x
Komite IV

Komite IV DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK; pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Lingkup tugas Komite IV sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Anggaran pendapat dan belanja negara;

2. Pajak dan pungutan lain;

3. Perimbangan keuangan pusat dan daerah;

4. Pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK;

5. Lembaga keuangan; dan

6. Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

 

Penyerapan Dana Desa Meningkat Berkat Siskeudes 17 Juli 2017
Jakarta, dpd.go.id – Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 kementerian desa bersama dengan kementerian dalam negeri dan dibantu oleh BPKP serta KPK telah membentuk aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diakui banyak membantu proses penyerapan dana desa.  “Improvement cukup luar biasa, penyerapan dan desa dari pemerintah pusat ke kabupaten naik dari 90% menjadi 99,83%, sementara dari pusat ditarik langsung ke desa naik dari 80% menjadi 95,16%,” jelas Eko memaparkan mekanisme dan p
KOMITE IV DPD RI : MEKANISME PENGELOLAAN DANA DESA HARUS AKUNTABEL DAN SEDERHANA 17 Juli 2017
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menilai pengelolaan dana desa belum akuntabel dan terdapat tumpang tindih regulasi. Hal tersebut disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang dalam rapat kerja komite IV dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo,  Dirjen Pembiayaan dan Transfer Non Dana Pembangunan Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan di Komplek Parlemen Senayan, Senin (17/7/2017).   Ajiep
Komite IV Rekomendasikan Agar DAU Bersifat Final 06 Juli 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Pemerintah harus memperkuat alokasi anggaran untuk program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” tutur Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang. Hal tersebut disampaikan Ajiep dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-7 DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2017) siang. Lebih lanjut, Ajiep mengungkapkan target pengurangan tingkat pengangguran di tahun 2018 adalah sebesar 5,26 persen, dikarenakan membaiknya perekonomian  dan investasi. Sementar
Sri Mulyani : Tahun 2018 Ekonomi Indonesia Diperkirakan Tumbuh Menjadi 5,2-5,6% 21 Juni 2017
Jakarta,dpd.go.id -- Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan asumsi dasar ekonomi makro dimana perekonomian global di Tahun 2018 diproyeksikan tumbuh moderat, namun beberapa resiko masih perlu diwaspadai. Pergerakan harga komoditas dunia relatif stagnan pada Tahun 2018 sehingga mendorong menurunnya tingkat inflasi global. Pertumbuhan ekonomi di negara maju yang masih belum sustainable serta tren pelemahan pertumbuhan tiongkok berdampak pada harga komoditas global dan tingkat inflasi dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dip
Kondisi Fiskal Indonesia Tahun 2018 Diprediksi Membaik. 14 Juni 2017
Jakarta,dpd.go.id – Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer Daerah menjadi agenda utama rapat Komite IV DPD RI bersama Tim Anggaran Komite I,II dan III  dengan menghadirkan Staf Ahli Budget Office Dr. Rasidin Sitepu, Ahmad Tauhid,SP.,M.Se., Dr. Ardi adji di Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (14/6). Rasidin Sitepu mengatakan, “Pengelolaan fiskal tahun 2018 diperkirakan akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi makro tahun 2018 diprediksi 5,
Uji Sahih RUU dan Bahas Dana Transfer Daerah Jadi Agenda Utama Komite IV DPD RI 07 Juni 2017
Jakarta, dpd.go.id – Mengawali kegiatan pada Masa Sidang V 2016-2017 Komite IV DPD RI merancang agenda pembahasan, pengesahan program dan jadwal kegiatan Masa Sidang, dimana agenda utamanya melakukan uji sahih 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) serta dana transfer ke daerah dalam RAPBN 2018. “Raker dengan Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas diagendakan untuk meni
98,8% Wajib Pajak Belum Membayar Pajak Sama Sekali 18 April 2017
Jakarta, dpd.go.id –Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 jumlah Badan Usaha yang ada di Indonesia adalah sebesar 3 juta dan jumlah penduduk Indonesia yang memperoleh penghasilan sebanyak 93,72 juta jiwa, tentunya pada saat ini jumlahnya lebih besar dari angka-angka tersebut. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015 Wajib Pajak (WP) yang wajib memasukkan SPT sebanyak 30.044.103 dengan rincian sebagai berikut: WP Badan 2.472.632, WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan 5.239.385, dan WP OP Karyawan 22.332.086 sedangk
Perlu Pengkajian Ulang Terhadap Kekayaan Negara Yang Merupakan Domein Privat 18 April 2017
Jakarta,dpd.go.id – Komite IV DPD RI serius dalam menyusun Usul Inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah (PKND), karena dalam RUU ini direncanakan akan mengatur 2 jenis kekayaan negara yakni: kekayaan negara dikuasai yang merupakan kekayaan negara potensial sebagai pelaksanaan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (domein publik); dan kekayaan negara dimiliki berupa Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dan kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/
Usul Inisiatif RUU PKND: Perlu Ada Koordinasi Yang Intensif Antara DPD dengan DPR 17 April 2017
Jakarta,dpd.go.id – Komite IV sebagai alat kelengkapan DPD RI yang membidangi APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; pajak dan pungutan liar; Badan Pemeriksa Keuangan; lembaga keuangan dan perbankan; koperasi dan UKM; statistik; BUMN; serta investasi dan penanaman modal, saat ini tengah menyusun Usul Insiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah (PKND).   DPD RI telah mengusulkan dibentuknya RUU PKND, namun belum termasuk dalam RUU prioritas dalam Prolegnas 2015-2019. Berkaitan deng
Pemerintah Klaim Pelaksanaan Tax Amnesty Sukses 17 April 2017
Jakarta,dpd.go.id – Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang diwakili oleh Staf Ahli dari Dirjen Pajak, Awan N.N menyampaikan, “Kami harus jujur tax amnesty (TA) belum sesuai harapan. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan negara lain, Indonesia bisa dibilang sukses artinya kita jangan berkecil hati, sebab dilihat dari angka kita jauh lebih baik. Ini bisa dilihat dari kinerja program amnesti pajak negara-negara lain terhadap jumlah uang tebusan yang dinyatakan dalam persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
  • Harian
  • Masa Sidang

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI