusan keuangan pusat dan daerah (dana desa) menyelenggarakan  Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membahas sistem keuangan desa di Ruang Rapat Komite IV DPD R
Digitalisasi Sebagai Strategi PT. Pos Indonesia dan Pegadaian di Tahun 2018 22 Januari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Pada Senin (22/01/2018), di hadapan ketua Komite IV DPD RI serta segenap anggota Komite IV DPD RI, perwakilan PT. Pegadaian mengungkapkan digitalisasi sebagai salah satu strategi pemasaran yang akan diterapkan pihaknya di tahun 2018. “Ke depan, strategi kami untuk menambah jaringan mungkin tidak serta merta menambah outlet fisik. Saat ini strategi di tahun 2018 untuk merespon disruption dan lainnya, kami memiliki agen pegadaian yang bisa bertransaksi melalui mobile app maupun web based,” jelas Harianto
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI